Ha, Ha, Ha, Politik SBY

0
356

KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhonono menyebut kampanye akbar Prabowo Subianto di Gelora Bung Karno kemarin sarat dengan politik identitas. Kampanye yang oleh banyak pihak disebut sebagai rekor terbesar peserta kampanye politik itu dinilai SBY tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. SBY menolak konsep pengerahan massa dengan penggunaan kalimat “putihkan GBK”, sebab kata “putih” itu mengasosiasikan penganut agama tertentu saja.

Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan ketika memberi penjelasan soal ini mengatakan, partainya tidak setuju dengan konsep kampanye yang menonjolkan simbol tertentu. Agama tertentu yang dimaksud SBY tentu saja Islam. Entah di mana kaitannya warna putih dengan agama Islam saja. Warna dasar ini ada di semua simbol-simbol agama apa pun.

Banyak tanda tanya yang timbul tentang sikap SBY dan Partai Demokrat terhadap kampanye Prabowo kemarin. Sekjen Partai Demokrat mengatakan baru mengetahui detail konsep kampanye sehari sebelum kampanye di GBK. “Kami baru ketahui di ujung-ujung,” kata Hinca.

Agak aneh kedengarannya. Sebab, dalam struktur Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, beberapa tokoh teras Partai Demokrat duduk di dalamnya. Misalnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Anggota Dewan Pembina –sejajar dengan Amien Rais, Sandiaga Uno atau Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Dewan Syuro PKS. Hinca Pandjaitan juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye. Bahkan SBY sendiri didaulat sebagai Koordinator Juru Kampanye Nasional Prabowo-Sandi.

Jadi, kalau Partai Demokrat baru tahu konsep kampanye sehari sebelum acara, bisa jadi semua utusan partai ini tidak ikut bekerja dalam merumuskan konsep.

Keanehan lain terlihat dari absennya  AHY di kampanye kemarin. Alasan AHY kondisi fisiknya kurang fit. Bisa jadi memang demikian. Namun untuk orang seusia AHY, apalagi dia bekas tentara yang pasti punya kondisi fisik sangat prima, alasan kurang fit untuk tidak hadir dalam kampanye puncak capres yang didukungnya, rasa-rasanya terdengar agak berlebihan. Apalagi keesokan harinya (Senin, 8 April 2019) dia sudah terlihat bugar dalam kampanye di Ponorogo.

Sepekan sebelumnya, ketika menyampaikan pidato politik di Jakarta sebagai pemimpin pemenangan Partai Demokrat, AHY juga tak sekalipun menyebut nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam pidato selama setengah jam itu.

Gelagat-gelagat seperti itu, dalam pandangan kita, hanyalah penegasan dari sikap setengah hati Partai Demokrat dalam mendukung Prabowo-Sandiaga.

Kalau kita runut ke belakang, sikap partai ini memang mengambang dari awal. Semula hendak merapat ke kubu Jokowi. Tapi karena seperti kata SBY, “hubungan saya dengan Bu Mega belum pulih, masih ada jarak, masih ada hambatan di situ”, partai ini gagal masuk ke koalisi petahana.

Upaya merapat ke kubu Jokowi itu sebenarnya juga setengah hati. Sebab, upaya itu dilakukan berbarengan dengan usaha membentuk poros ketiga, di luar poros Jokowi dan poros Prabowo. Hasrat ini gagal, karena tak ada yang merespon.

Lalu, SBY tergopoh-gopoh meluncur ke barisan Prabowo.  Setelah proses bertolak-angsur yang rumit, sampai akhirnya SBY mengatakan, “Pak Prabowo adalah calon presiden kita”.

Namun, dukungan ini pun tak pula sepenuh hati. Sebab, ketika ada lima DPD-nya yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, DPP Partai Demokrat  memberikan dispensasi. Alasannya, untuk kepentingan partai di daerah. Bandingkan misalnya dengan sikap PAN yang memecat pengurusnya di daerah yang mendukung Jokowi. Atau dengan Partai Golkar yang memberhentikan Ketua DPC Wonosobo karena berpihak kepada Prabowo.

Sikap Partai Demokrat itulah yang kemudian memunculkan istilah –yang dari segi marwah partai bisa dianggap—melecehkan. Misalnya, “politik dua kaki”, “plin-plan”, “peragu”, dan sebagainya.

Namun, sikap seperti ini sudah menjadi gaya berpolitik Partai Demokrat sejak SBY turun dari Istana. Dalam Pemilu 2014, partai ini memainkan posisi ambigu. Pada awalnya mereka memilih posisi netral, sesuai keputusan Rapimnas Partai Demokrat pada 18 Mei 2014. Tapi di saat-saat terakhir, mereka menyatakan mendukung Prabowo-Hatta.

Dukungan itu dinyatakan pada 30 Juni 2014, atau sepekan menjelang Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Kalaulah dukungan itu tidak dikatakan mubazir, tapi layak dipertanyakan tentang apa yang bisa diperbuat dalam masa sepekan itu untuk berkontribusi bagi pemenangan calon yang didukungnya.

Politik dua kaki atau apa pun istilahnya, tentu punya pertimbangan strategis. Salah satu yang sering diungkapkan para pengamat adalah untuk menjaga asa politik AHY. Sebab, kalau ada pijakan di kedua kubu, setidaknya akan ada imbalan yang diberikan kepada AHY di kabinet pemenang Pilpres nanti. Walaupun sikap mendua ini belum tentu membuahkan hasil, sebab pasti akan ada catatan tertentu (atau bahkan resistensi) di masing-masing kubu.

Pertimbangan seperti itu sah belaka dalam aktivitas politik. Namun, politik tidak hanya mempunyai dimensi taktis atau strategis, tetapi mestinya terkait pula dimensi etis di dalamnya. Tanpa itu, politik akan menghalalkan segala cara. Dimensi etis politisi hanya punya tolok ukur tunggal: Satunya kata dan perbuatan.

Kalau kata dan perbuatan tak lagi seirama, mungkin itu pertanda dimensi etis telah sirna[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here