Gudang Garam Bangun Bandara, Berpotensi Konflik

1
959

Nusantara.news, Kediri – Gubernur Jawa Timur Soekarwo sudah memastikan pembangunan bandara di Kediri. Ada dua titik yang akan dijadikan Bandara yakni wilayah Tulungagung serta Kediri (lahan milik PT Gudang Garam).

“Sudah, jangan ada pertanyaan lagi. Sudah oke (bandara di Kediri),” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Jumat (13/10/2017).

Ya, menurut rencana semua pendanaan pembangunan bandara ditanggung PT Gudang Garam, baik untuk pembebasan tanah maupun pembangunan konstruksinya. Rencananya, bandara dibangun dengan landasan pacu 2.500 meter sehingga ideal untuk digunakan pesawat berbadan besar. Ditaksir pembangunan akan menelan dana Rp1,5 triliun.

Menurut Pakde Karwo, bandara tersebut nantinya bisa digunakan untuk umum. Terkait dengan kelayakan lokasi, menurut Gubernur, sangat layak. Bandara tersebut setidaknya dapat melayani masyarakat yang tinggal di eks-Keresidenan Kediri. Karena memang diperuntukkan untuk komersial.

Untuk penetapan lokasi (penlok) bandara, prosesnya ditarget rampung tahun 2018. penlok merupakan salah satu syarat diperbolehkannya suatu daerah untuk didirikan bandar udara. “Penetapan lokasi itu kewajibannya gubernur menentukan lokasi. Kemenhub nggak ada urusannya penlok. Penlok urusannya gubernur,” jelas Pakde Karwo.

Di Kediri telah disediakan lahan sekitar 300 hektare. Adapun lahan yang sudah dibebaskan sekitar 275 hektar. Lokasi yang dipilih kemungkinan di kawasan selatan. Sebab penerbangan di jalur selatan pulau Jawa, nol traffic. Selama ini lalu lintas penerbangan di bagian utara Pulau Jawa merupakan yang tersibuk nomor 10 hingga 12 di dunia. Sehingga agar lalu lintas penerbangan di utara Jawa tidak crowded (padat) harus diatur. Karena itu Presiden Jokowi ingin kawasan selatan dikembangkan.

“Sisi utara Pulau Jawa, trafficnya di dunia ini ramainya sekitar nomor 10 sampai 12. Bisa dibayangkan betapa ramianya utara Pulau Jawa itu. Pak presiden ingin men-spreading kesibukan lalu lintas di utara Pulau Jawa menjadi sebagian menerbangi selatan Pulau Jawa,” kata Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso, Senin (9/10/2017).

Agus menambahkan, wilayah udara di selatan Jawa Timur merupakan daerah eksklusif untuk penerbangan militer. Tapi sekarang ini, Kemenhub masih terus membahas penlok agar penerbangan nantinya tidak mengganggu penerbangan militer.

“Pak presiden memerintahkan, agar pada jam-jam kosong tertentu dapat dipakai untuk penerbangan sipil. Sehingga bagian selatan nanti juga bisa berkembang,” terangnya.

Agus menerangkan, untuk wilayah selatan Pulau Jawa, sudah ada bandara di Banten bagian selatan. Kemudian, ada rencana pembangunan bandara di Sukabumi, Tasikmalaya. Sedangkan di wilayah Jawa Timur, rencana pembangunan bandara di Kediri atau pilihannya ditetapkan ke Tulungagung. “Pokoknya salah satu di antaranya akan ditetapkan bandara di wilayah selatan Jawa Timur,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, rencana pembangunan bandar udara di Tulungagung dibatalkan. Pemerintah Jawa Timur lebih memilih membangun bandara di Kabupaten Kediri atas prakarsa PT Gudang Garam.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan rencana pembangunan bandara di Tulungagung sejatinya merupakan usulan dari para kepala daerah di wilayah selatan Jawa Timur. Setelah pemerintah pusat memberikan lampu hijau dan menetapkan Tulungagung sebagai lokasi bandara, para kepala daerah di wilayah eks-Karisidenan Kediri dan Karisidenan Madiun tak mempermasalahkan.

