Hak Angket KPK, Akankah Bereskalasi Seperti Kasus Cicak-Buaya?

1
203

Nusantara.news, Jakarta – Penggunaan Hak Angket oleh DPR untuk ‘menguliti’ kinerja KPK dianggap sebagai dimulainya babak baru episode Cicak Vs Buaya Jilid IV.  Seperti pada pertarungan Cicak Vs Buaya pada episode sebelumnya, kali ini masyarakat tidak tinggal diam. Hari Kamis (15/6/2017) lusa mereka akan bergerak menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sepertinya memang ‘buaya-buaya’ itu selalu mencari celah bagaimana memandulkan peran KPK yang dianalogikan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) Komjen (Pur) Susno Duadji sebagai cicak.

Cicak Vs Buaya Jilid I

Istilah Cicak Vs Buaya mengemuka setelah hasil wawancara Komjen Susno dimuat Majalah Tempo edisi 20/XXXVIII tanggal 6 Juli 2009. Kala itu dengan jumawa Susno mengatakan Bareskrim Mabes Polri itu ibarat buaya, sedangkan KPK adalah cicak.

“Kalau orang berprasangka, saya tidak boleh marah, karena kedudukan ini (Kabareskrim) memang strategis. Tetapi saya menyesal, kok masih ada orang yang goblok. Gimana tidak goblok, sesuatu yang tidak mungkin bisa ia kerjakan kok dicari-cari. Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya. Apakah buaya marah? Enggak, cuma menyesal. Cicaknya masih bodoh saja. Kita itu yang memintarkan, tapi kok sekian tahun nggak pinter-pinter. Dikasih kekuasaan kok malah mencari sesuatu yang nggak akan dapat apa-apa,” begitu kutipan lengkap hasil wawancara Komjen Susno.

Seketika hasil wawancara itu diviralkan dengan logo “Cicak Vs Buaya”di media sosial khususnya twitter dan facebook yang ternyata mendapat sambutan luas di masyarakat. Gerakan bertagar #SaveKPK muncul di berbagai kota Indonesia. Sekitar 5000 massa berdemonstrasi di depan istana kepresidenan, memang jauh kalah banyak dibandingkan aksi 212 yang sukses menggulingkan Basuki Tjahaja Purnama, namun aksi itu mampu menggerakkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan langsung.

Pada episode “Cicak Vs Buaya” Jilid I, Susno Duadji terpental menjadi korban. Terlebih wawancara itu sebagai klarifikasi atas berita penyadapan KPK terhadap telepon selulernya yang menyebutkan dia menerima uang Rp10 miliar saat menangani Bank Century. Tidak mau dijadikan korban sendirian Susno Duadji pun membongkar mafia pajak yang menyeret Gayus Tambunan selaku penerima suap dan sejumlah pengusaha kakap di Republik ini.

Susno pun sempat diadili dan divonis 3,5 tahun penjara yang kasusnya inkrah di Mahkamah Agung dalam kasus suap. Selain Susno, Jaksa Cirus Sinaga yang menangani kasus Antasari Azhar juga tersandung kasus suap Gayus Tambunan, Cirus Sinaga divonis 5 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan rekayasa persidangan saat menangani perkara Gayus Tambunan.

Pimpinan KPK pun mendapatkan serangan balik dari Anggodo Widjojo, adik kandung Anggoro Widjojo yang dinyatakan sebagai buron kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), yang menuding pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah menerima suap sebesar Rp6 miliar. Kendati bukti-buktinya sangat lemah, bahkan terbongkar sebagai rekayasa saat bukti penyadapan oleh KPK diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi, namun polisi menetapkan kedua komisioner KPK itu sebagai tersangka.

Terbongkarnya rekayasa itu menggerakkan masyarakat turun ke jalan. Presiden SBY pun turun tangan mendinginkan suasana dengan membentuk Tim Delapan yang dipimpin advokat senior Adnan Buyung Nasution.

