Hadapi Freeport dengan Cara Out of The Box

2
379
Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli berpendapat transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia lebih banyak menguntungkan Freeport dan sangat merugikan Indonesia, karena pola negosiasinya menempatkan Indonesia sangat defensif.

Nusantara.news, Jakarta – Upaya-upaya yang ditempuh pemerintah lewat PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dalam menghadapi FreeportMcMoran Group dalam divestasi PT Freeport Indonesia (FI) dianggap terlalu lateral. Pendekatan-pendekatan kontrak yang didikte, sehingga posisi Indonesia terlalu defense.

Pada gilirannya perundingan Indonesia lewat Inalum harus mengeluarkan dana Rp55.8 triliun (ekuivalen dengan US$3,85 miliar) untuk menguasai 51,23% saham FI lewat penerbitan global bond. Padahal kalau pemerintah jeli, dan tentu berani, maka pemerintah bisa menguasai 100% saham FI tanpa sepeser pun uang yang dikeluarkan.

Bagaiimana ceritanya bisa demikian? Paling tidak itulah paparan dan pengalaman langsung yang dilakukan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dalam menghadapi persoalan kontrak karya. Dalam sebuah ulasan singkatnya Rizal menuturkan…

Kontrak Freefort II tahu 1991 jelas cacat hukum, karena hasil nyogok Mentri Pertambangan tahun 1991 Sdr. GK. Karena kontrak itu cacat hukum, mengingat hasil penyogokan, maka tidak ada lagi “Sanctity Of Contract (kesucian kontrak).

”Tidak ada kewajiban utk menyetujui perpanjangan kontrak Freeport 2×10 tahun sampai 2041. Belum lagi Freeport banyak melakukan wan prestasi, seperti kerusakan lingkungan, jadwal divestasi dan pembangunan smelter yang terus diundur, serta track record sebagai penyogok pejabat Indonesia,” demikian catatan Rizal Ramli yang diterima Nusantara.news hari ini.

Dalam pasal 31-2KK (Kontrak Karya II) disebutkan: “Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 years from the date of the signing of this Agreement: provided that the Company shall *be entitled* to apply for two successive ten years extensions of such term, *subject to Government approval*. The Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by the Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior extension.”

Freeport memang berhak mengajukan perpanjangan kontrak (opsi: entitle to apply), tetapi tidak otomatis: subject to Government Approval. Jadi tergantung pemerintah mau terima atau menolak.

“Kok diplintir jadi wajib diperpanjang? Pemerintah RI punya alasan yang sangat reasonable untuk tidak memperpanjang kontrak Freeport: wanprestasi PTFI dalam jadwal divestasi, smelter, merusak lingkungan, track record menyogok pejabat. Ingat kasus penyogokan Lookheed ke Perdana Menteri Jepang Tanaka pada 1975–197676. Lookheed dihukum dan PM Tanaka jatuh,” tutur Rizal.

Memang, menurut Rizal, ada klausal: “The government will not unrreasonably withhold or delay such approval.” Tidak akan (will not, bukan can not!) menunda secara tidak reasonable. Persoalanya, Pemerintah RI memiliki sejumlah alasan yg sangat reasonable karena pelanggaran-pelangagran kontrak dan wanprestasi dari Freeport.

Karena kelemahan-kelemahan Freeport dan ketakutan masuk penjara terkait UU Korupsi Amerika Serikat, atas tekanan Rizal Ramli, CEO Freeport James Robert Moffet pada 2001 bersedia membayar ganti rugi ke Indonesia sebesasr US$$5 miliar, plus menaikkan royalti, memproses pemurnian limbah, mempercepat divestasi dan membuat smelter.

Sayangnya Pemerintah Gus Dur jatuh 3 bulan kemudian, karena konflik politik di dalam negeri. Kesepakatan itu tidak sempat dilaksanakan, dan diteruskan oleh pemerintah-pemerintah berikutnya. Itu adalah contoh, ternyata Indonesia bisa menekan Freeport, bukan malah bayar harus membayar dengan cara paksaan hingga berutang sebesar US$3,8 miliar.

Ada hikmah besar pada saat Rizal Ramli menjadi  Menko Ekuin pada 2000-2001, ia baru mengetahui bahwa hampir semua (27) Kontrak-Kontrak Pembelian Listrik Swasta (PPA) sebelumnya, ternyata penuh aktivitas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), harga dimark-up sampai US$7 hingga US$12 sen per Kwh.

Padahal dengan benchmarking di seluruh dunia harga kontrak itu hanya US$3 sen. Konco-konco yang berkuasa sebelumnya mendapat saham kosong yang ditukar dengan tarif yang sangat mahal, yang merugikan rakyat Indonesia. Beban PLN naik besar sekali, menjadi US$85 miliar, bahkan PLN nyaris bankrut. Pemerintahan Habibie, via Dirut PLN Satria saat itu mengajukan salah satu kontraktor public private partnership (PPP) ke pengadilan abitrase di luar negeri. Ternyata kalah telak.

Menurut Prof. Joseph Stiglitz, memang dalam berbagai kasus arbitrase, negara  berkembang, 99,9% permutasinya kalah. Itulah mengapa pemenang Nobel Joseph Stiglitz menemui Rizal Ramli sebelum menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membujuk agar Indonesia tidak memasukkan klausal tentang sengketa arbitrase dalam RUU Investasi. Sayang hal itu tidak di follow up.

Memahami hal itu, Rizal tidak mau menggunakan jalur arbitrase, tetapi mengundang kawannya, Redaktur Wall Street Journal (WSJ), koran bisnis paling berpengaruh di dunia.  Rizal menjelaskan KKN perusahaan-perusahaan multi-nasional, yang sok-sokan promosi good corporate governance (GCG), tetapi pat-gulipat dengan kroni-kroni kekuasaan di Indonesia. Patgulipat itu dimuat di halam depan WSJ selama 3 hari berturut-turut.

Akibatnya  takut nama dan saham perusahaannya jatuh, puluhan bos-bos perusahaan asing yg  punya kontrak dengan PLN terbang ke Jakarta ingin melakukan renegosiasi dengan Menko Ekuin Rizal Ramli. Hasilnya luar biasa beban utang PLN akhirnya berhasil dikurangi US$50 miliar, dari US$85 miliar menjadi hanya US$35 miliar.

Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, pengurangan utang sebesar itu. Kuncinya, cara-cara out-of-the-box Rizal Ramli akhirnya menguntungkan rakyat Indonesia.  Itu yang harusnya jadi pelajaran untuk kasus Freerport, dimana pemerintah perlu berfikir out-of-the-box.[]

2 KOMENTAR

  1. Memang banyak penghianat2 bangsa yang tega menjual aset negara demi kepentingan pribadi dan golongannya, Indonesia butuh pemimpin yang jujur, tegas dan tangan besi untuk memberantas penghianat bangsa sampai ke akar2nya. Tanpa pandang bulu.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here