Gubernur Jatim Tawarkan Strategi Pembiayaan Fiskal dan Non Fiskal

0
119

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menawarkan strategi pembiayaan fiskal dan non fiskal, sebagai solusi atas melemahnya kondisi perekonomian. Strategi tersebut juga untuk mengatasi dampak dinamika global yang mengakibatkan penerimaan daerah yang stagnan dalam tiga tahun terakhir, seperti meningkatnya volatilitas pasar keuangan, kebijakan proteksionis, dan adanya capital outflow.

“Kami menawarkan kebijakan strategi fiskal melalui dua hal yakni, membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan menyusun strategi akses perbankan. Sedangkan pembiayaan non fiskal saya usulkan dalam tiga skema yaitu Public Private Partnership (PPP), corporate bond, dan sistem finansial syariah,” terang Soekarwo di acara The 6th ASEAN Event Series Bridges “Dialogues Towards a Culture of Peace” bersama Prof. Robert Fry Engle III di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (20/2/2017).

Pakde Karwo sapaan Soekarwo menjelaskan, strategi fiskal dengan membentuk LKM diwujudkan dengan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke koperasi wanita, koperasi karyawan, dan LKM fungsional. Sedangkan strategi akses perbankan dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan, salah satunya membentuk Bank UMKM dan Bank Tani.

“Selain itu kami juga mendirikan PT. Jamkrida atau penjaminan kredit daerah, sejak 16 Juli 2009. Bahkan sekarang dari modal awal Rp50 miliar dan meningkat menjadi Rp600 miliar,” tambahnya.

Untuk strategi pembiayaan non fiskal atau di luar APBD, yang pertama dilakukan adalah dengan model PPP (Privat Public Partnership) yaitu konsep kerjasama antara pemerintah, badan usaha, dan lembaga keuangan.

Lanjutnya, di Jawa Timur saat ini model PPP telah diterapkan pada pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek ini merupakan kerjasama antara Pemda, Pemprov Jawa Timur, dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Strategi pembiayaan non APBD kedua, melalui corporate bond. Upaya ini tidak lagi menggunakan obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, melainkan melalui obligasi yang dikeluarkan perusahaan.

”Municipal Bond ini sistemnya lebih rumit, sehingga jika mengalami  kegagalan, APBD kita yang kena,” jelasnya.

Strategi pembiayaan ketiga melalui sistem keuangan syariah. Saat ini Provinsi Jawa Timur telah menjadi pilot project OJK bersama Bank Indonesia dalam sistem keuangan syariah. Dalam Pengembangan Bank Syariah, Pemprov Jawa Timur bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT). Hal ini dianggap penting karena peredaran uang masyarakat di BMT sangat besar.

“Saya akan mendorong BI untuk segera melakukan spin off terhadap perbankan syariah,” katanya.

Dikatakan, tahun 2016, share Jawa Timur terhadap PDB nasional sebesar 14,95 persen atau sebesar Rp1.855,04 triliun. Pertumbuhan ekonominya di atas tingkat inflasi, kecuali pada 2013 dan 2014, karena administered price atau kebijakan penyesuaian harga BBM, listrik, dan lainnya. Selain itu, pertumbuhan industri Jawa Timur saat ini di bawah rata-rata.

“Kita harus mulai mengundang bupati dan walikota agar yang diurus bukan hanya pemerintahan,  tapi juga sumber daya, seperti one on one business meeting. Selain itu mereka harus ikut andil dalam penerapan strategi yang kami tawarkan, untuk kemajuan bersama,” tegasnya.

Sementara itu Prof. Robert Fry Engle III menyampaikan, perlambatan ekonomi saat ini juga terjadi di seluruh dunia. Di negara berkembang seperti Indonesia masalah ini terjadi karena banyak investor yang tidak mau memberikan pinjaman, karena mereka tidak melihat peluang pertumbuhannya.

“Jadi meskipun banyak peluang kredit, tapi tidak tersalurkan, karena tidak ada investor confidence,” terang Robert Fry.

Selain itu, keterlambatan pertumbuhan juga dipengaruhi melambatnya ekonomi di Cina. Negeri ini merupakan importir komoditas terbesar di Asia, termasuk Indonesia. Sehingga, saat Cina bermasalah, maka semua akan terkena dampaknya. Selain itu, situasi di Eropa saat ini juga tidak stabil, karena cenderung menjadi lebih anti globalisasi sehingga lebih proteksionis.

“Yang terakhir juga suasana politik di United State atas terpilihnya presiden terbaru, sepertinya juga memberi dampak besar,” imbuhnya.

Di Indonesia, lanjutnya, mengacu data sejak tahun 1998 hingga sekarang pasar modalnya cukup volatile. Namun volatilitas Indonesia sangat dipengaruhi volatilitas negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.

“Oleh karena itu, perbankan di Indonesia harus mau melakukan perubahan, khususnya perbankan yang cukup besar seperi Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BRI. Namun, saya memberi apresiasi karena di Jatim ada perbankan yang ikut membantu pengurangan kemiskinan, dan mau ikut berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Menurut peraih penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2003 ini, daripada mengatur masalah moneter suku bunga sebaiknya pemerintah membuat kebijakan fiskal. Karena itu untuk mengurangi defisit yang terjadi antara penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Perbankan juga harus menggunakan perannya sebagai pemberi modal, bukan malah alergi memberi kredit. Suku bunga yang diberikan sebisa mungkin juga diturunkan, sehingga tidak memberatkan peminjam.

“Langkah ini harus segera dilakukan, sebab jika tidak maka ekonomi akan terus melambat karena tidak ada yang bisa digunakan untuk perputaran ekonomi,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here