Gurita Korupsi di Kota Batu dan Fenomena Kapitalisme Negara

1
375
Ilustrasi Gurita Korupsi (Sumber: Usil Crayon)

Nusantara.news, Kota Batu – Situasi yang kini panas di Kota Batu salah satunya yakni tertangkap tangannya (OTT) Walikota Batu, ‘ER’. Sontak fenomena tersebut menyita perhatian masyarakat Kota Batu, pasalnya ER menjadi orang kepercayaan masyarakat Kota Batu dengan memimpin Kota Batu sampai 2 periode.

Tertangkapnya Walikota Batu tersebut terkait dengan dugaan suap pelaksanaan proyek mebeler Rp 5,6 miliar di Kota Batu oleh pihak swasta kepada ER.  Sebelum terjadi operasi tangkap tangan oleh (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK, sederet dugaan kasus korupsi mewarnai berjalannya birokrasi Pemerintahan Kota Batu selama kepemimpinan ER.

Sederet kasus tersebut dicatat oleh Malang Corruption Wacth (MCW), dari catatan MCW ada sekitar 10 kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kota Batu. beberapa kasus di Kota Batu. Seperti dugaan Pemberian Keringanan Pajak kepada JTP Group, Dugaan Korupsi Block Office, Korupsi Roadshow PT BWR, dan beberapa kasus pengadaan barang dan jasa. MCW optimis bahwa memang adanya sistem korupsi yang menggurita di Kota Batu.

Terkait OTT kemarin MCW optimis bahwa kasus suap proyek meubelair Kota Batu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berujung pidana. Meskipun, tersangka yakni Wali Kota Batu sempat menyangkal. Melalui OTT tersebut, KPK juga mengungkap terpidana korupsi yang memiliki status kekeluargaan atau politik dinasti.

Dari Dugaan Praktik Pemerasan Hingga Kenaikan Anggaran

Beriringan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK kepada Walikota Batu, beberapa kasus korupsi yang dulunya tenggelam kembali muncul ke permukaan. Salah satunya yakni dugaan pembangunan GOR Gadahmada, Kota Batu.

Dalam proses pembangunan GOR tersebut ada praktik pemerasan, yang kemudian memuluskan pembangunan GOR tersebut. Praktik pemerasaan tersebut diduga dilakukan oleh 3 pejabat Pemerintah Kota Batu dalam proyek pembangunan GOR Gajahmada.

Selain itu, juga adanya kasus suap dalam proyek pembangunan GOR Gadjahmada tersebut, seperti hal yang diungkapkan oleh Ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) anggota DPRD Kota Batu, Suwandi.

Pihaknya membeberkan bahwa adanya kucuran dana yang mengalir masuk DPRD Kota Batu. “Ada data yang menunjukan bahwa dugaan kucuran dana sekitar 50 Juta rupiah yang masuk ke DPRD Batu dari PT. Gunadharma Anugerahjaya ke Komisi C, yang membidangi tentang pembangunan,” bebernya dalam Diskusi Jagongan Rakyat, di Wisma Kalimetro. Senin, (25/9/2017) lalu.

Selain itu, Koordinator Aliansi Mayarakat Anti Korupsi Indonesia (AMATI), Romadhoni mendesak upaya transparansi DPRD dan Pemkot Batu dalam kinerjanyta selama ini. “iya semuanya harus clear dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutupi yang namanya lembaga publik harus memiliki tanggung jawab juga kepada publik,” jelasnya

Segala upaya pembangunan harus dipertanggung jawabkan dengan semestinya baik secara administratif dan secara publik. Karena pembangunan tersebut berasal dari dana masyarakat dan memiliki pengaruh dampak terhadap masyarakat pula.

“Sampai sejauh ini, kami akan kawal dan amati terus alokasi APBD sesuai peruntukan dan tanggung jawab,” tegas pria yang akrab disapa Abah tersebut.

Pengawalan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang jeli akan mendukung proses akuntabilitas publik dan kinerja pemerintah yang baik, apabila apa yang telah direncanakan sesuai dengan apa yang telah dijalankan.

