Hak Angket ‘Ahok Gate’ Akan Digulirkan Maret Bulan Depan

0
129

Nusantara.news, Jakarta – Ribuan umat Islam telah menggelar aksi 212 jilid II di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin (21/2). Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak pagi dini hari, tak menyurutkan massa untuk menjalankan aksi mereka. Dalam aksinya, mereka berada di bawah komando Forum Umat Islam.

Sama seperti aksi-aksi sebelumnya, tuntutan para demonstran tetap mengarah kepada gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Kedatangan mereka ke DPR sebagai bagian dari dukungan pembahasan hak angket terkait pencopotan Ahok sebagai gubernur. Menyikapi hal ini, Ketua DPR RI, Setya Novanto, mengakui aksi demonstrasi mestinya tidak dilakukan karena pembahasan soal hak angket ini sudah dilakukan oleh DPR.

Sementara itu, Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon membuat pernyataan berbeda dengan Setya. Fadli mendukung tuntutan tentang pemberhentian Ahok dari jabatan gubernur selama sementara. Bagi Fadli, hal itu sangat masuk akal ditinjau dari yurisprudensi dan Undang-undang Nomor 23 pasal 83 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Dengan tidak dicopotnya Ahok, itu bisa membuat Ahok memanfaatkan posisinya untuk kepentingan Pilkada. Saya sudah mendapat laporan bahwa Ahok telah membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya,” kata Fadli seperti dilansir di lamantirto.id. Hanya saja dia enggan melaporkan secara rinci soal kebijakan itu.

Ketika ditanya kapan angket ‘Ahok gate’ akan dieksekusi, Fadli Zon mengatakan hak angket akan dibahas pada sidang paripurna penutupan masa sidang yang akan digelar pada Kamis (23/2/2017) mendatang.

“Namun, karena baru berupa usulan, maka eksekusi hak angket yang dikenal dengan ‘Ahok Gate’ tersebut baru akan dilakukan pada masa sidang yang akan datang, 15 Maret 2017,” tambah Fadli.

Seperti diketahui sebelumnya, keputusan Mendagri, Tjahjo Kumolo, yang mengangkat kembali Ahok ini menuai polemik. Gelombang penolakan tidak saja dari datang massa aksi, juga dari Gedung DPR. Sejumlah fraksi yang menolak keputusan Mendagri, mengulirkan hak angket yang disebut “Ahok Gate”. Mendagri dianggap melanggar UU Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah yang tersandung kasus hukum dan sudah dinyatakan terdakwa, harus diberhentikan. Mereka mendesak Tjahjo Kumolo memecat Ahok.

Meski desakan pencopotan terhadap Ahok semakin kencang berhembus, Mendagri langsung pasang badan dan memberi penjelasan bahwa kepala daerah diberhentikan jika melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. Ahok belum diberhentikan karena jaksa penuntut umum menyertakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP

Tidak hanya pasang badan, Mendagri yang juga mantan Sekjen PDIP ini bahkan menggadaikan jabatannya demi Ahok. Tjahjo siap diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri jika salah mengambil keputusan terkait status Ahok. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here