Guru Korupsi Harus Dihukum Berat

0
42

SETIAP tahun ajaran baru ada pemandangan rutin yang menyedihkan. Orang tua terlihat galau karena khawatir anaknya tidak mendapatkan sekolah. Tetapi ada yang lebih mengenaskan: Banyak kepala sekolah atau guru yang ditangkap karena memperjualbelikan bangku sekolah. Calon murid yang seharusnya tak lulus bisa diterima dengan menyingkirkan murid lain yang memenuhi syarat.

Coba saja lihat. Kepala Sekolah SMP 10 Sei Panas Batam ditangkap Tim Saber Pungli Polresta Barelang. Sejawatnya, Kepala Sekolah SMPN 1 Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, diringkus Polres Luwu karena tertangkap tangan memungut biaya yang tidak sesuai  aturan. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Gunung Pangilun Padang juga dibekuk Polresta Padang meminta uang untuk penerimaan jalur khusus, dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp18.880.000.

Panjang kalau dituliskan satu persatu. Satu hal yang pasti, ini kejadian yang berulang saban tahun ajaran baru. Seperti juga para koruptor lain, para kepala sekolah yang lancung ini juga tak mengenal kata jera meminta sumbangan “wajib” ilegal dengan jumlah yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan pendidikan memang membolehkan meminta sumbangan dari anak didik atau orangtua/wali murid. Namun, besarannya tak boleh dipatok dengan jumlah tertentu. Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar sudah mengatur itu. Pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan, sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan yang diberikan oleh peserta didik kepada satuan pendidikan dasar bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Sumbangan berbeda dengan pungutan. Menurut Permendikbud tadi, pungutan adalah biaya pendidikan dari peserta didik yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Dalam bahasa umum ini disebut uang sekolah atau SPP.

Tetapi aturan ini ditabrak dengan memanfaat kegelisahan orang tua yang khawatir anaknya tak dapat sekolah.

Kenyataan ini tidak saja mengenaskan, tapi bahkan bisa disebut membahayakan. Sebab, praktek korupsi di sekolah yang dilakukan para guru disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Di sini berlaku pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Secara tidak langsung, guru-guru itu memberikan contoh yang nista kepada muridnya tentang korupsi.

Walaupun sama-sama tercela dan melanggar hukum, tapi skala kerusakan akibat korupsi para pendidik ini jauh lebih berbahaya dibandingkan korupsi pada proyek-proyek pembangunan fisik. Jika korupsi terjadi pada proyek pembangunan jembatan, misalnya, risiko maksimalnya mungkin sekadar jembatan tersebut rusak. Tapi jika korupsi dilakukan dengan sasaran anak didik, maka moral dan mental generasi penerus itulah yang hancur. Ini tak lain adalah pembiakan korupsi di sekolah-sekolah.

Agustus tahun lalu, Kemendikbud pernah mengadakan kerjasama dengan KPK tentang pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Tujuannya memerangi praktik korupsi di dunia pendidikan. Nota kesepahaman ditandatanagani  Mendikbud Muhadjir Effendy dan Ketua KPK Agus Rahardjo untuk kerjasama yang meliputi pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah.

Dalam program kerjasama itu, Kemendikbud memasukkan nilai-nilai dan semangat antikorupsi sedini mungkin ke dalam kurikulum pendidikan. Targetnya agar peserta didik mempunyai karakter integritas yang kuat.

Bagus, memang. Pendidikan antikorupsi memang harus dimulai dari dini. Bangku sekolah adalah salah satu tempat yang tepat untuk itu, selain di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Tetapi yang lebih penting adalah membangun suasana dan iklim yang tepat bagi berkembangnya sifat-sifat jujur dan bertanggungjawab secara sistemik. Sikap jujur yang mau dikembangkan bukan sikap yang tumbuh karena takut ancaman sanksi, melainkan kejujuran yang tumbuh dari dalam.

Karena pendidikan antikorupsi itu dilakukan di sekolah, maka yang akan berperan sangat penting adalah sekolah itu sendiri. Kemendikbud atau KPK hanya sekadar merumuskan kurikulum. Pengawasan sehari-hari ada di tangan sekolah.

Kurikulum ini baru satu noktah kecil dalam garis panjang membangun budaya jujur dan bertanggungjawab. Yang amat menentukan adalah ada tidaknya keteladanan. Jika guru-guru mereka sendiri menunjukkan sikap yang lancung, apa gunanya kurikulum itu? Para murid menyaksikan setiap hari betapa telanjangnya praktek korupsi yang terjadi di lembaga pendidikan yang melibatkan guru-guru mereka. Tiap awal tahun mereka mendengar keluhan orang tuanya tentang tingginya pungutan liar di sekolah.

Kurikulum antikorupsi tadi jelas awal yang baik. Tetapi itu tidak akan berarti apa-apa jika teladan korupsi terus terjadi di depan mata anak-anak didik. Mereka diajari jujur, tapi dididik berdusta.

Korupsi di negara ini sudah kelewat parah, yang terus menjerat negara ini untuk makin dalam terpaku di jurang keterbelakangan. Inilah yang harus didobrak, kalau memang kita mau selamat. Guru-guru yang tertangkap pungli, harus dihukum maksimal dengan pemberatan. Sebab, bukan hanya tindak pidana yang mereka lakukan, tapi lebih dahsyat dari itu: Merusak mental generasi muda.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here