Gus Mus Sudah Menduga NU akan Terpecah

1
426
K.H. Muzammil

Nusantara.news, Surabaya – Pemilihan Gubernur(Pilgub) DKI Jakarta membuat umat Islam semakin terpecah dan terkotak-kotak. Hal ini disebabkan bergabungnya dua partai Islam yakni PPP dan PKB mendukung pasangan Basuki Tjahaja Kusuma(Ahok)-Djarot.

Menjelang berakhirnya Pilgub DKI, suhu politik semakin keras dan membuat was-was. Penyebabnya tidak lain masing-masing pasangan gubernur-wakil gubernur berebut suara umat Islam. Satu persatu simpul suara Islam mulai diobok-obok. Tidak terkecuali NU sebagai ormas Islam terbesar. Kaum nahdhliyin yang terkenal Sami’na wa atha’na kepada kiai mulai mbalelo.

“Sebenarnya, mbalelonya santri pada kiai sudah tampak dengan jelas pada muktamar NU di Jombang. Coba cermati, kenapa K.H. Mustafa Bisri tidak bersedia menjadi Rais Aam,” terang K.H. Ahmad Muzammil, pendiri Pondok Pesantren Rohmatul Umam, Bantul Yogyakarta kepada Nusantara.news.

Kiai Muzamil saat itu sempat bertanya langsung kepada Gus Mus perihal keengganannya menjadi rais aam. Gus Mus menerangkan, kalau dirinya merasa tidak mampu menjadi rais aam.

“Jawaban ini menurut saya bermakna ganda. Pertama, beliau memang tidak punya kapasitas untuk jabatan tersebut. Tapi jelas kemungkinan ini tidak benar. Karena keulamaan beliau tidak diragukan oleh siapa pun,” Tambahnya.

Kemungkinan kedua, Gus Mus sudah melihat, memimpin NU pada era sekarang juga  percuma. Yang dipimpin belum tentu mau mengikuti kalau tidak menguntungkan. Materialisme, pragmatisisme bahkan hedonisme sudah sedemikian merasuki mayoritas pengurus NU. Mereka hanya akan patuh jika menguntungkan. Jika tidak, maka akan jalan sendiri.

Mundurnya Gus Mus pada Muktamar Jombang kemarin seharusnya menjadi sinyal bagi para nahdliyin. Terlebih jika diingat Gus Mus sempat menangis saat muktamar. Sinyal tersebut ternyata tidak ditangkap para pengurus NU.

“Mundurnya Gus Mus merupakan jihad bil hal kepada pengurus NU yang sudah terjangkiti penyakit di atas, sayangnya nasehat dengan perilaku tersebut itu tidak ditangkap oleh sasaran. Bukannya malah intropeksi malah makin menjadi,” imbuh penulis buku Fiqih Al Muzammili tersebut

Seperti diketahui dalam konteks memilih pemimpin, NU mempunyai haluan berdasarakan hasil Mukhtamar ke 30 di Lirboyo. Keputusan tersebut melarang memilih pemimpin nonmuslim terkecuali dalam keadaan darurat. Selain itu NU juga tidak berpolitik praktis. Karena NU sudah mendeklarasikan kembali ke khittah 1926, yakni memantapkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan sebagaimana semangat pendirian awal.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here