“Kami hanya ingin meningkatkan kawasan dengan pembukaan jalur udara. Kebetulan Tulungagung dianggap layak dari segi teknis,” ujar Syahri Mulyo.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berujar PT Gudang Garam bersedia membiayai pembangunan bandar udara di Kediri, prakarsa ini dianggap tidak membebani keuangan negara.

Merespons sikap pemerintah pusat, Tulungagung lantas menyiapkan lahan di Kecamatan Campurdarat. Hasil studi banding Kementerian Perhubungan pun menyatakan lahan tersebut layak dipakai bandara. Meski sebagian lahan merupakan milik perseorangan, Pemerintah Tulungagung berkomitmen membantu pembebasannya. Sedangkan biaya pembangunannya akan dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Namun Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengumumkan pembatalan bandara di Tulungagung dan menggesernya ke Kediri. Kepada Syahri Mulyo, Soekarwo berujar ada pihak swasta yang bersedia membiayai pembangunan bandar udara itu tanpa membebani keuangan negara. Yang dimaksud PT Gudang Garam.

Perusahaan rokok itu tak hanya menyediakan lahan, melainkan juga membiayai seluruh pembangunannya. “Logikanya jelas, pemerintah pusat akan memilih Gudang Garam, kami tak punya nilai tawar selain lokasi,” kata Syahri Mulyo.

Beli Tanah Satu Triliun untuk Bandara

Akhir-akhir ini perusahaan rokok terbesar di Indonesia itu mulai mengembangkan sayap bisnis di bidang transportasi udara dengan label Surya Air. Mereka menyewakan sejumlah armada helikopter kepada siapapun untuk rute penerbangan tertentu.

Saat ini PT Gudang Garam Tbk telah menggelontorkan dana Rp 845,31 miliar untuk membeli tanah pembangunan bandara terpadu di wilayah Kediri Jawa Timur. Dana sebesar itu digunakan untuk membeli tanah seluas 2,68 juta meter persegi yang berlokasi di 3 kecamatan.

Direktur PT Gudang Garam Tbk Istata T Siddharta mengungkapkan, nilai transaksi pembelian tanah tersebut berdasarkan lembaga penilai KJPP Rengganis, Hamid & Rekan. “Pembelian tanah dimaksudkan untuk mendukung rencana investasi PT Gudang Garam untuk mengembangkan bandar udara terpadu di daerah Kediri, Jawa Timur,” tulis Direktur Istata yang diterima Nusantara.News.

Ditambahkan, pembangunan bandara ini merupakan bentuk pengembangan usaha dan kontribusi segenap stakeholder PT Gudang Garam dan bentuk partisipasi dalam rangka mempercepat pembangunan daerah Kediri dan sekitarnya yang diharapkan dapat memacu pengembangan Provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Agar dapat mengendalikan investasi dan pengembangan bandara udara secara langsung tanpa mengganggu kegiatan usaha utama, investasi dan pengembangan bandar udara akan dilakukan melalui PT Surya Dhoho Investama,” tulisnya.

Seperti diketahui PT Surya Dhoho Investama merupakan unit bisnis yang saham mayoritas dimiliki PT Gudang Garam. Perusahaan ini ditunjuk melakukan pembelian tanah dari perusahaan terafiliasi yakni PT Bukit Dhoho Indah.

PT Gudang Garam Tbk telah menggelontorkan dana Rp 845,31 miliar untuk membeli tanah pembangunan bandara terpadu di wilayah Kediri Jawa Timur.

Adapun objek tanah dengan luas 2,68 juta meter persegi yang dibeli PT Gudang Garam Tbk berlokasi di 4 desa di 3 kecamatan wilayah Kabupaten Kediri, yakni Desa Bulusari di Kecamatan Tarokan, Desa Grogol di Kecamatan Grogol, Desa Jatirejo dan Desa Tiron di Kecamatan Banyakan.

