Gus Ipul dan Khofifah Dua Kader Terbaik NU

0
92

Nusantara.news, Surabaya – Mahfud MD menilai majunya dua kader asal Nahdlatul Ulama (NU) di Pilgub Jatim, yakni Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa sudah sangat tepat. Sementara, soal sejumlah kiai yang terlibat ikut dukung mendukung untuk para kandidat bakal calon, menurutnya itu adalah hal biasa dan wajar. Pihaknya juga meyakini mereka (para kiai) yang saat ini berada di kedua kubu bakal calon akan kembali rukun usai Pilgub Jatim 2018.

“Itu adalah hal biasa, itu tidak bisa dihindari di dalam politik memang harus begitu. Mereka akan kembali lagi (rukun),” kata Mahfud MD, usai acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 dan Penataan Regulasi di Indonesia, di Aula Pemkab Jember, Sabtu (11/11/2017).

Mahfud menambahkan, kedua kandidat yang maju di Pilgub Jatim mereka adalah kader NU terbaik. Sementara, ditanya apakah perlu muncul ‘poros baru’ dengan pasangan kandidat lain, meski mengaku tidak tahu, Mahfud menegaskan hal itu tidak perlu.

“Menurut saya, keduanya sudah bagus, mereka semua itu ‘adik’ saya,” tegas Mahfud sambil berjalan meninggalkan lokasi acara.

Mahfud MD

Sementara, Tim 9 yang terdiri dari 17 kiai telah menuntaskan proses tahapan penjaringan dan verifikasi sejumlah nama bakal calon yang akan bersanding dengan Khofifah. Soal itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Soekarwo juga memastikan kalau semuanya akan berjalan lancar.

Baca Juga: Terkuak Nama Emil dan Ipong, Cawagub Mataraman Siap-siap Deklarasi

“Saya kira dalam minggu ini sudah selesai (bakal cagubnya),” terang Soekarwo.

Kiai Asep Saifuddin Chalim (Foto: Tudji)

Sebelumnya, Kiai Asep Saifuddin Chalim juga menegaskan sejumlah nama yang masuk radar Tim 9 telah dilakukan scoring, hasilnya akan segera diumumkan. Kemudian disampaikan ke parpol pengusung dan juga dikomunikasikan ke Khofifah, yang diberikan kewenangan untuk memilih dan menentukan bakal pendampingnya.

Beredar kabar, dari sejumlah nama-nama tersebut telah muncul dua nama, yakni Ipong Muchlissoni saat ini menjabat Bupati Ponorogo dan Emil Elestianto Dardak, saat ini menjabat Bupati Trenggalek.

“Tunggu saja, tidak bisa dikatakan sekarang, nantinya akan segera diumumkan panjenangan akan segera mengetahui,” ujar Kiai Asep di sela Pengukuhan Relawan Sahabat Khofifah di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Surabaya, Minggu (12/11/2017).

Baca Juga: PBNU Harus Jaga Kiai Tidak Terseret Politik Praktis

Di depan kaum muda NU yang hadir di acara itu, Kiai Asep mengulangi penegasan yang sebelumnya pernah diucapkan, yakni memberikan dukungan kepada Khofifah hukumnya adalah fardhlu ain.

“Silahkan yang lain jangan kebakaran jenggot, semua berkewajiban untuk memberikan dukungan dan memilih Khofifah Indar Parawansa. Karena Khofifah telah menunjukkan kejujuran dan berjuang untuk umat. Beliau (Khofifah) telah menunjukkan kerja cerdasnya menata umat bukan untuk diri sendiri. Allah telah menunjukkan kepada kita semua, bahwa Khofifah adalah pejuang dan hukumnya fardlu ain untuk memilih Khofifah di Pilgub Jatim, itu sesuai dengan rekam jejaknya,” tegas Kiai Asep disambut tepuk tangan elemen muda yang hadir.

Sekedar tahu, Tim 9 terdiri dari 17 kiai dan nyai dari Nahdlatul Ulama juga ada elemen lain, termasuk ‘orang kepercayaan’ Soekarwo dalam prosesnya bertugas menjaring dan melakukan verifikasi para bakal cawagub. Sosok bakal pendamping Khofifah itu akan diumumkan dalam minggu ini, dengan mengumumkan semua rentetan scoring yang dilakukan oleh Tim 9.

Dari nama-nama tersebut sempat muncul tiga nama yang kemudian mengerucut menjadi dua nama. Ketua DPD Partai Demokrat Soekarwo mengklaim kedua nama itu merupakan hasil usulan Partai Demokrat. Di antaranya, muncul Direktur Utama Rumah Sakit Umum dr Soetomo, Harsono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim Heru Tjhajono, Kepala Inspektorat Provinsi Jatim Nurwiyatno, Wakil Bupati Ngawi, serta kader muda Partai Demokrat, Oni Anwar Harsono.