Dalam rekomendasinya, Adnan Buyung Nasution Dkk. mendesak Presiden SBY menggunakan hak abolisinya untuk menghentikan perkara. Namun Presiden SBY justru menyerahkan kepada Jaksa Agung yang selanjutnya menerbitkan surat penghentian penuntutan perkara (SP-3) untuk terdakwa Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Cicak Vs Buaya Jilid II  

Episode Cicak Vs Buaya berlanjut ke Jilid II saat KPK menetapkan Kepala Korps Lalulintas (Korlantas) Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo pada Juli 2012. Begitu nama Djoko Susilo ditetapkan sebagai tersangka, Polri tiba-tiba mengumumkan bahwa kasus korupsi di Korlantas sudah diselidiki oleh Mabes Polri dan tidak ditemukan adanya unsur korupsi.

“Tidak ada bukti telah terjadi tindak pidana korupsi di Korps Lalu Lintas Polri sebesar Rp 196 miliar terkait dengan pengadaan driving simulator roda dua dan empat …,” demikian Mabes Polri mengawali hak jawabnya terkait berita investigasi Majalah Tempo yang menyebutkan sejumlah kejanggalan dalam pengadaan itu.

Ketegangan memuncak saat penyidik KPK yang dipimpin Novel Baswedan menggeledah kantor Korlantas dan berhasil membawa sejumlah berkas. Dosa-dosa masa lalu saudara sepupu Gubenrnur DKI Jakarta terpilih Anis Baswedan itu diungkap, antara lain dengan tudingan melakukan penganiayaan terhadap warga yang diduga melakukan pencurian sarang burung wallet saat Novel aktif menjadi polisi dan dituhaskan di Bengkulu.

Pada 5 Oktober 2012, sejumlah aparat kepolisian mengepung Gedung KPK untuk menangkap Komisaris (Pol) Novel Baswedan.  Lagi-lagi masyarakat tergerak membentengi kantor KPK. Padahal ketika itu polisi yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Nanan Soakarna sudah siap mengepung kantor KPK. Versi lain menyebutkan sejumlah prajurit TNI ikut berjaga melindungi kantor KPK dari serbuan polisi.

Presiden SBY yang semula berdiam diri lagi-lagi tampil menengahi perseteruan itu. Dalam sebuah pidatonya pada 8 Oktober 2012, SBY mengajukan  5 butir intruksi. Pertama, perkara dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo ditangani KPK, sedangkan Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung.

Kedua, keinginan polisi melakukan hukum terhadap Komisaris (Pol) Novel Baswedan tidak tepat dari segi waktu dan cara. Ketiga, pemerintah akan membuat aturan baru tentang penempatan penyidik Polri di KPK. Keempat, revisi UU yang memperlemah KPK tidak tepat. Dan kelima, Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung diharapkan memperbarui nota kesepahaman yang pernah dibuat.

Cical Vs Buaya Jilid III

Perseteruan polisi Vs KPK kembali memanas saat pimpinan KPK menetapkan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang sudah diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk disetujui oleh DPR menjadi Kapolri menjadi tersangka korupsi. Tentu saja Budi Gunawan tidak terima dan pada Rabu, 21 Januari 2015 mengajukan pra peradilan dan menang.

Korban dari episode Cicak Vs Buaya Jilid III ini adalah komisioner KPK Bambang Widjajanto yang dibekuk polisi saat pulang mengantar anaknya sekolah pada Jumat, 23 Januari 2015. Bambang yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara disangka telah memberi kesaksian palsu atas kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, yang juga melibatkan Akil Mochtar.

Akankah Episode Cicak Vs Buaya yang berujung kriminalisasi pimpinan KPK berlanjut ke Jilid IV? Di sinilah masyarakat mulai was-was, sebab meskipun KPK dinilai masih banyak kekurangan, namun setidaknya dia adalah satu-satunya lembaga yang bisa diharapkan membasmi korupsi yang sudah sedemikian akut di negeri ini.

Resikonya buaya pun tidak akan pernah lelah berburu cicak, terlebih saat cicak mulai mengusik sejumlah nama penting di Republik ini.[]

1 KOMENTAR

  1. Agaknya cerita masih bersumber pada nyanyian lama: harta, kuasa … Tapi moga2 tidak melibatkan wanita ya, hahahaaaa … #savekpk

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here