“Habis Al-Maidah 51 Terbit Rohingya”

0
220

Nusantara.news, Jakarta –  Genosida etnis Rohingya di Myanmar membuat umat Islam bangkit. Aksi bela Rohingya muncul di sejumlah daerah, Jakarta, Bandung dan daerah lain. Belakangan, umat Islam bermaksud menggelar aksi di Candi Borobudur, tempat persembahyangan umat Budha, pelaku genosida umat Muslim Rohingya. Aksi bela Rohingya ini seperti karnaval politik yang berpotesi berkembang seperti aksi Bela Islam dan Bela Ulama yang dikenal dengan aksi 212 yang muncul menyusul penistaan agama Islam terkait surat Al-Maidah 51 yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu.

Al-Maidah 51 dan Rohingya

Kasus Rohingya adalah kasus kemanusiaan yang sangat berbeda dengan kasus penistaan agama Islam yang dilakukan Ahok. Korbannya memang umat Islam. Tetapi locus delic-tinya berbeda. Satu di Indonesia satu di Myanmar. Bentuknya juga berbeda. Satu perkataan yang masih bisa diperdebatkan, satu lagi tindakan nyata berupa genosida. Pelakunya juga berbeda. Satu Ahok, satu lagi warga Budha yang didukung junta militer Myanmar.

Lalu mengapa Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian pagi pagi sudah mengatakan isu Rohingya digoreng oleh kelompok tertentu sehingga berbelok menyerang Pemerintahan Joko Widodo.

Tampaknya hal ini karena perspektif politik saat ini memang berada dalam spektrum pilkada yang digelar secara serentak di 171 daerah tahun 2018 mendatang yang akan dilanjutkan dengan pilpres tahun 2019.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian belum menjelaskan apa yang melatari pernyataannya. Namun demikian, logika isu Rohingya digoreng oleh kelompok tertentu untuk mneyerang Pemerintahan Jokowi memang ada logikanya.

Sebab, isu Islam menjadi berkah tersendiri bagi Anies Baswedan dan  Sandaga Uno (Anies-sandi) dan umat Islam saat Pilkada DKI Jakarta yang digelar akhir April 2017 lalu. Betapa tidak, dilihat dari peta kekuatan, jelas sekali bahwa koalisi partai yang mendukung pasangan Anies – Sandi jauh lebih kecil ketimbang koalisi partai pendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Saiful Hidayat Djarot (Ahok-Djarot).

Pasangan Anies-Sandi hanya didukung dua parpol papan tengah, yakni Gerindra dan PKS. Sedangkan pasangan Ahok-Djarot didukung koalisi parpol besar, tengah dan kecil, meliputi PDIP, Golkar, PPP, PKB, Hanura dan Nasdem.

Dari segi dukungan logistik publik meyakini, pasangan Ahok-Djarot jauh lebih memadai ketimbang dukungan logistik yang dimiliki pasangan Anies-Sandi. Hal ini antara lain terlihat dari gerakan pembagian sembako yang massif jelang Hari H pencoblosan yang bukan dari kubu Anies-Sandi.

Bahwa pasangan Anies-Sandi kemudian bisa keluar sebagai pemenang dengan angka yang cukup telak, adalah karena berkah isu Islam yang mendominasi isu pilkada menyusul penistaan agama yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu.

Isu Islam ketika itu mendominasi isu Pilkada DKI setelah menggelembung melalui rentetan aksi Bela Islam dan Ulama, berawal dari aksi 411, 212 dan beberapa kali rentetan aksi lainnya.

Ahok memang sudah tidak tampil dalam Pilkada 2018 mendatang. Ahok juga tidak tampil dalam Pilpres 2019. Isu Al-maidah 51 juga sudah usai.

Tetapi kini muncul isu Rohingya. Isu Rohingya ini menjadi momentum yang tak terduga untuk kembali digelembungkan untuk diperhadapkan pada pilkada mendatang guna mengalahkan kubu Jokowi, selanjutnya diperhadapkan langsung dengan Jokowi pada Pilpres 2019. Istilahnya habis Al-Maidah 51 terbitlah Rohingya.

Mengapa Jokowi? Karena mantan Walikota Solo itu diasosiasikan setali tiga uang dengan Ahok yang Kristen dan penista agama Islam, dan oleh sebab itu dinilai rentan terhadap isu Islam.

Tahun 2017, Jokowi dinobatkan oleh sebuah lembaga internasional sebagai salah seorang tokoh Islam peringkat 13 paling berpengaruh di dunia. Publik sepertinya juga ingin menguji ketokohan Jokowi itu.

Hentikan Genosida Rohingya

Kasus kemanusiaan yang dialami umat Islam Rohingya memang dan sangat jelas bukan tanggung jawab Jokowi, melainkan tanggung jawab dunia. Hubungannya dengan Jokowi malah jauh, sebab Jokowi tidak berperan apa-apa dalam kasus gesosida itu.

Bahwa Jokowi di Indonesia  seolah-olah bertanggung jawab terhadap kasus itu, lebih karena unsur keberadaan Jokowi yang rentan terhadap isu-isu Islam tadi.

