Gubernur Jatim: Prosedur Urus KTP Masih Terlalu Panjang 

0
77

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan selain jumlah penduduk di Jawa Timur yang cukup besar, kesadaran pentingnya dokumen kependudukan masih kurang. Kurangnya kepedulian masyarakat tersebut lantaran masih panjangnya prosedur pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di samping itu, masih ada penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu, termasuk pemanfaatan data kependudukan belum terintegrasi.

“Wilayah Jatim sangat luas dan banyak terdapat pulau-pulau. Terkait pelaksanaan e-KTP di Jatim masih terdapat permasalahan. Sejak bulan Oktober 2016 lalu ketersediaan blangko KTP kosong dan jaringan konsolidasi data juga sering trouble,” terang Soekarwo saat menerima kunjungan Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (2/5/2017).

Di depan wakil rakyat tersebut, Soekarwo juga mengungkapkan pada 13 April 2017 lalu Pemprov Jawa Timur telah menerima blangko KTP dari Kemendagri untuk 38 kabupaten/kota sebanyak 344 ribu keping. Seluruh blangko KTP tersebut telah didistribusikan sejak 17 April ke seluruh wilayah. Ditambahkan, menurut informasi dari Kemendagri masih akan ada penambahan blangko untuk 30 kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Meskipun blangko sudah mulai ada, namun peralatan rekam dan printer cetak KTP sudah waktunya diremajakan, karena pemakaian sudah sejak tahun 2012. Apalagi, kalau rusak harus dikirim ke Jakarta dan biayanya mahal,” jelasnya.

Disebutkan, jumlah penduduk Jawa Timur saat ini sebanyak 39.808.657 jiwa, dengan jumlah wajib KTP 33.166.579. Dari jumlah itu yang sudah melakukan rekam KTP sebanyak 28.431.955 dan yang belum sebanyak 4.734.624.

Sementara, KTP yang sudah tercetak ada sebanyak 27.279.405, dan yang belum tercetak 1.200.280. Datanya akan disusun oleh Pemprov Jawa Timur sebagai Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), yang juga diperlukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang rencananya dilaksanakan 2018.

“Data ini akan kami susun dan diserahkan ke KPU Jatim dan selanjutnya akan diserahkan kepada Kemendagri,” jelasnya.

Soal persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur, Zainudin Amali mengatakan semua sudah dipersiapkan dan tidak ada kendala berarti. Soal anggaran yang dibutuhkan akan ada sharing dari pusat secara proporsional.

“Tujuan pelaksanaan Pilkada serentak ini adalah efektivitas dan efisiensi. Oleh sebab itu kita harus berusaha menekan anggaran seefisien mungkin,” kata Zainudin Amali.

Penguatan Kapasitas Desa

Dalam kesempatan itu Soekarwo juga menyebut jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah melakukan penerapan sistem pemerintahan desa sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan dilakukan untuk peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa. Di dalamnya mencakup  pengawasan penetapan pengaturan BUMDes kabupaten/kota dan lembaga kerjasama antar desa.

“Kami juga melakukan peningkatan kapasitas SDM Kades dan Sekretaris Desa dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis manajemen keuangan desa. Pada tahun 2016 jumlah pesertanya mencapai 7.722 Kades dan 7.560 Sekdes,” jelasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here