Haji Masa Kolonial, Pemantik Revolusi Indonesia

0
194

Nusantara.news, Jakarta – Di zaman kolonial Belanda, tidak mudah pergi ke Mekkah dan menyandang gelar haji. Selain mereka harus mengarungi lautan selama berbulan-bulan, bahkan sampai memakan waktu dua tahun di dalam kapal yang amat tak manusiawi, mereka juga kerap menghadapi perompak, gelombang dahsyat, dan penyakit.

Beberapa penderitaan selama pelayaran itu harus dijalani oleh para calon jamaah haji. Di dalam kapal,  mereka ditempatkan di ruangan yang sempit, pengap, dan berbaur antara jamaah haji perempuan, laki-laki, serta anak-anak. Mereka diperlakukan tak layak, mandi dengan air asin dan mendapatkan makanan yang minim.

Kadang-kadang, karena kehabisan perbekalan dan menjadi korban penipuan syekh (para agen dan calo tiket perusahaan Inggris dan Belanda), para calon haji akhirnya hanya sampai di Singapura. Karena itu, pada akhir abad ke-18 dan ke-19 dikenal istilah ‘Haji Singapura’. Karena para calon haji ini hanya sampai di kota itu perjalanannya, korban syekh dan calo-calo.

Selama di Mekkah, jamaah haji dipusatkan di tempat yang ventilasi dan sanitasinya sangat buruk. Bahkan menurut arsip Belanda, dari jumlah jamaah haji Hindia Belanda (Indonesia), lebih separuhnya yang tidak pulang ke kampung halamannya. Mereka boleh jadi meninggal dunia karena kelelahan, terjangkit penyakit, kehabisan bekal, dibunuh para perampok, atau dijual sebagai budak.

Para haji nusantara yang diperlakukan tidak manusiawi oleh para calo dan pemerintah kolonial Belanda

Segala “ujian mental” ini makin dipersulit dengan adanya politik pemerintah kolonial Belanda untuk mengendurkan semangat umat Islam Indonesia pergi ke Tanah Suci. Bagi Belanda, ibadah haji merupakan bahaya besar dalam mempertahankan politik kolonialnya di Indonesia.

Yang ditakutkan Belanda, selama di Tanah Suci itu para jamaah haji Indonesia mengadakan kontak dengan jamaah dari berbagai negara. Apalagi,  waktu itu banyak pemberontakan di Tanah Air melawan penjajahan digerakkan para haji. Sebut saja misalnya pemberontakan petani Banten, perlawanan Diponegoro, Perang Padri, hingga Perang Aceh.

Karena itu, pada 1825, pemerintah kolonial mengeluarkan ordonansi (peraturan) haji. Isinya melarang umat Islam pergi haji tanpa pas jalan. Untuk mendapatkan pas jalan, mereka harus membayar 110 gulden. Uang sebesar itu nilainya sangat tinggi. Mengingat harga rumah sederhana kala itu 50 gulden. Selain mengeluarkan kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji, usaha pihak Belanda untuk mengawasi jamaah haji diperkuat dengan didirikannya konsulat Belanda di Jeddah pada tahun 1872.

Meskipun berbagai kendala dilakukan pihak kolonial, tapi tidak pernah meruntuhkan hasrat umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Menurut laporan resmi Pemerintah Hindia Belanda, pada 1878 (dengan kapal layar) jamaah haji Indonesia sekitar 5.331 oarng. Setahun kemudian (1880), menjadi 9.542 orang atau naik hampir dua kali lipat.

Pada 1921, bahkan sebanyak 28.795 jamaah Indonesia menunaikan ibadah haji dari 60.786 jamaah seluruh dunia. Pada saat resesi ekonomi yang disebut zaman malaise (krisis ekonomi dunia) pada 1928, jamaah Indonesia ke Tanah Suci justru meningkat menjadi 52.412 orang, dari 123.052 jamaah seluruh dunia. Masih dalam kondisi krisis ekonomi global (1930, 1931, dan 1932) jamaah haji Indonesia di atas 30 ribu orang.

Jamaah haji nusantara di kapal milik Inggris

Pada saat yang sama, Pemerintah Belanda juga berusaha memonopoli angkutan haji. Sebelumnya, hak untuk mengangkut jamaah haji Indonesia (saat itu disebut Hindia Belanda) dipegang oleh pemilik-pemilik kapal Arab dan Inggris. Namun melihat potensi bisnis yang besar, pemerintah Belanda ikut ambil bagian dalam angkutan haji dengan memberikan izin monopoli pengangkutan kepada kongsi tiga, yaitu Rotterdamsche Llyod, Stoomvaartmatschappij Nederland, dan Stoomvaartmatschappi Oceaan pada 1873.

