Gubernur Jatim dan DPRD Tandatangani Perda Perubahan RPJMD 2014-2019

0
190

Nusantara.news, Surabaya – Provinsi Jawa Timur menyebut, tahun 2016, pertumbuhan ekonomi tumbuh mencapai angka 5,55 persen dengan inflasi terkendali pada 2,76 persen. Sebelumnya, di tahun 2015 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelum perubahan, ditargetkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sebesar 6,88 hingga 7,19 persen, dan realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 5,44 persen.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga memaparkan perkembangan pembangunan jalan di provinsi yang dipimpinnya. Di antaranya, untuk ruas jalan Mantingan-Kertosono pembangunan fisik mencapai 56,82 persen dan pembebasan tanahnya sudah 97,64 persen, target rampung 2018. Ruas Kertosono-Mojokerto, pembebasan tanah sudah 100 persen dan pembangunan fisik mencapai 81.

“Untuk ruas Mojokerto-Surabaya tanahnya bebas 100 persen, dan pembangunan fisiknya mencapai 78 persen. Kami targetkan, pada bulan Juni Hari Raya bisa dilalui satu jalur. Memang belum bisa dua jalur, karena di jalur Mengkreng belum bisa langsung ke Kertosono. Kemudian, ruas Pandaan-Malang fisiknya baru 0,2 persen dan pembebasan tanahnya sudah 64 persen. Untuk ruas Gempol-Pasuruan-Probolinggo pembebasan tanah sudah 70 persen, fisik pembangunan 39 persen pada 2018. Ruas Pasuruan-Probolinggo sudah 93 persen pembebasan tanahnya, dan fisiknya 18 persen, pada akhir 2018,” kata Soekarwo.

Untuk diketahui, Peraturan Daerah (Perda) perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, siang tadi resmi ditandangani oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua DPRD Jatim, Halim Iskandar dan keempat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Penandatanganan Perda dilakukan saat Sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (13/3/2017).

“Alasan perubahan RPJMD ini didasarkan dua faktor yakni internal dan eksternal. Faktor internal berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015,” ujar Soekarwo.

Faktor eksternal adalah perubahan asumsi makro dan dampak dari krisis ekonomi yang mengakibatkan perlambatan ekonomi global dalam kurun waktu 2015-2016 dan adanya perubahan metodologi perhitungan indikator kinerja.

Ditambahkan, secara garis besar, perubahan terhadap Perda No. 3 Tahun 2014 diantaranya soal penyesuaian dan penambahan target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam berbagai bidang.

Contohnya, lanjut Soekarwo, pada indikator lingkungan hidup, RPJMD yang lalu hanya direpresentasikan oleh parameter kualitas air (COD dan BOD), sehingga pada perubahan RPJMD diusulkan indikator baru bagi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

“Jadi dalam perubahan RPJMD ini kita mengacu pada RPJMN mengusulkan tiga indikator baru, yakni kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan,” kata pemilik sapaan Pakde Karwo ini.

Pada RPJMD sebelum perubahan, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan saat kondisi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di posisi cukup bagus. Untuk tahun 2016, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,55 persen dengan inflasi terkendali pada 2,76 persen. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here