Gugatan Hemas Ditolak PTUN, Kepemimpinan OSO Masih Ilegal

0
110
Majelis Hakim PTUN Jakarta Tolak Gugatan GKR Hmeas Soal keabsahan pimpinan DPD RI yang diketuai OSO.

Nusantara.news, JAKARTA – Hakim  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak permohonan gugatan yang diajukan GKR Hemas tentang pelantikan  Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Pemohon harus membayar denda Rp 136.000,” kata Hakim Ketua Ujang Abdullah di Ruang Sidang Kartika PTUN Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Namun, pengacara Hemas dan Farouk Muhammad, Irmanputra Sidin menilai putusan hakim sama sekali tidak menyentuh keabsahan OSO sebagai pimpinan DPD RI. Karena itu, tidak ada kalimat yang menyatakan kepemimpinan OSO di DPD sah.

“Ini yang harus dipahami bahwa putusan ini tidak satu pun kata atau kalimat yang menyatakan bahwa kepemimpinan Sapta Odang dan kawan-kawan itu sah. Tidak satu pun kalimat seperti itu bahwa ini sah. Itu yang terpenting,” kata Irman usai persidangan di PTUN Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Irman lantas menjelaskan, pemanduan sumpah oleh Wakil Ketua MA merupakan tindakan yang keliru. Karena bertentangan dengan putusan MA sendiri yang membatalkan aturan tentang masa jabatan pimpinan DPD dengan lama 2,5 tahun kembali ke 5 tahun.

Karena itu, Irman mempertanyakan pertimbangan hakim menolak gugatan karena pemanduan sumpah adalah acara seremonial kenegaraan dan bukan menjadi ranah PTUN. Sebab, pemanduan sumpah itu merupakan hal yang menentukan dan berakibat hukum.

Dia pun khawatir, putusan PTUN ini akan berdampak terulangnya kejadian serupa, di mana, putusan MA yang seharusnya dihormati malah dilanggar sendiri oleh MA.

“Tapi, kami tetap hormati putusan ini. Dan, kami belum bisa tentukan sikap apakah akan mengajukan PK atau tidak,” jelas Irman.

Sementara, alasan hakim menolak, karena pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi terhadap pimpinan DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono dan Darmayanti Lubis bukan objek sengketa yang bisa diadili di PTUN.

Karena itu, kata Hakim Ujang, majelis hakim sependapat dengan dua pakar hukum tata negara, yakni Yusril Ihza Mahendra dan Margarito Kamis. Baik, Yusril maupun Margarito sama-sama menyatakan tindakan pengambilan sumpah pimpinan DPD oleh Wakil Ketua MA tidak dapat dijadikan objek sengketa karena merupakan tindakan seremonial kenegaraan.

Menurut majelis hakim, kegiatan pengambilan sumpah pimpinan DPD tidak termasuk aktifitas badan dan atau pejabat fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif sebagiamana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

Adapun aktivitas fungsi pemerintahan di MA antara lain pada bidang kepegawaian seperti pengangkatan dan pemberhentian hakim, lalu aktifitas keuangan seperti pembangunan sarana prasarana perkantoran serta aktifitas organisasi seperti penyusuan struktur.

“Pada Pasal 5 UU tentang Administrasi Pemerintahan meskipun pengambilan sumpah dilakukan beraku umum dan berimplikasi terhadap pimpinan DPD, tapi yang bisa diminta pertanggungjawaban secara yuridis adalah keputusan yang bersifat mandiri oleh pejabat pemerintahan, dalam hal ini penetapan pimpinan DPD RI,” kata Hakim anggota Nelvy Christin.

Atas putusan tersebut majelis hakim mempersilakan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) bagi pihak-pihak yang tidak sependapat.

Menanggapi putusan PTUN tersebut, Wakil Ketua DPD Nono Sampono berharap agar masalahnya diakhiri.

“Kalau mau ajukan PK silakan, tapi sebaiknya disudahi sajalah dan mari ke dalam DPD saja,” ujar. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here