Namun begitu, di tengah berbagai hambatan dan derita, di masa itu beberapa orang pribumi yang sudah memiliki gelar haji dan sepulang dari sana, kemudian menjadi pejuang. Mereka adalah HOS Tjokroaminoto yang mendirikan Sarekat Islam bersama Haji Agus Salim, sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam yang digagas Haji Samanhudi. Disusul Kiyai Haji Ahmad Dahlan yang membentuk Muhammadiyah, Kiyai Haji Hasyim Asyari dengan Nahdlatul Ulama, Haji Ilyas Jakub dan Haji Mukhtar Lutfi melalui Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), dan masih banyak lagi para haji di berbagai daerah yang kemudian mengobarkan emansipasi kebangsaan.

Belanda pun menyiasati masalah ini dengan mengeluarkan Staatsblad tahun 1903. Peraturan ini mulai berlaku pada 1911, yaitu berupa pemberian gelar “haji” oleh Belanda kepada orang yang sudah menunaikan ibadah Haji. Selain itu, orang-orang Indonesia sebelum atau sesudah ibadah Haji wajib dikarantina di pulau Cipir dan pulau Onrust yang terletak di kepulauan Seribu. Maksud dari siasat itu tiada lain jika terjadi pemberontakan, Belanda dengan mudah mengontrol dan menangkap para Haji yang diduga penggerak dari pemberontakan tersebut. Dengan demikian, tradisi gelar haji merupakan pemberian Belanda yang hanya terdapat di Indonesia dan Malaysia. Tak ada di negara lain. Bukan pula title yang diwariskan Rasulullah.

Sejumlah Perlawanan yang dipicu Haji

Di mata pemerintah kolonial, ada dua aspek negatif mengenai para haji. Pertama, para haji dianggap sebagai orang suci, sehingga rakyat awam akan cepat berkesimpulan bahwa mereka mempunyai kekuatan gaib. Bagi pemerintah Belanda, terkadang menganggap orang Islam yang menunaikan ibadah haji sebagai “golongan pendeta”. Secara sosial peranan mereka adalah menghabiskan waktu dengan sembahyang atau melakukan ritual-ritual lainnya. Kedua, secara politik, para haji memiliki pengaruh dan sering berperan sebagai pemimpin suatu gerakan untuk melawan penjajah.

Snouck Hurgronje yang oleh Tagliacozzo kemudian disebut “the Netherlands’ greatest orientalist and interpreter of Islam” mengakui, ibadah haji dapat membangkitkan sikap kritis dan revolusiner terhadap penjajah. Itu karena jamaah haji telah berinteraksi dengan bangsa-bangsa Muslim lain yang saat itu nyaris semua jajahan Barat. Dari hasil interaksi itu, mereka mendengar adanya gerakan Pan Islamisme, sebuah gerakan yang bertujuan untuk menuju kemerdekaan negara-negara Muslim, terbebaskan dari belenggu kolonialisme Barat. Gerakan yang bersifat internasional inilah yang paling ditakuti penguasa Inggris Raffles, orientalis Hurgronje, dan para gubernur jenderal yang berkuasa di Hindia Belanda.

Implikasi politik ibadah haji jelas sekali. Ia sesungguhnya muktamar abadi dari solidaritas muslim sedunia, di mana segala urusan agama dibicarakan oleh delegasi-delegasi dari tiap penjuru dunia Islam, seperti pertahanan dan penyebaran Islam. Tokoh-tokoh kebangkitan Islam yang militan merasa terpanggil hatinya, dan ketika mereka kembali ke tanah asalnya mereka melakukan pembaharuan-pembaharuan atas dasar doktrin yang mereka dapatkan ketika berhaji. Tentu sebagian besar dari mereka ke Tanah Suci hanya beribadah, namun sebagian kecil dari mereka inilah yang kemudian menjadi pemantik revolusi sosial di Indonesia.

Pada tahun 1803, tiga orang ulama Minangkabau, Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang kembali dari Mekah seusai melaksanakan haji. Mereka menginginkan pembersihan praktik-praktik keagamaan yang masih sinkretik, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Wahabi di Mekah. Mereka melihat bahwa kaum Wahabi berhasil menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai Islam. Mereka membawa pulang pemikiran baru yang didapatkan di Tanah Suci dan menerapkan di daerahnya.

