Guru Besar ITS : Sesungguhnya Rini itu Bekerja untuk Siapa ?

0
7783
mantan Dirut Pertamina Dwi Soetjpto

Nusantara.news, Jakarta – Ada keganjilan di balik isu pemecatan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan Wadirut Pertamina Ahmad Bambang. Terlebih Dirut Pertamina Dwi Soetjipto  dipecat saat kinerja Pertamina membanggakan.

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember Prof. Dr. Ir. Mukhtasor yang juga anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014) pun angkat bicara. Dalam siaran persnya, Mukhtasor tegas menyerukan Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran Komisaris Pertamina.

“Kegaduhan di Pertamina telah berlangsung kronis menahun. Namun antiklimaks yang terjadi Jum’at kemarin menyajikan bukti jelas bahwa Kementrian BUMN gagal menciptakan tatakelola BUMN yang baik. Rekrutmen Komisaris Pertamina juga gagal menempatkan orang-orang yang benar-benar mandiri dan konsisten,” tuding Muktasor dalam siaran pers yang diterima nusantara.news, Sabtu (4/2) kemarin.

Hasil gambar untuk prof dr mukhtasor

Guru Besar ITS Prof. Dr. Ir. Mukhtasor

Bahkan Mukhtasor menilai pencopotan DIrut Pertamina semena-mena justru ketika prestasi Pertamina naik dan bergerak menuju posisi yang ditempati perusahaan migas internasional.

“Pembubaran Petral, transformasi dan efisiensi, program pembangunan kilang untuk peningkatan kemandirian energi, kinerja dan prestasi finasial, keberhasilan BBM nasional satu harga dan sejumlah keberhasilan lain seharusnya mendapatkan apresiasi Pemerintah,” tulis Mukhtasor tampak berapi-api.

Tentang ketidak-harmonisan Dirut dan Wadirut yang dijadikan alasan pemerintah memecat keduanya dipandang Mukhtasor sebagai alasan yang mengada-ada. “Kalau alasan  pencopotan adalah ketidakkompakan antar direksi, justru Kementrian BUMN dan Komisaris dalam hal ini yang mestinya paling bertanggungjawab,” beber Mukhtasor.

Ketidak-kompakan itu terjadi, sambung Mukhtasor, setelah adanya restrukturisasi organisasi “Posisi Wakil Direktur Utama adalah posisi yang diada-adakan. Bkan karena alasan strategis perusahaan, apalagi alasan kepentingan negara.”

Buktinya, sambung Mukhtasor, ketika Direktur Utama bisa didongkel, posisi Wakil Direktur Utama itu dihapus atau setidaknya sampai kini dibiarkan tanpa pejabat pelaksana tugas. Padahal posisi Wakil Direktur Utama itu adalah kreasi yang umurnya baru tiga bulan. Sekarang dikosongkan,” .

Maka Mukhtasor pun berpendapat, restrukturisasi itu memang alat atau sarana pendongkelan. Sekarang pertanyaannya, imbuh Mukhtasor, Menteri BUMN dan Komisaris Pertamina bekerja untuk siapa?

“Apakah untuk mereka yang terganggu program transformasi dan efisiensi Pertamina? Apakah buntut pembubaran Petral? Apakah untuk mereka yang tidak setuju Indonesia mampu mencukupi kebutuhan BBM mandiri dari kilang BUMN di dalam negeri? Apakah karena bisnis dan kuota impor BBM terancam?” gugat Mukhtasor.

Untuk itu Mukhtasor menghimbau Presiden Joko Widodo segera melakukan evalusi kepada Menteri BUMN dan Komisaris Pertamina agar BUMN yang mengelola hajat hidup orang banyak ini tidak menjadi bancakan kelompok kepentingan.

“Saya ingin Pertamina benar-benar menjadi kuat sebagai tangan negara mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional,” .

Alasan Tidak Kompak

Pemecatan terhadap Dwi Soetjipto selaku Dirut dan Ahmad Bambang selaku Wadirut, sebagaimana diungkap Menteri BUMN Rini Soemarno,  alasan pemecatan keduanya karena ada persoalan personal diantara keduanya. “Dalam memimpin Pertamina, jika terjadi ketidakcocokan bisa membahayakan perusahaan,” ulas Rini pas hari pemecatan usai Rapat Umum Pemegang Saham, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/) lalu.

RUPS itu sendiri selain memecat Dwi Soetjipto selaku Dirut dan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt) Dirut Yenni Andayani yang masih menjabat Direktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina, juga memberhentikan Wakil Dirut Pertamina Ahmad Bambang yang tiga bulan lalu sebelum diangkat Wadirut menjabat Direktur Operasional.

“Maaf ya Pak Dwi, Pak Bambang, kalau kita punya tanggung jawab untuk perusahaan maka team work itu harus nomor satu. Jangan akhirnya perusahaan dipakai untuk kepentingan perorangan,” tegas Rini.

Bermula Restrukturisasi

Kenapa keduanya tidak akur? Pangkal persoalannya ternyata adanya perubahan struktur di pertamina. Sebelumnya di Pertamina tidak ada jabatan Wakil Direktur Utama (Wadirut). Jabatan Wadirut itu diusulkan oleh dewan komisaris pada Agustus 2016 dengan pertimbangan Pertamina membutuhkan direksi dalam jumlah banyak karena menangani proyek-proyek skala internasional dari hulu hingga hilir.

“Mereka (Pertamina) perlu ada konsentrasi dalam hillirisasi dan megaproyek. Jika dihitung bisa mencapai sekitar Rp700 triliun,” jelas Rini Soemarno dalam jumpa pers usai RUPS yang tidak dihadiri Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang.

Rini juga menandaskan, tahun 2017 adalah tahun yang sangat penting. Banyak proyek yang harus dituntaskan mulai implementasi satu harga BBM, revitalisasi kilang Cilacap, peningkatan kapasitas kilang Balikpapan, kilang Dumai, refinery hingga pengembangan sumur-sumur migas di Indonesia.

DI saat yang penting itu, beber Rini, sangat disayangkan bila  situasi kepemimpinan di Pertamina justru semakin tidak stabil yang tercermin ketika dalam pengambilan keputusan jika ada direksi yang tidak setuju maka ada yang jalan sendiri-sendiri. “Padahal dalam penerapaan GCG (tata kelola perusahaan yang baik) bahwa keputusan direksi itu jadi tanggung jawab bersama, tidak bisa dipotong sendiri,” tegas Rini.

Namun yang jelas, perang dingin antara Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang tidak mungkin terjadi kalau tidak terjadi perubahan struktur. Siapa yang mengubah struktur, tentu saja pemerintah setelah ada usulan dari Dewan Komisaris.

Terlebih perubahan struktur itu tanpa sepengetahuan Dwi Soetjipto selaku Direktur Utama. Sah-sah saja kalau perubahan struktur itu semacam ada “politik kantor” kelas tinggi dari pihak-pihak yang berkepentingan menguasai Pertamina yang memiliki asset terbesar diantara BUMN yang ada.

Dengan adanya jabatan Wadirut, kewenanganDwi Soetjipto yang pada 1 Januari 2017 ditetapkan sebagai Advisory Board Center for Strategic & International Studies (CSIS) terpangkas. Dia tidak lagi mengurusi soal impor, pengolahan dan kegiatan hilir yang semuanya diserahkan ke Wadirut. Gesekan antara keduanya terjadi saat keduanya ribut masalah impor solar dan kerusakan kilang.

Benar, memang terlihat ada yang ganjil dengan pencopotan Dirut Pertamina. Apa saja keganjilan itu?  Nantikan berita nusantara.news selanjutnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here