Jokowi atau kubu Jokowi boleh menolak dan mengemukakan sejumlah argumen untuk memisahkan persoalan Rohingya dengan dirinya. Tetapi itulah politik. Hal-hal yang tidak terkait bisa dengan mudah dikait-kaitkan asal digelembungkan sehingga menjadi opini publik. Sepeerti dikemukakan Kapolri Tito Karnavian, itu digoreng untuk menyerang Jokowi.

Apakah itu efektif? Masalahnya terletak di sini. Apabila Jokowi atau kubu Jokowi bisa melakukan suatu yang diterima publik, maka kasus Rohingya itu justru menjadi poin positif bagi Jokowi. Dalam bahasa pilkada, elektabilitasnya akan meningkat drastis. Jika berhasil melakukan sesuatu yang diterima publik Indonesia, maka Jokowi mungkin sudah tidak ada lawan tanding pada Pilpres 2019 mendatang. Jokowi juga akan menjadi endorser yang sangat kuat dalam pilkada serentak tahun 2018 mendatang.

Sebaliknya, bila Jokowi tidak berhasil melakukan suatu yang signifikan, maka poin politiknya di hadapan umat Islam akan menurun, yang tentu saja akan berdampak pada pilkada maupun pilpres mendatang.

Sampai saat ini, Jokowi sesungguhnya sudah melakukan sejumlah hal yang cukup signifikan terhadap kasus Rohingya. Jokowi tidak saja mengirim bantuan, tetapi juga sudah mengutus  Menlu Retno menemui otoritas Myanmar.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sebelum persoalan Rohingya ramai diberitakan, Presiden Jokowi sudah lebih dulu menaruh perhatian.

“Sebelum peristiwa Rohingya menjadi konsumsi publik yang begitu luar biasa, sebenarnya Presiden Jokowi telah mengirim bantuan, baik itu membangun sekolah, mengirim bantuan, yang terakhir secara langsung dikirim langsung oleh Presiden dan kebetulan saya juga ikut mendampingi apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk hal yang bersifat kemanusiaan Rohingya ini,” kata Pramono, Selasa (5/9/2017).

Pramono juga mengatakan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi adalah pejabat yang pertama kali datang ke Myanmar terkait masalah ini.  “Bahkan Sekjen PBB melalui utusan khusus PBB mengakui peran Indonesia,” kata Pramono.

Bagi Pramono Anung, apa yang sudah dilakukan Jokowi sudah signifikan telebih sudah mendapat apresiasi Sekjen PBB.

Tetapi bagi publik Indonesia hal itu belum cukup sebagaimana terlihat dari terus menggelembungnya isu Rohingya.

Mengacu pada pernyataan Kapolri, maka menggelembungya isu itu adalah akibat digoreng, dalam pengertian direkayasa untuk suatu kepentingan politik tertentu. Namun  demikian jika ada satu langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi, maka rekayasa isu itu berpeluang berbalik.

Bagi kita sendiri, masih terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Jokowi untuk merespon tragedi kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar itu. Antara lain memperlihatkan rasa berempati dengan mengunjungi atau mengundang ke Jakarta pengungsi etnis Rohingya yang berada di Padang Bulan Medan dan Aceh sejak dua tahun lalu.  Bukankah keberadaan mereka di Medan dan Aceh adalah berkat kebijakan Jokowi juga. Pengungsi Rohingya di Medan, sudah bisa berbahasa Indonesia, sehingga langkah mengunjungi atau mengundang mereka ke Jakarta, menjadi bukti kepada publik bahwa kasus Rohingya itu sudah menjadi perhatian Jokowi jauh sebelum menjadi isu internasional seperti sekarang ini.

Pemerintah Jokowi juga bisa memanfaatkan organisasi ASEAN menggalang solidaritas dunia untuk mendesak Myanmar menghentikan pembantaian terhadap etnis Rohingya. Langkah ini dinilai perlu dilakukan mengingat selama tiga tahun jadi presiden, Jokowi belum optimal memainkan politik luar negeri seperti yang pernah dilakukan baik oleh Soekarno maupun Soeharto.

Dari pada mengeluh terhadap respon publik di dalam negeri, pemerintah Jokowi dinilai lebih baik melakukan sesuatu untuk menghentikan genosida Ronghingya, sekaligus mengoptimalkan peran Indonesia di percaturan politik internasional sebagaimana pernah dimainkan oleh Soekarno baik saat menggalang poros Jakarta-Peking-Moskwa, saat menggalang Konfrensi Asia Afrika, atau saat menekan Amerika guna merebut Irian Barat, atau  sebagaimana Soeharto mendirikan dan kemudian menguasai sepenuhnya ASEAN.

Kasus Rohingya ini menjadi tantangan sekaligus momentum bagi Jokowi untuk menunjukkan pengaruh Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Jokowi lebih baik berupaya keras memadamkan api politik dalam negeri yang disulut kasus Rohingya melalui optimalisasi politik internasional, ketimbang merespon gelembung-gelembung asap politik yang digoreng oleh kelompok tertentu tadi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here