Proses pembebasan lahan untuk lahan runway dan perkantoran bandara internasional di Kediri sudah rampung. Dalam proses pembebasan lahan ini, Pemkab Kediri menyebutkan masyarakat welcome sehingga tidak ada masalah dalam tahap ini.

Baca juga: Lepas dari Bayang-bayang Gudang Garam, Saatnya Kediri Berinovasi

Runway 2.500 meter bisa diproyeksikan untuk pesawat berbadan besar bisa landing di Kediri. Kalau ditinjau dari lokasi, wilayah tersebut sangat ideal untuk pembangunan bandara kelas internasional. Lahan yang dipakai, perbukitan tertingginya hanya 2.000 MDPL. Arah angin juga dari utara-selatan dan selatan-utara. Menurut kajian, lokasi ideal untuk bandara.

Untuk ground breaking diharapkan awal 2018 dan maksimal 2020 bandara sudah bisa beroperasi. Yang jelas, RTRW sudah disesuaikan dengan multiplayer effectnya. Aksesnya di Jatim bagian barat potensi penumpangnya di atas 2 juta tiap tahun.

Wakil Bupati Kediri  Masykuri Iksan mengatakan, saat ini konsen pemerintah daerah sendiri adalah di potensi wisatanya. Diharapkan dengan adanya bandara, jumlah wisatawan juga makin banyak. “Kita akan utamakan memberi pelayanan yang baik bagi wisatawan. Kalau ingin ke Singapura bisa langsung melalui Kediri tanpa lewat Surabaya. Bandara juga akan terkoneksi dengan stasiun karena jaraknya juga dekat. Dengan ini diharapkan bisa mengangkat potensi daerah di sekitar Kediri juga,” ujarnya.

Makam kok Digusur, Warga Melawan

Pembangunan bandara di Kediri bukannya tanpa hambatan. Apa yang dikatakan Pemkab Kediri bahwa masyarakat welcome dalam pembebasan lahan, tidak sepenuhnya benar. Apalagi lahan yang dibebaskan kabarnya akan menggusur lahan makam leluhur di Dusun Pojok Desa Bulusari Kecamatan Tarokan.

Karena itu puluhan warga Dusun Pojok Desa Bulusari Kecamatan Tarokan, kini telah bersiaga di pemakaman desa setempat. Terhitung sejak munculnya pembebasan tanah oleh PT Gudang Garam untuk bandara, setiap hari ada aksi penjagaan.

Selain melakukan penjagaan, warga juga melakukan protes atas rencana tersebut dengan membuat spanduk penolakan dan tulisan di badan jalan desa. Tulisan di spanduk dan badan jalan tersebut intinya memprotes keras ulah Pemerintahan Desa dan juga para pihak yang ikut terlibat di kepanitian pembebasan lahan.

Spanduk warga Dusun Pojok, Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, menolak penggusuran makam leluhur.

Bahkan dalam tulisan, juga tertulis sebuah ancaman apabila ada yang nekad mengutak-atik tanah makam. Sebagian tulisan juga berisi kata-kata kasar. Tulisan yang menggunakan cat tembok dan pilok tersebut tersebar di hampir semua ruas jalan umum Dusun Pojok.

Ali Mustafa (35 tahun), salah satu warga Dusun Pojok mengakui bahwa tulisan dan spanduk dibuat oleh warga setempat. Mereka melakukan langkah tersebut sebagai antisipasi agar pengusaha yang diwakili perangkat desa tidak seenaknya membeli tanah di Dusun Pojok. “Tulisan dan spanduk itu memang bentuk aksi protes kami bersama warga agar makam leluhur kami tidak dibeli. Kami keberatan bila makam leluhur Dusun Pojok akan dipindahkan atau dibongkar,” tegas Ali Mustafa.

