Penanganan Banjir Tahunan di Jawa Timur

Gubernur Soekarwo Kesal, Anggaran Rp625 Miliar ‘Raib’ dari Usulan

0
87

Nusantara.news, Surabaya – Banjir masih menjadi kendala serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan 2017. Beberapa daerah yang selama ini terdampak banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Jatim masih belum bisa ditanggulangi seratus persen seiring dengan minimnya anggaran untuk korban bencana.

Upaya Gubernur Jatim Soekarwo untuk menyelesaikan banjir yang setiap tahunnya menggenangi Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro akibat luapan sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong terkendala dengan pengajuan anggaran yang sampai detik ini masih belum disetujui oleh pemerintah pusat.

Bahkan, pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini menuturkan, informasi terakhir dari Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim Dahlan bahwa anggaran sebesar Rp625 miliar yang pencairannya dijadwalkan tahun ini justru hilang dari usulan yang diajukan Pemprov Jatim ke Pusat.

Sebelumnya, masih menurut Pakde Karwo, Pemprov Jatim sudah beberapa kali mengusulkan ke pemerintah pusat untuk segera menangani soal Banjir yang sudah menahun ini. Bahkan telah disepakati agar penanganan banjir di Jatim segera dianggarkan sekaligus dilaksanakan.

“Saya mendapat informasi dari Pak Dahlan kalau anggaran Rp 625 miliar itu hilang dari usulan. Anggaran itu diproyeksikan untuk menambah dua pintu air dari tiga menjadi lima. Selain itu, untuk perbaikan pintu pintu air lainnya yang manual menjadi elektrik. Semisal pintu Kuro dan pintu Tambak. Jika tak segera dilaksanakan, banjir akibat luapan Bengawan Solo ini akan terus berlanjut,” kesalnya, Jumat (10/3/2017).

Terpisah, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim Dahlan saat dikonfirmasi membenarkan apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur Soekarwo. Menurutnya, Babat Barrage dan Bojonegoro Barrage hanya untuk air baku, bukan pengendali banjir.

“Sedangkan bangunan Plangwot sebagai pengendali banjir malah tidak dimasukkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP) BBWS Bengawan Solo. Anggaran yang tidak jadi diusulkan itu senilai Rp 625 miliar,” ungkapnya.

Dijabarkan Dahlan, sebelumnya antara Pemprov Jatim, Pemkab Lamongan beserta dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo sepakat untuk menambah dua pintu air floodway yang ada di Plangwot untuk menambah besaran volume air aliran dari Bengawan Solo ke Sidayu Lawas, Kecamatan Brondong, Lanmongan.

Merujuk informasi dari DPU Pengairan Jatim yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat, diharapkan pada Februari 2017 sudah ada slot pendanaannya dan kontruksinya harus dilakukan secara multiyears. Sayang, slot anggaran itu ‘raib’ dari DIP BBWS Bengawan Solo.

“Untuk Plangwot dibutuhkan anggaran sekitar Rp 625 miliar, sedangkan normalisasi Kali Kemuning, Sampang butuh Rp800 miliar. Normalisasi Kali Kemuning dilakukan pusat dan itu multiyears,” kata Dahlan.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim mengatakan, provinsi memang tidak memiliki kewenangan terkait anggaran tersebut. Pihak provinsi hanya bisa mengawal usulan anggaran. Jika saat ini anggaran belum ada, masih bisa diajukan lagi dalam P-APBN.

“Jika dianggap tidak prioritas, maka cenderung diabaikan. Bisa tiba-tiba hilang. Itu domain pemerintah pusat. Maka nanti akan kita ajukan lagi dalam P-APBN 2017 ,” ujar Abdul Halim yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawati Timur itu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here