Gula Rafinasi : Konflik Kepentingan Petani dan Kebutuhan Industri

1
149
Buruh memanen tebu untuk dikirim ke pabrik gula di Ngawi, Jawa Timur, Selasa (8/8). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/ama/17.

Nusantara.news, Jakarta – Bukan rahasia umum. Kebocoran pasokan gula rafinasi ke pasar gula konsumsi sudah sejak 5 tahun lalu dikeluhkan oleh sejumlah petani tebu. Akibatnya, harga lelang tebu rakyat dari tahun ke tahun trennya bukan menanjak, justru menurun. Gula rafinasi bocor disebabkan oleh izin impor raw sugar (bahan dasar gula rafinasi) yang diberikan pemerintah kepada pengusaha lebih dari kebutuhan.

“Misalnya pada tahun 2014, kami mendapatkan data ada 5 perusahaan mengajukan permintaan impor raw sugar untuk pabrik yang sudah tidak produksi sebanyak 775 ribu ton,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun.

Bahkan APTRI, beber Soemitro, sudah mendesak agar rembesan gula rafinasi segera diselesaikan sejak awal dilantiknya Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia (RI). Sebab, dalam tiga tahun terakhir, antara 2012 hingga 2014, rembesan gula rafinasi itu benar-benar telah menekan harga tebu sebagaimana ditunjukkan data lelang berikut ini :

Pemerintah bukannya abai dengan keluhan petani tebu rakyat. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.27/M-DAG/PER/5/2017 harga acuan pembelian di petani dan harga acuan untuk penjualan di konsumen untuk harga 9 kebutuhan pokok, termasuk gula yang ditempatkan pada item no.4 disebutkan harga acuan pembelian di petani Rp.9.100 per Kg dan harga acuan penjualan di konsumen Rp12.500 per Kg.

Tujuan diterbitkannya Permendag itu adalah stabilisasi 9 harga kebutuhan pokok di pasar, Namun penetapan harga acuan pembelian di petani dinilai APTRI masih rendah, karena pemerintah berpatokan pada rendamen tebu 10 persen, padahal faktanya setiap 100 Kg tebu saat digiling hanya menghasilkan gula 7 Kg atau rendamennya hanya 7 persen, begitu pendapat APTRI.

Rendahnya rendamen tebu, disamping diduga adanya unsur kesengajaan sebagaimana pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga diduga semakin menuanya mesin-mesin penggilingan tebu yang membuatnya tidak bekerja optimal.

KPK sendiri sejak beroperasi pada 2004 hingga 2015 telah menerima 185 laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi dalam produksi dan tata niaga gula dalam negeri. “Laporan bermacam-macam seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset seperti perkebunan gula dan pabrik gula, penyalahgunaan subsidi tebu, mark up harga gula, perbuatan curang penentuan rendemen, dan penyalahgunaan prosedur importasi gula,” ungkap Zulkarnain yang pada 2015 lalu masih menjabat Komisioner KPK.

Sejak itu, papar Zulkarnain, KPK melakukan kajian mengenai masalah gula di Tanah Air. Salah satu hasil kajian menyebutkan bahwa ada kelemahan pada tata niaga impor gula, pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi lemah sehingga rentan disalahgunakan. Pada tahun 2014, KPK menemukan banyak gula rafinasi merembes ke pasar tradisional.

“Dari sisi produksi, swasembada gula tidak tercapai. Tahun 2008 sampai 2012 produksi gula turun 1,73 persen, dan impor justru meningkat 202,11 persen,” tuding Zulkarnain.

Zulkarnaen mendesak impor gula rafinasi dipantau dengan ketat. Apalagi, gula masuk dalam program swasembada pangan dan menyangkul kebutuhan pokok masyarakat. Zulkarnaen menambahkan, pihaknya akan mengundang ahli dan instansi terkait untuk membenahi persoalan gula.

Sebagai upaya mengatasi perembesan gula rafinasi di pasar itu, Kemendag menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.684/M-DAG/KEP/5/2017 yang menetapkan pengadaan gula rafinasi melalui skema lelang, berlaku efektif pada 1 Oktober 2017 nanti. PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) pun telah ditunjuk selaku penyelenggara lelang.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita  berharap dengan kebijakan baru ini, industri makanan dan minuman (Mamin) skala Industri Kecil dan Menengah (IKM) lebih dapat mengakses gula kristal rafinasi (GKR) yang selama ini hanya jatuh ke pengusaha besar. Maka selama ini IKM hanya mendapatkan cipratan GKR dari industri besar.

Level of playing fielnd-nya IKM sama dengan yang besar. Sementara ini industri kecil itu yang 1 ton, 2 ton itu enggak punya playing field. Sumbernya mereka beli di pasar yang patut diduga dari yang bocor itu. Karena yang gula rafinasi ini hanya mau melayani yang besar jadi tidak diatur. Ngurus yang 1 ton dengan yang 100 ton itu kan effort-nya sama,” turturnya.

Dengan sistem lelang, Enggar berharap data penjual dan pembeli GKR juga lebih jelas. Dengan begitu diharapkan akan mengurangi rembesan GKR ke pasar biasa. Karena GKR hanya dibolehkan untuk industri. Selama ini rembesan GKR ke pasar gula konsumsi diperkirakan mencapai 200 hingga 300 ribu ton per tahun.

Sebelumnya, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mendesak perubahan paradigma dalam memandang gula rafinasi. Sebab pasokan gula rafinasi yang selama ini dimonopoli oleh segelintir importir acap kali membuat sejumlah industri makanan minuman kalang kabut. Padahal Industri Mamin selama ini tumbuh 8,5 persen per tahun. Karena sulit mendapatkan pasokan gula rafinasi maka tidak sedikit yang eksodus memindahkan pabriknya ke Vietnam, Laos dan Thailand.

Untuk itu Faisal Basri menyerukan penghapusan sistem kuota yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha. Ada pun tentang rembesan gula rafinasi yang juga merusak harga tebu rakyat adalah persoalan yang perlu diatasi tersendiri. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here