Hadapi Bonus Demografi, Ini Jurus Pemprov Jatim

0
158
Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Foto: Humas dan Protokol Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jatim telah menerapkan strategi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yakni lewat pendidikan kejuruan atau vokasional. Serta memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini di berbagai daerah. Menurut Gubernur Jatim Soekarwo, strategi tersebut sangat penting sebagai pengungkit untuk menghadapi bonus demografi pada tahun 2019. Saat bonus demografi nanti, usia angkatan kerja 15-64 tahun mencapai hampir 69 persen. Sedangkan 31 persen penduduknya adalah berusia tidak produktif yaitu usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. Oleh sebab itu, tahun 2017 ini Pemprov Jatim menekankan pada sisi pembangunan peningkatan SDM.

“Yang perlu kita persiapkan yakni mempertahankan yang telah dicapai selama ini, serta meningkatkan ketrampilan SDM generasi mudanya,” ungkap Soekarwo, usai launching Hari Jadi ke-72 Provinsi Jatim tahun 2017 di halaman kantor Gubernur Jatim, di Surabaya, Selasa (4/10/2017).

Ditambahkan, perolehan bonus demografi Jatim yang lebih cepat dibanding nasional karena rendahnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yakni 0,59 persen. Selain itu, berdasarkan sensus BPS per Maret 2017 nilai total fertility rate (TFR) Jatim juga berada di posisi 1,94 persen.

Pencapaian itu, lanjut Pakde Karwo -sapaan Soekarwo- berkat kerjasama bupati dan walikota serta DPRD Provinsi Jatim yang mendukung pemberian bantuan pembiayan murah untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Lewat bantuan kepada UKM ini terbukti efektif untuk menekan LPP, karena bagi pasangan usia subur yang bekerja khususnya perempuan akan mampu mengontrol kelahiran,” terang Pakde Karwo kepada wartawan.

Sebelumnya, Pakde Karwo juga pernah menyebut menghadapi itu, pihaknya tengah serius mencetak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).  “Kami sudah merintis sedikitnya 400 Sekolah Menengah Kejuruan Mini di desa-desa,” katanya.

Ditambahkan, saat ini Bank Jatim pun sudah menjalin kerjasama linked dengan seluruh BPR di daerah untuk penyaluran kredit murah dan mudah. Agar BPR di daerah bisa menyalurkan dana pinjaman dari Bank Jatim untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa-desa terpencil.

Di kesempatan itu, Pakde Karwo menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerjasama mengantar menuju keberhasilan bagi Jatim. Khususnya untuk prestasi yang menjadikan Jatim sebagai provinsi penerima “Parasamya Purnakarya Nugraha” selama enam tahun terakhir.

“Jika kerjasama dan sinergi yang baik ini terus dipertahankan, maka Provinsi Jatim akan mendapat penghargaan Parasamya selama 9 tahun berturut-turut,” harapnya.

Sementara, dalam rangkaian peringatan HUT Provinsi Jatim ke-72, Sekda Prov Jatim Akhmad Sukardi menyampaikan, kalau lounching tersebut diharapkan akan tersosisialisasi kepada seluruh masyarakat se-Jatim.

Di acara itu juga digelar voli bareng sebagai wujud kebersamaan. Tim voli yang bertanding saat itu adalah Tim Voli Gubernur, Tim Voli Pimpinan DPRD Provinsi Jatim, Tim Voli Bupati/Walikota di Tiap Wilayah Bakorwil I, II, III, IV, dan V serta Gabungan Tim Voli Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim.

Sedangkan, rangkaian kegiatan lainnya juga digelar pameran buku, Jatim Fair 2017, fun bike, upacara Hari Jadi, jalan sehat, serta pagelaran wayang kulit. Hadir dalam kegiatan itu, antara lain Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Jatim, Komisaris dan Direksi Bank Jatim dan Bank UMKM, bupati/walikota se Jatim, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

SMK Mini Solusi Bonus Demografi

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini

Di Jatim, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini diluncurkan oleh Gubernur Jatim Soekarwo, pada 2014, diharapkan untuk mencetak tenaga kerja terampil dan menciptakan peluang usaha baru.

Programnya diprioritaskan di lingkungan pondok pesantren dan di daerah-daerah terpencil di Jatim. Tujuanya bisa tercipta peluang usaha baru yang menumbuhkan perekonomian di lingkungan ponpes serta daerah terpencil.

Model pelatihan yang diberikan yakni untuk menciptakan jenis usaha kecil yang disesuaikan dengan potensi lokal. Misalnya, membatik, menjahit, konveksi, jaringan komputer, produk olahan, dan sebagainya. Programnya pendek yakni sekitar enam bulan untuk sekali angkatan.

Dengan menggandeng dunia usaha dan industri serta tenaga profesional sebagai pelatih, diharapkan akan cepat melahirkan tenaga kreatif. Dan, anggaran yang digunakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jatim. Tiap sekolah didukung bantuan hibah Rp250 juta, syaratnya dana tersebut tidak boleh untuk pembangunan fisik. Melainkan hanya untuk pengembangan pelatihan. Rinciannya, untuk produksi (maksimal 70 persen); untuk honor, transportasi, sertifikasi, konsolidasi, dan pelaporan (maksimal 10 persen), tindak lanjut monitoring dan mendorong masyarakat menjadi pelaku produksi (10 persen), pengukuran dan pengembangan (10 persen).

