Gus Ipul Tak Punya Konsep dan Jaringan Luas, Pakde Karwo Lebih Memilih Khofifah

0
2424

Nusantara.news, Surabaya – Tak lama lagi masa jabatan Gubernur Soekarwo alias Pakde Karwo segera berakhir setelah dua periode memimpin Jawa Timur. Momentum ini menjadi kesempatan bagi seluruh tokoh politik dan parpol untuk merapatkan barisan, melanjutkan kepemimpinan eksekutif di Jawa Timur melalui Pilgub 2018, sekaligus menjadi alat konsolidasi utama menjelang Pileg dan Pilpres 2019. Pertanyaannya,  sebelum benar-benar pensiun, pada siapa Pakde Karwo cenderung menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan seiring munculnya beberapa tokoh politik di Jatim?

Yunianto Wahyudi atau kerap dipanggil Masteng, seorang pria yang dulu pernah ikut membidani kelahiran pasangan KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) jilid I Pilgub Jatim pada Pilgub 2008 silam, membeber realita politik jika Pakde Karwo masih punya kepentingan besar di ajang Pilgub Jatim 2018 mendatang. Mantan Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim yang diyakini khatam dan tahu betul jerohan partai berlambang segitiga mersi ini menyebutkan alasannya, yakni karena Pakde Karwo butuh “pengaman”.  

“Ini saya bicara realitas saja. Pakde Karwo sekarang itu kan pakai ilmu maton. Semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk tampil. Tapi sebenarnya, di hatinya, dia butuh katup pengaman,” katanya saat diwawancarai wartawan di sela diskusi publik Meneguhkan Nasionalisme Ekonomi Bangsa, beberapa waktu lalu.

Loyalis Anas Urbaningrum yang mengaku masih aktif di GP Ansor ini mengutarakan bahwa sejauh ini Pakde Karwo sudah hampir menyelesaikan katub legislatif dengan mengusung sejumlah mantan kepala dinas masuk ke Demokrat. Sementara satu katup lagi di eksekutif masih berproses untuk meneruskan kepemimpinannya.

Dari sekian nama kandidat yang beredar, Masteng yakin Khofifah Indar Parawansa yang paling berpotensi memegang tongkat estafet kepemimpinan Pakde Karwo. Bukan pada Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, yang selama ini mendampingi Pakde Karwo sebagai Wakil Gubernur. Menurutnya, hal itu lantaran Gus Ipul dinilai tidak punya konsep dan jaringan yang luas, meski selama dua periode berpasangan dengan Pakde Karwo.

“Incumbent, tapi nggak jelas konsep dan jaringannya. Lho, ini jujur kita evaluasi. Kita bisa pastikan kesolidan anak-anak Banom NU seperti Ansor dan Banser, mereka sudah nggak bisa lagi seperti KarSa dulu. Boleh dicek, yang disakiti Gus Ipul itu luar biasa selama dua periode ini,” ujar pria yang vakum 3 tahun berpolitik dan saat ini berniat kembali ke panggung lamanya menjadi ketua Bidang Bina Wilayah Jawa IV (Jawa Timur) DPP Partai Hanura.

“Ya kita pahamlah Gus Ipul ini nasabnya tinggi. Tapi masa hari ini memandang teman-teman masih urusan dengan nasab,” imbuhnya, dengan nada suara tinggi.

Pakde Karwo Condong ke Khofifah

Selain Khofifah, dari beberapa nama kandidat yang sudah mulai bermunculan di Jatim, Masteng berpandangan bahwa nama Tri Rismaharini (Risma) juga berpeluang besar merebut kursi Gubernur Jatim. Sosok Risma yang merupakan kader PDIP lebih berpotensi ketimbang nama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang disebutnya sigaran (belahan) antara PKB dan PDIP. Begitu pula dengan nama Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistyono.

Terkait dengan peluang Risma Masteng mengatakan, “Kalau bicara Risma, penduduk Surabaya ‘hanya’ 2 juta. Bolehlah tertinggi di antara kabupaten/kota di Jatim. Tapi kalau 2 juta melawan 38 atau bahkan 40 juta pemilih di Jatim hari ini, pasti nggak cukup. Berarti pasangannya orang daerah. Kecuali bisa diyakinkan di internal PDIP.”

Sementara, jika dibandingkan dengan nama Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar (Pak Halim) yang katanya bakal mendeklarasikan diri sebagai Cawagub Jatim pada Maret 2017 ini, Masteng melihat peluangnya masih tetap kalah dibanding Khofifah. Apalagi, selama setahun ini perjalanan Pak Halim yang mengusung yang tagline “Holopis Kuntul Baris” belum bisa mendongkrak popularitas dan elektablitasnya secara signifikan.