Dukung Mendukung Ala Kiai

Suparto Wijoyo, Universitas Airlangga Surabaya

Sementara, sejumlah pengamat menilai dukung mendukung yang dilakukan oleh Kiai memicu tumbuhnya oportunis politik di tubuh NU. Itu di diantaranya disampiakan pengamat hukum dan politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suparto Wijoyo.

“Syahwat politik warga NU dan tokoh-tokoh NU sudah tak terkendalikan di Pilgub Jatim. Sehingga secara psikologis melahirkan oportunis politik yang bisa membahayakan NU, karena kesulitan memunculkan kader berintegritas politik yang baik,” ujar Suparto Wijoyo.

Pihaknya mengaku prihatin saat bersinggungan dengan kader-kader NU di berbagai daerah, yang tidak malu menunjukkan sikap oportunis politik di Pilgub Jatim.

“Sekarang ini kemenangan besar NU karena siapapun yang jadi Gubernur Jatim ke depan adalah orang NU. Makanya ketika sudah dekat kekuasaan mereka siap memberi dalil kebangsaan untuk memperkuat,” ungkapnya.

Dikatakan, sejak era reformasi NU lebih fasih bicara politik daripada bicara di luar koridor politik. Akibatnya, warga di lapisan bawah merasa jenuh dengan sikap politik tokoh-tokoh NU, dan mereka memilih fokus di ranah keagamaan dengan merawat mushola dan masjid sebagai pusat syiar dan dakwah.

“NU sekarang seolah menjadi bagian organ negara sehingga boleh menghakimi pihak lain yang berseberangan dengan pemerintah,” ucap akademisi asal Lamongan ini.

Menurutnya, melibatkan NU dalam Pilkada 2018 adalah sebuah kekeliruan dan seolah tidak mau belajar pada pengalaman Pilgub Jatim sebelumnya. Di kubu Saifullah Yusuf, lanjut Suparto ada KH Hasan Mutawakkil Alallah yang secara fulgar mendukung secara pribadi. Sebaliknya di pihak Khofifah ada Gus Sholah dan tim 9, serta para kiai lainnya.

Melihat kondisi itu, dirinya menyarankan tokoh dan kiai NU untuk ‘turun ke Jatim’ menetralkan suasana. Diantaranya, yang bisa melakukan itu KH Makruf Amin, Gus Mus atau Habib Luthfi untuk mendamaikan dan menyelamatkan NU Jatim dari perpecahan.

Mochtar W Oetomo

Lainnya, pengamat komunikasi politik dari Universitas Trunjoyo (Unijoyo) Madura, Mochtar W Oetomo menambahkan istilah yang tepat bukan NU butuh tokoh penengah karena akan susah membayangkan siapa yang mampu dan layak menjadi penengah (para kiai).

Baca Juga: Pilgub Jatim dan Gerakan Kembali ke Khittah 1926

Menurutnya, beberapa pertimbangan yang pantas untuk dipikirkn bersama. Pertama, jika penengah itu adalah pejabat atau politisi, presiden misalnya tentu akan bisa menempatkan kiai pada posisi yang tidak terhormat.

“Kiai harusnya ada di posisi yang lebih terhormat. Mestinya kiai yang nenggerakkan dan menengahi politisi bukan sebaliknya,” ujar Mochtar.

Kedua, kalau penengah itu sama-sama kiai (di dalam konteks Pilgub Jatim) menurutnya akan memunculkan sejumlah pertanyaan. “Siapa kiai yang masih netral, siapa kiai yang belum berpihak? Kalaupun ada yang netral apakah kalibernya bisa diterima oleh kiai-kiai yang tengah ada di posisi berseberangan,” jelasnya.

Ketiga, kalau kiai penengah itu diambilkan dari luar Jatim, misalnya Gus Mus (KH Mustofa Bisri) atau Mbah Mun (KH Maimun Zubair), apakah mereka mau jika urusan itu menyangkut politik praktis dan ada di luar wilayah propinsinya.

“Saya kira tidak mungkin sekelas Gus Mus atau Mbah Mun kalau tidak diminta masuk atau disowani akan ikut cawe-cawe urusan Jatim,” dalih Mochtar.

Menurutnya, yang mampu dan layak menengahi dan memberi masukan kepada para kiai secara adabiah hanya para punjer yang kedudukannya diakui sebagai salah satu auliya atau dengan istilah Pakubumi. Pertanyaannya siapakah beliau, mestinya para kiai lah yang lebih tahu sekaligus memiliki kebijaksanaan kultural dan spiritual untuk sowan dan minta petunjuk kepada para punjer, demi kemaslahatan umat.

“Saat ini yang diperlukan bukan hanya kebijaksanaan kultural dan spiritual para kiai tetapi, juga para politisi untuk tidak menyeret-nyeret persoalan agama dengan atributnya dalam lingkaran praktik politik pilgub Jatim,” tegas Mochtar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here