Gus Ipul Tawarkan Program Satria Madura Satu Triliun

0
47
Gus Ipul “Kami merumuskan program ‘Satria Madura’. Yakni ‘Satu Triliun untuk Pulau Madura" (Foto: Tim GI-Puti)

Nusantara.news, Surabaya – Banyak program kreatif dilakukan oleh pasangan kandidat yang maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, 27 Juni 2018. Misalnya, pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno mendekati dan merebut simpatik pemilih guna memikat hati masyarakat khususnya yang di Pulau Madura. Pasangan ini meluncurkan “Program Satria Madura Satu Triliun” untuk menggenjot pembangunan di Pulau Garam itu.

Kucuran anggaran Rp1 triliun itu, menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, harus dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim, karena Madura memerlukan sentuhan khusus pembangunan.

“Sebab IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Madura sampai saat ini masih rendah. Begitu pula dengan kemiskinan di mana saat ini masih banyak ditemukan di empat kabupaten di Madura, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep,” urai Gus Ipul, Rabu (7/2/2018).

Baca juga: Janji Calon Kepala Daerah, Catat dan Tagih Jika Ingkar

Disebutkan, Madura memerlukan intervensi, kebijakan dan anggaran khusus jika pembangunan di Madura ingin lebih merata. Dan, pihaknya mengaku telah merumuskan program Satria Madura.

“Kami telah merumuskan program ‘Satria Madura’. Yakni ‘Satu Triliun untuk Pulau Madura,” urainya kepada wartawan saat meresmikan posko pemenangan yang diberi nama Rumah Gus Ipul-Puti Guntu Soekarno, di Jalan Gayungsari Barat X Nomor 30 Surabaya, Rabu (7/2/2018), malam.

Anggaran khusus Rp1 triliun itu, lanjut pria yang masih menjabat Wakil Gubernur Jatim ini, diperuntukkan peningkatan SDM (sumber daya manusia) dan peningkatan kualitas infrastruktur.

“Selama 9 tahun memimpin Jatim bersama Pakde Karwo, telah tercapai banyak prestasi. Meski begitu, perlu percepatan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan dan bidang lain seperti pertanian. Nanti ada 9 agenda prioritas yang akan kita sampaikan,” ungkapnya.

Satria Madura lanjut Gus Ipul yang maju di pemilihan kepala daerah berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno, menyebut program itu merupakan salah satu andalan yang diambilkan dari 1 visi, 3 strategi, dan 9 agenda prioritas serta 33 janji kerja.

“Satria Madura ini salah satu program andalan kami. Masih banyak lagi program lainnya yang nanti akan kami berikan untuk masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

Gus Ipul-Puti Guntur juga Gadang Pendidikan Gratis

Selain itu, Gus Ipul-Puti Guntur yang maju pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim diusung PKB, PDIP, Gerindra dan PKS itu menegaskan program pendidikan yang akan digarap jika nantinya terpilih, bertujuan untuk meningkatkan potensi Madura.

“Anggaran khusus Rp1 triliun itu, lanjut pria yang masih menjabat Wakil Gubernur Jatim ini, diperuntukkan peningkatan SDM (sumber daya manusia) dan peningkatan kualitas infrastruktur”

Sementara, menanggapi rencana program itu, pengamat dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, menyebut itu bisa terlaksana dengan anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp1,4 Triliun.

Gagasan untuk pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK yang dikelola Pemerintah Provinsi Jatim, itu menurutnya setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp121 miliar setiap bulan.

“Satu tahun, diperkirakan Rp 1,4 triliun,” kata Andy Kurniawan, pakar Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya, Rabu (7/2/2018).

Canangan agenda ‘pendidikan gratis’ untuk SMA/SMK se-Jatim oleh kandidat Gus Ipul-Puti dabn telah dituangkan ke dalam visi misi seperti yang disetor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim.

Komitmen itu telah ditetapkan dalam dokumen visi-misi pencalonan keduanya, yang disetor ke KPU. Berdasar UU 23/2014, Pemerintah Provinsi Jatim diberi wewenang mengelola SMA/SMK. Sedang kota/kabupaten diberikan wewenang mengelola pra sekolah dan pendidikan dasar, sejak SD dan SMP.

“Saya dan Gus Ipul sudah berketetapan hati untuk menjalankan agenda pro-rakyat itu, termasuk pembebasan biaya pendidikan bagi SMA/SMK yang dikelola Pemprov Jatim,” lanjut Puti Guntur saat berbicara di forum Rakerdasus PDIP Jatim, kemarin.

Andy Kurniawan menambahkan, skema pendidikan gratis itu di luar gaji guru dan pegawai lain di lingkungan pendidikan. Bagaimana caranya? “Pertama, melihat kapasitas fiskal. Tahun 2018, kekuatan belanja APBD Jatim Rp30,762 triliun,” kata Andy.

Ia menambahkan, perintah konstitusi UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mematok anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD Jatim.

Sementara, tahun 2016 diperoleh data Pemprov Jawa Timur mengalokasikan 1.7 persen untuk pendidikan, di luar gaji guru.

Andy “Skema pendidikan gratis itu di luar gaji guru dan pegawai di lingkungan pendidikan. Pertama, melihat kapasitas fiskal, 2018 dan kekuatan belanja APBD Jatim”

“Ini di bawah Sumatera Selatan yang mematok 2.0 persen,” kata Andy.

Variabel kedua, dengan menghitung kebutuhan biaya operasional di seluruh kota dan kabupaten. Masih kata dia, untuk Kota Surabaya tercatat paling tinggi. Untuk satu siswa SMA Negeri dibutuhkan biaya Rp3 juta. Untuk SMK Negeri (non teknik) Rp3.5 juta per siswa, dan Rp4 juta untuk SMK Negeri (teknik) per siswa, dan itu untuk keperluan biaya per tahun.

Baca juga: Gus Ipul Ajak Pemuda Gabung Omah Zaman Now

Sementara untuk SPP tiap siswa SMA, per bulan, berkisar Rp95 ribu dan itu angka paling rendah, dan untuk yang tertinggi sebesar Rp135 ribu. Kemudian SPP tiap siswa SMK non-Teknik Rp130 ribu hingga – Rp175 ribu per bulan, dan SMK teknik Rp170 ribu hingga Rp215 ribu.

Dengan proporsi di atas, apakah kebijakan pendidikan gratis bisa dijalankan oleh Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno? Andy membuat simulasi sederhana, jika biaya riil yakni untuk SPP dan biaya operasional dikalikan jumlah siswa, kemudian dikurangi bantuan BOS dikalikan jumlah siswa.

“Jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Timur 522 ribu anak (sesuai data Dinas Pendidikan Provinsi Jatim), maka dibutuhkan anggaran Rp121 miliar tiap bulan, atau Rp1.4 triliun per tahun,” kata Andy.

Variabel ketiga, yaitu metode alokasi penganggaran yang realistis. Dikatakan, jika melihat APBD Provinsi Jatim saat ini, paling tidak harus dinaikkan anggaran pendidikan dari 1.7 persen menjadi 10 persen, atau Rp3 triliun dari Rp30 triliun. Tujuannya agar program pendidikan gratis bisa dijalankan tanpa mengganggu kekuatan fiskal APBD Provinsi Jatim.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here