Tak hanya itu, Masteng juga menganalisa bahwa langkah Halim yang juga Ketua DPW PKB Jatim untuk mencalonkan diri adalah sebuah kewajiban, karena perjalanan karir politiknya untuk naik ke pusat, kecil. Oleh sebab itu, lanjut Masteng, PKB yang merupakan satu-satunya partai yang boleh mencalonkan sendiri dengan 20 kursi di DPRD Jatim akan menutup peluang eksternal.

“Kalau hari ini Halim menjadi katup konsolidasi bagi kepentingan para DPC untuk persiapan 2019, maka bagi orang partai sebenarnya hukumnya wajib dia maju. Dia ketuanya, dia ketua DPRD Jatim mewakili partainya. Kalau bicara konsolidir sangat resisten ketika calon lain dari luar masuk, lebih baik internal. Itu pilihannya. Kalau saya lihat dia saat ini pada fase mengamankan. Masa sih hari ini Halim minta rekomendasi ke Muhaimin Iskandar (Ketua DPP PKB) tidak diberikan. Tahun ini momentumnya, lima tahun lagi Halim umur berapa? Apakah popularitas dan elektabilitasnya akan sama dengan tahun ini? Tidak mungkin,” terang Masteng.

Khofifah Ceruk Utama NU

Berbicara partai, semisal rekom PKB benar-benar ditutup, mungkinkah Khofifah diusung PDIP? Dikatakan Masteng, hal itu bisa saja terjadi. Menurutnya, faktor katupnya berasal dari mantan Ketum Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi. Karena kepiawaian dan kesantunan Khofifah dalam menjaga hubungan personal dengan Megawati maupun KH Hasyim Muzadi, maka bukan tidak mungkin PDIP pun akan menjatuhkan rekomnya pada Khofifah.

Sementara untuk Partai Demokrat, Khofifah diyakini akan di-support Pakde Karwo dengan cara bergaining untuk menempatkan orangnya di kursi Cawagub. Namun, kader internal Demokrat Jatim hingga saat ini dinilainya belum ada yang berpotensi untuk maju, bahkan untuk level cawagub.

Kendati demikian, Masteng juga mengingatkan, sebenarnya yang penting adalah Khofifah bukan sekadar menjadi jangkar atau konsolider partai-partai, melainkan mengambil peran utama. Dari sisi ini, posisi Khofifah potensial mempersatukan NU.

“Saya justru melihat kalau Khofifah bisa merapatkan jaringan NU agar satu saja yang maju, maksimal dua, itu selesai sebenarnya. Jujur saja, hari ini kan muncul Khofifah, Hasan, Anas, Halim dan Gus Ipul. Ini ceruk NU. Bagaimana kemudian jika kesatuan NU yang 80 persen di Jatim itu menjadi cerai-berai menjadi lima kesatuan,” ingat Masteng.

Seperti diketahui, nama Khofifah seringkali disebut-sebut sebagai kandidat terkuat pada Pilgub Jawa Timur  2018. Meski ia sudah pernah mencalonkan diri pada Pilgub Jatim 2008 dan 2013, dan belum pernah terpilih, namun karena kecerdasan dan keberanian Khofifah dalam menghadirkan kritik-kritik tajam menjadikan sosoknya sebagai politisi yang cukup disegani di tanah air.

Oleh karenanya tak heran, jika kemudian Khofifah juga sering masuk nominasi dalam setiap survei Cagub Jatim. Bahkan dari hasil survei yang dilakukan The Initiative Institute pada Rabu (1/3/2017) lalu, Khofifah yang disebut paling lengkap memenuhi kriteria pemimpin dibanding Gus Ipul, Risma dan Azwar Anas.

Lembaga yang bergerak di bidang konsultan kebijakan dan politik serta literasi sosial dan penguatan komunitas itu menyebutkan, dari empat kriteria calon Gubernur Jatim, semuanya ada di sosok Khofifah. Diantaranya menyangkut Integrity (Integritas) terhadap sikap anti korupsi, anti politik uang dan berani melakukan kontrak politik.

Empat kriteria yang dimaksud itu adalah Opinion Leader, Problem Solver, Solidarity Maker dan Politcal Capital. Namun, kendati Khofifah berpeluang besar dan diunggulkan di ajang Pilgub Jatim 2018, yang jelas hingga saat ini belum ada kepastian restu dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Khofifah termasuk salah satu tokoh berpengaruh sekaligus menteri andalan di era pemerintahan Joko Widodo. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here