Ledakan Penduduk Momok atau Berkah

Bonus Demografi 2025, Toptwitter.com

Jatim menghadapi ledakan pendudukan yang bukan lagi ledakan kelahiran bayi. Meningkatnya jumlah penduduk didominasi usia 15-60 tahun. Penduduk yang selalu ingin melakukan berpindahan atau urbanisasi.

Prof Dr Haryono Suyono dalam pertemuan Paguyuban Rektor se-Jatim menyebut ledakan penduduk angkatan kerja dalam bonus demografi yang dialami Jatim akan mengantar ekonomi provinsi ini menjadi lebih maju. Itu karena angkatan kerjanya berjumlah banyak. Ekonomi akan terus jalan, termasuk di Surabaya, Malang serta sentra industri lainnya di Sidoarjo dan Gresik.

Bonus demografi sudah terjadi di Jatim sejak tahun 2012, dari 9 juta penduduk Jatim, ada 19,9 juta orang angkatan kerja usia 15 hingga 60 tahun. Dan hanya 8,6 juta orang yang bukan angkatan kerja. Penyebaran terbanyak angkatan kerja di Surabaya sekitar 2,1 juta orang.

“Sayangnya, ini hanya terjadi di perkotaan, tetapi di kawasan desa terpencil tak terjadi. Akibatnya banyak pemuda yang memilih urban. Di sinilah masalah yang harus dibenahi, bagaimana desa bisa berdaya secara ekonomi dan merasakan masa keemasan bonus demografi,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah dan pihak perbankan harus bisa mengambil peran menangani masalah ini, dengan tiga cara.
1. Pemda dan bank harus intensif melakukan pelatihan keterampilan di desa terutama pada anak perempuan karena separuh anak muda di desa adalah perempuan.
2. SKPD dan perbankan harus mampu mengarahkan pasar melayani tenaga muda yang melimpah untuk peningkatan ekonomi kerakyatan.
3. Pemda membantu mempersiapkan daerah yang lamban untuk segera memasuki era ini. Secara khusus mengarah pada penciptaan industri sehingga penduduknya tak pindah ke kota.

Peningkatan jumlah bayi yang sangat menonjol menyebabkan transisi demografi yang dahsyat, sehingga struktur dan pertumbuhan penduduk berubah. Tahun 1970-an jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun hampir sama dengan jumlah penduduk usia 15-60 tahun, sedangkan penduduk usia lanjut di atas 60 tahun masih kurang dari 5 juta jiwa. Tahun 2011 jumlah penduduk mencapai lebih dari 240 juta dan strukturnya menjadi sangat dewasa. Penduduk di bawah usia 15 tahun tidak banyak berubah karena keluarga Indonesia umumnya ikut program KB.

Akan tetapi, bayi-bayi yang lahir sepanjang 1960-1980-an menjadi dewasa dengan tingkat kematian rendah. Maka, jumlah penduduk usia 15-60 tahun meningkat menjadi di atas 150 juta.

Dalam catatannya, dia juga menyebut ledakan generasi muda diikuti juga oleh ledakan penduduk usia lanjut yang semula di bawah 5 juta menjadi 20 juta jiwa. Karena penanganan program KB agak ”semrawut” dengan komitmen, kelembagaan dan strategi yang kurang pas, sepuluh tahun terakhir ini terjadi kenaikan tingkat kelahiran dari 2,3 anak tahun 2000-an menjadi sekitar 2,6 anak tahun 2007-2009, dan tahun 2010 bisa lebih tinggi.

Ketiga peristiwa itu, menyebabkan pertumbuhan penduduk bukan seperti angka rata-rata 1,49 persen selama sepuluh tahun, tetapi bisa 1,5, 1,6, bahkan 1,7 persen tiap tahun. Itu karena ledakan baby boomers yang menjadi dewasa, kenaikan penduduk lanjut usia yang dahsyat, dan kenaikan kembali tingkat kelahiran di Indonesia.

Masalah kependudukan di Indonesia bukan lagi hanya meningkatnya angka kelahiran bayi, melainkan suatu ledakan penduduk atau population explotion yang sangat berbahaya.
Ledakan penduduk diperparah oleh perubahan ciri penduduk. Jika tahun 1970-an hanya 20 persen di perkotaan, sekarang menjadi lebih dari 50 persen. Tahun 1970-an jumlah penduduk perkotaan hanya 20-25 juta.

Tahun 2011 jumlah penduduk perkotaan menjadi 120 juta atau lebih, meningkat 550-600 persen. Mereka bukan anak-anak di bawah usia 15 tahun, tetapi dewasa dan lansia dengan perbandingan satu tiga.

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa tidak gampang diatasi dengan transmigrasi dengan iming-iming tanah 2 hektar, tetapi perlu dilengkapi fasilitas dan penghasilan yang cukup untuk bisa pulang kampung sewaktu-waktu.

Masyarakat miskin masa lalu bisa dianggap penurut karena umumnya tidak sekolah, tinggal di desa, dan menjadi buruh tani. Namun, saat ini penduduk miskin sebagian adalah remaja, orang dewasa dan lansia yang putus sekolah, hampir 50 persen penduduk urban, tidak bekerja dengan baik. Mereka tidak lagi penurut, tetapi bisa menjadi masyarakat yang sangat emosional.

Menurutnya, untuk mengatasi hal itu berbagai rapat kerja kependudukan di daerah harus diarahkan. Tidak sekadar mengatasi ledakan kelahiran, melainkan melakukan langkah sungguh-sungguh mengatasi ledakan penduduk yang aspeknya multidimensi dan kompleks.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here