Kekhawatiran warga ini bukan tanpa alasan, sebab sebagian besar tanah di sekitar area makam telah berhasil dibeli oleh pengusaha. Tanah makam seluas setengah hektar tersebut juga menjadi incaran karena lokasinya strategis.

Diungkapkan Budiman, tokoh masyarakat Dusun Pojok, Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, banyak warga yang bingung dengan proyek bandara tersebut. “Kalau memang itu resmi proyek pemerintah jelas ada sosialisasi secara menyeluruh dan melibatkan banyak instansi. Namun kenapa proses pembebasan lahan ini justru hanya melibatkan beberapa pejabat hingga tingkat desa dan juga broker-broker,” jelas Budiman, belum lama ini.

Menurut Budiman, kalau memang rencana pembangunan Bandara merupakan proyek resmi pemerintah, maka masyarakat yang lahannya masuk dalam garis koordinat pembangunan merasa tidak keberatan. “Semua proyek harus jelas dan ada aturannya. Kalau memang proyek swasta, maka jangan ada intervensi kepada pemilik lahan. jangan sampai ada keterpaksaan melepaskan lahan walaupun nilai pembeliannya terbilang tinggi,” paparnya.

Menggusur lahan dengan iming-iming harta, tidak semua diingini warga, apalagi sampai menggusur makam leluhur. Kata Budiman, warga lebih memilih hidup rukun dengan sanak famili saat ini. Mereka tidak mau pindah. “Tawaran harga ganti rugi memang tinggi, tapi apa iya semua orang tergiur harta. Banyak juga warga yang memilih tetap bertahan karena merasa sudah menyatu dengan lingkungan,” tandasnya.

Warga jaga bergiliran karena khawatir lahan makam leluhur dipatok pengusaha PT Gudang Garam untuk kepentingan proyek bandara.

Sebelumnya ratusan warga Dusun Pojok, Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri. Kedatangan warga membawa 3 unit bus dan kendaraan roda dua, bermaksud untuk mengadukan adanya isu penggusuran laham makam leluhur yang berada di desa setempat untuk dijadikan bandara Kediri.

Namun sejumlah anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kediri yang ditemui warga justru memberi jawaban mengejutkan. “Bahwa, saya sebagai Ketua Komisi A belum pernah tahu bahwa di Pojok akan dibangun bandara dan hanya sebatas tahu saja. Pihak eksekutif belum pernah mengajak bicara kepada kami, terkait keluhan warga akan segera kami sampaikan ke instansi terkait,” jelas anggota DPRD dari Partai Gerindra ini.

Ini tentu bertolak belakang saat digelar pertemuan antara perwakilan warga tergabung dalam Forum Rembug Warga bersama sejumlah anggota Komisi A. Ketika perwakilan ini menyatakan mendukung keberadaan pembangunan bandara namun dengan mengacu ketentuan hukum yang berlaku, justru kalangan wakil rakyat mengaku tidak tahu atas rencana tersebut.

Sejumlah dewan berdalih bahwa keberadaan bandara tidak tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Bahkan yang terjadi, sebagian besar warga sebagai bentuk dukungannya, telah menerima ganti rugi atas tanah dan bangunan dari tim bentukan pemerintah daerah.

Perwakilan Forum Rembug mengatakan kedatangannya di gedung dewan untuk menjelaskan dukungan penuh atas pembangunan bandara Udara. Namun justru yang didapat jawaban anggota dewan mencla-mencle. Ya, banyaknya kepentingan dalam proses pembebasan lahan tersebut bila tidak disinergikan dengan sosialisasi secara menyeluruh, maka bisa berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan.[]

1 KOMENTAR

  1. Konflik kepentingan yang melanda pembangunan Bandara di Kediri itu sebetulnya bisa diatasi dengan mudah, yaitu dengan mengundang semua elemen masyarakat setempat untuk duduk bersama bermusyawarah untuk mencapai ‘win-win-solution’

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here