Gerakan mereka kemudian dikenal dengan Gerakan Padri. Gerakan ini tujuan awalnya memberantas kebiasaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan agama seperti berjudi, sabung ayam, menggunakan candu dan meminum minuman keras. Akan tetapi gerakan ini mendapat perlawanan dari para penghulu yang tetap mempertahankan adat. Para penghulu yang anti-Padri kemudian meminta bantuan kepada pihak Belanda dan meletuslah perang Padri pada tahun 1821-1832. Namun di ujung konflik, kaum padri dan kaum adat bersatu melawan kolonial.

Selain itu, ada peristiwa yang terjadi di Yogyakarta yaitu perang Diponegoro (1825-1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Meskipun ia belum pernah menunaikan ibadah haji, namun ia mendapat pengetahuan agama dari ulama atau kyai yang pernah melaksanakan haji. Ia mendapat bantuan dari kalangan santri yaitu Kyai Madja dan menyatakan perlawanannya itu sebagai perang suci melawan pihak kafir. Tak heran, jika kemudian para haji dan umat Islam lainnya, pada waktu itu meyakini pemberontakan Diponegoro itu sebagai perang suci untuk mengembalikan pemerintahan Islam di Jawa.

Para ulama Aceh yang lama tinggal di Mekah dan kembali ke Aceh juga mengambil bagian pada perang Aceh (1873-1912). Para ulama yang terlibat dalam perang ini sebagai bagian dalam menentang agresi Belanda, mereka menyebutnya “jihad fisabililah”. Di luar itu, ada pemberontakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (1859-1862), kasus Haji Rifa’i dari Kalisasak (1859), Peristiwa Cianjur-Sukabumi (1885), Pemberontakan Petani Cilegon-Banten (1888), Gerakan Petani Samin (1890-1917), Pemberontakan Haji Ali dalam Persitiwa Toli-Toli di Sulawesi (1919), Pemberontakan Haji Hasan dalam Peristiwa Cimareme “Afdelling B” Garut (1919), dan masih banyak lagi.

Khusus pemberontakan Banten, peristiwa yang meletus pada Juni 1888 ini dianggap sebagai pukulan telak bagi kolonialisme di Indonesia. Pemberontakan yang diinisiasi oleh para haji dan pemuka agama ini merupakan respons atas nestapa sosial pribumi serta penyingkiran peran umat Islam. Sejarawan Indonesia, Sartono Kartodirjo, dalam disertasinya “Pemberontakan Petani Banten 1888”, mengemukakan bahwa pemberontakan petani di Banten itu dipimpin oleh para haji. Ada Haji Ishak, Haji Wasid, Haji Abdulgani, Haji Usman dan Haji Tubagus Ismail di dalamnya. Para pemberontak itu ada yang berkumpul di tempat tinggal seorang haji sebelum menyerang kantor asisten residen yang dianggap simbol kekuasaan kolonial Hindia Belanda.

Penangkapan para petani Banten oleh Kompeni Belanda karena melakukan pemberontakan

Pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda juga terjadi di Tambun (Bekasi) dan Tangerang pada 1924. Pemberontakan di Tangerang dipelopori sejumlah haji di Desa Pangkalan Tangerang. Tokoh-tokoh itu berpidato di hadapan massa sambil menyerukan perlawanan terhadap Belanda dengan ucapan “Allahu Akbar”.

Tak jauh dari Bekasi, muncul tokoh jawara Betawi asal Klender, Muhammad Arif alias Darip. Karena dia pernah belajar ke Mekah selama tiga tahun, orang menyebutnya Haji Darip. Selama masa revolusi kemerdekaan, Haji Darip membangun jaringan dengan jawara lain seperti Camat Nata (gerombolan di Tambun), Haji Eman, Haji Masum Teluk Pucung, dan Pa’ Macen. Dia juga berhubungan dekat dengan Kyai Haji Noer Ali, jago dan ulama asal Bekasi.

Di masa kolonial itu, para haji memang tak hanya tukang ceramah. Mereka juga peka atas apa yang derita rakyat-rakyat kecil di masa kolonial. Atas dasar pandangan itu maka orang-orang Islam pribumi ditakuti, dicurigai, dibatasi, dan dihalangi kegiatannya. Setiap Muslim yang tengah berkegiatan di masjid dipantau secara ketat. Guru-guru ngaji yang sedang menunaikan tugasnya di tengah masyarakat kerap diperiksa dan disita kitabnya.

Diperlakukan seperti itu, para haji kemudian berontak dan melakukan perlawanan. Dan haji, menjadi simbol pengaruh ketokohan para penggerak revolusi ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here