Gus Sholah: Program Deradikalisasi Pemerintah Tidak Berhasil

0
103
Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi M Arifin (berkopiah) memperhatikan barang bukti terduga teroris jaringan di Mapolres Tuban, Sabtu (8/4). Dalam keterangannya Kapolda menyebutkan enam terduga teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) tewas dalam baku tembak, satu lainnya tertangkap, tetapi mengalami gangguan jiwa.

Nusantara.news, Jombang – Enam terduga teroris anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) meregang nyawa dalam baku tembak dengan aparat gabungan dari Polri dan TNI di ladang jagung di Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Sabtu (8/4/2017). Seorang lainnya berhasil diamankan namun diduga mengalami kelainan kejiwaan. Namun yang patut dicermati, aksi teror yang merebak itu disebut Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mahcfud Arifin sebagai bentuk balas dendam pascapenangkapan pimpinan JAD dan 3 anggota lain di Lamongan sebelumnya.

Aksi yang terbilang nekat itu menguatkan indikasi bahwa sel-sel teroris di Indonesia sulit diberantas kendati pemerintah sudah punya program deradikalisasi. Menurut pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng KH Sholahudin Wahid, program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah dinilai belum mampu mencegah munculnya sikap dan perilaku radikal di tengah masyarakat.

Bahkan, beberapa pelaku teror di Tanah Air, sebelumnya tercatat pernah mengikuti program deradikalisasi. “Santoso yang (melakukan teror) di Poso itu juga merupakan hasil program deradikalisasi yang tidak berhasil,” katanya di Jombang.

Ada beberapa penyebab deradikalisasi gagal. Seperti sifatnya yang cenderung insidentil dan tidak terukur capaiannya. Selain itu, tidak adanya instrumen khusus dari negara dalam penanganan terorisme, hingga buruknya perlakuan terhadap para pelaku terorisme. Tindakan yang terakhir bahkan kerap jadi penyebab utama tersangka yang sudah pernah ditangkap, kembali melakukan percobaan teror setelah bebas.

Menurut Gus Sholah, program pembinaan para narapidana (napi) menjelang masa bebas yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan juga tidak padu dengan langkah kepolisian. “Saat narapidana menjalani asimilasi dan cuti menjelang bebas, BNPT masih melakukan monitoring secara terbuka, sehingga mengganggu para napi,” tandasnya.

Gus Sholah menyebut, untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan sinkronisasi dan memadukan langkah aparat yang terkait dengan penanganan terorisme. Hal yang sama juga dilakukan untuk penanganan mantan kombatan (penduduk yang secara aktif ikut serta dalam suatu petempuran) yang ingin kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. “Mereka tidak kembali ke tengah masyarakat dari titik nol, tapi dari titik minus. Karena itu, harus mendapatkan dukungan dari semua pihak,” ujarnya.

Kritik Gus Sholah ini seolah anti klimaks dari pujian yang diberikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Syafii kepada Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) beberapa waktu lalu. Cara BNPT yang lebih humanis dengan menggandeng Yayasan Lingkar Perdamaian pimpinan mantan teroris Ali Fauzi Manzi membangun Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Plus dan merenovasi masjid di Desa Tenggulungan, Solokuro, Lamongan, dinilai bisa menumbuhkan kesadaran mantan kombatan lain yang selama ini terpinggirkan.

Namun yang tidak dipahami, ada beberapa kelompok paham radikal kini berkembang di Indonesia. Ini harusnya menjadi cambuk bagi pemerintah untuk mencari formula lebih tepat. Bagaimana pun juga, mereka yang terpapar paham radikal merupakan bagian dari bangsa Indonesia.

Seperti yang diungkap Ketua SETARA Institute Hendardi. Reintegrasi sosial mantan teroris merupakan kerja besar yang harus dilakukan setelah program deradikalisasi. “Perlu diketahui bahwa kata kunci dari deradikalisasi yang selama ini sering diabaikan adalah akseptasi atau penerimaan masyarakat atas orang-orang yang tersangkut dan pernah dihukum karena tindakan terorisme,” ucapnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Penanganan yang juga penting lanjut Hendardi, pencegahan transformasi intoleransi menuju radikalisme. Upaya ini sama pentingnya dengan tindakan represif pemberantasan terorisme. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here