APBD menjadi sorotan mengingat Perubahan – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Batu 2017 naik 5 persen sejumlah Rp 43 miliar. Besaran tersebut harusnya dapat membawa Kota Batu menjadi lebih makmur dari sebelumnya, atas pertambahan anggaran tersebut.

Pertambahan APBD tersebut menunjang untuk akuntabilitas pemerintah bisa lebih baik dari sebelumnya “Perlu ada perincian, terkait penggunaan anggaran PAK sebagai bahan evaluasi Gubernur Jatim,” imbuhnya.

Sebagai informasi, ada lima dinas yang mendapatkan prioritas anggaran tambahan, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial serta Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.

“Melihat kenaikan anggaran yang cukup besar untuk kebutuhan wilayah kota dengan ukuran Kota Batu, perlunya pengawasan ketat dan cermat terhadapa penggunaan anggaran tersebut,” tandas Romadhoni.

Harta Kekayaan Pejabat dan Fenomena Kapitalisme Negara

Selama dua periode menjabat Walikota Batu, yang kemudian hingga detik akhir masa jabatannya tertangkap OTT KPK dengan dugaan terlibat kasus penyuapan proyek mebeler Rp 5,6 miliar, dan disertai rentetan panjang dugaan korupsi yang dilakukan selama yang bersangkutan menjabat.

Selama pihaknya (Read:ER) menjabat sebagai Walikota Batu sejak tahun 2007, harta kekayaan yang dimiliki bertambah secara drastis.

Berdasarkan beberapa informasi yang didapat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, laporan awal harta kekayaan ER pada 31 Juli 2007, tercatat totalnya senilai Rp 6,930 miliar.

Sementara, laporan terakhir per tanggal 1 Juni 2015, total harta kekayaan ER sudah mencapai Rp 19,170 miliar. Jika dikalkulasikan dari jumlah laporan harta awal, selama dua periode ia menjabat, total harta kekayaannya telah mengalami peningkatan pesat sebanyak Rp 12,240 miliar.

Aset harta tidak bergerak, tepatnya 27 aset bidang tanah dan bangunan senilai Rp 11,925 miliar. Beberapa aset tanah dan bangunan miliknya, yang diketahui ada di Yogyakarta seluas 150 m², tanah seluas 90 m² di Jakarta Selatan, di Kota Malang.

Selain itu, Aset harta bergerak berupa unit kendaraan dengan rincian mulai 2 unit mobil BMW keluaran tahun 1954 dan 2002, 1 unit Honda CR-V, 3 unit Toyota Alphard, 1 unit Mercedes Benz,  2 unit Toyota Innova, 2 unit Toyota Kijang, 1 unit Mazda Premacy, Hyundai Trajet, 1 unit Nissan X-Trail dan 1 unit motor Piagio LX, dengan total senilai Rp 3,895 Miliar. Adapun logam mulia dan barang-barang seni antik, surat-surat berharga, giro, piutang dan setara kas total senilai Rp 3,350 miliar.

Dalam LHKPN KPK, ER tercatat telah melaporkan kekayaanya selama tiga kali. peningkatan pesat terutama terlhat pada kurun tiga tahun terakhir, per Juni 2012 hingga ke Juni 2015. Selama kurun tiga tahun tersebut, total harta ER terbilang berlipat ganda, dari angka Rp 9,416 miliar hingga menjadi Rp 19,170 miliar.

Melihat Fenomena tersebut, Rudy Baidlowi pengamat politik Kota Malang, mengungkapkan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat negara merupakan fenomena kapitalisme negara ‘state capitalsm’.

“Dimana para pejabat penyelenggara negara menumpuk kekayaan melalui jabatan dan kedudukan yang ia emban. Negara dijadikan sebagai sebuah lahan guna menraup keuntungan memperkaya diri sendiri.” tegasnya

Keseriusan misi yang dibawa untuk pembangunan sulit untuk diimplementasika, bahkan tanggung jawab amanah akan kesejahteraan masyarakat akan menjadi semu apabla fenomena kapitalime negara tersebut hadir dalam diri pejabat negara.

“Yang ada dalam brokrasi tersebut cenderung koruptif, ntah dari segi apapun materil non materil. Bisa saja korupsi anggaran, bahkan korupsi kebijakan.” jelas Alumnus Universitas Brawijaya tersebut.

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here