Hadi Tjahjanto: TNI Siap Digerakkan Berantas Terorisme

0
43
Petugas Brimob berjaga pasca ledakan bom gereja di Jl Ngagel Surabaya (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – DPR RI melalui Rapat Paripurna akhirnya mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, dan resmi menjadi undang-undang, Jumat (25/5/2018).

Sebelum dilakukan pengesahan, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Sidang Paripurna DPR RI Agus Hermanto meminta Ketua Panitia Khusus(Pansus) RUU Antiterorisme, M Syafii berkesempatan menyampaikan laporan.

Ada sebanyak 15 penambahan substansi pengaturan di dalam RUU Antiterorisme yang bertujuan penguatan pengaturan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme.

Pertama, perubahan signifikan terhadap sistematikan UU No 15 Tahun 2003, dengan menambah bab pencegahan, menyangkut korban, kelembagaan, pengawasan dan juga soal peran TNI. Itu semua kemudian mendapat persetujuan dari seluruh fraksi yang hadir dalam sidang khusus itu.

“Setuju,” ujar seluruh peserta rapat.

Sejak hari itu UU Pemberantasan Tindak Terorisme resmi diundangkan, untuk penanganan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.

“Presiden menyatakan persetujuannya atas pengesahan RUU Antiterorisme menjadi undang-undang, sehingga menjadi instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme,” ujar Syafii.

Setelah resmi disahkan menjadi Undang-Undang, maka keputusannya resmi dikendalikan oleh pemerintah. “Dengan disahkannya Undang-undang ini (UU Terorisme), maka sekarang bola ada di tangan pemerintah,” kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, Jumat (25/5/2018).

Sehari sebelum disahkan, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto mengatakan TNI akan ikut menyusun draf Peraturan Presiden terkait pelibatan tentara di Koopsusgab dalam memberantas terorisme. Artinya, tentara menjadi pasukan yang siap digerakkan dengan merujuk UU Terorisme sebagai BKO Kepolisian dalam penanggulangan aksi teror. TNI juga akan terlibat dalam operasi penanggulangan terorisme, mulai dari pencegahan, penindakan hingga pemulihan.

“Kita mulai dari pencegahan, kemudian penindakan dan pemulihan. Jadi kita melihat kalau sudah ada tanda-tanda mengarah kepada serangan, itu kita sudah mulai bertindak. TNI harus melakukan fungsi itu, penangkal, penindak dan pemulih”.

Kemudian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang juga hadir di rapat tersebut. Mewakili Presiden Joko Widodo, menegaskan kalau pengesahan RUU Antiterorisme menjadi undang-undang akan menjadi instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

“Jadi, kalau ada perbuatan persiapan untuk melakukan teror, semua sudah bisa dimungkinkan untuk ditindak oleh UU itu,” ucap Yasonna, Jumat (25/5/2018). []

TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here