Hak Angket KPK Terancam Batal

0
88

Nusantara.news, Jakarta –  Hak angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam batal. Hal ini terlihat dari penolakan sejumlah fraksi mengirim perwakilan untuk membentuk panitia khusus atau panitia angket.

Hak Angket

Hak angket untuk KPK digulirkan oleh DPR terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Secara spesifik, DPR ingin menyelidiki pengakuan Miryam S Haryani kepada KPK yang mengaku ditekan oleh anggota DPR saat diperiksa. Salah satu objek yang ingin diselidiki adalah rekaman pemeriksaan KPK terhadap Miryam S Haryani.

Sempat terjadi pro kontra, tetapi persyaratan sesuai pasal 199 pada UU 17/2014 MD3 ayat (1) yang mengatakan, usulan penggunaan hak angket paling sedikit diajukan 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi, sudah terpenuhi. Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo saat menyerahkan berkas kepada pimpinan DPR pada sidang paripurna 28 April 2017 mengatakan, surat usulan hak angket yang ditandatangani dan diserahkannya terdiri dari enam lembar.

Siapa saja anggota DPR pengusul hak angket? Sebanyak 19 nama sudah beredar di masyarakat. Sebanyak 10 di antaranya  berasal dari Fraksi Golkar, yakni Agun Gundandjar, Endang Srikarti, Noor Achmad, Ridwan Bae, Saiful Bahri Ruray, Anthon Sihombing, Bambang Purnama, Nawafie Saleh, Ahmad Zacky, dan Adies Kadir.  Pengusul lain adalah Fahri Hamzah (Fraksi PKS), Masinton Pasaribu, Eddy Wijaya Kusuma (Fraksi PDIP), Desmond Junaidi Mahesa (Fraksi Gerindra), Arsul Sani (Fraksi PPP), Taufiqulhadi dan Ahmad Sahroni (Fraksi NasDem), Daeng Muhammad (Fraksi PAN), dan Dossy Iskandar (Fraksi Hanura).

Pada 28 April 2017 itu juga sidang paripurna DPR membahas usulan hak angket. Sidang yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto dan diwarnai perdebatan dan aksi walk-out, akhirnya ketuk palu memberikan persetujuan.

Tolak Kirim Perwakilan

Kamis (18/5/2017) DPR kembali menggelar paripurna pembukaan masa sidang setelah paripurna masa sidang 28 April 2017. Ketua DPR Setya Novanto mendorong DPR segera menindaklanjuti proses pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana putusan dapat rapat paripurna masa sidang sebelumnya.

Sekjen DPR sebelumnya meminta fraksi fraksi menyerahkan nama perwakilan untuk membentuk panitia khusus atau panitia angket yang akan bertugas melakukan penyelidikan.

Namun sampai saat ini, belum ada fraksi yang mengirimkan perwakilannya. Sebanyak 5 dari 10 fraksi di DPR bahkan sudah mengeluarkan pernyataan tidak akan mengirimkan perwakilan.

Kelima fraksi tersebut adalah, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN.

Sementara 3 fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem belum memberikan kepastian. Namun pada tahap usulan penggunaan hak angket, ketiga fraksi tersebut memberikan kebebasan kepada anggotanya.

Fraksi Partai Golkar, awalnya sempat menolak mengirimkan perwakilannya. Namun, belakangan mencabut kembali penolakan itu. Fraksi Partai Golkar beralasan, surat penolakan tidak sah karena hanya ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Agus Gumiwang Kartasasmita, tanpa tandatangan Ketua Fraksi Golkar Robert Yopie Kardinal.

Fraksi Partai Gerindra juga sempat menyatakan menolak mengirimkan perwakilan untuk pembentukan pantia angket. Tetapi, seperti Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra berubah pikiran, dengan alasan berbeda.  “Setelah dikaji dan disepakati bersama, ternyata pansus bisa jalan terus tanpa (dihadiri semua fraksi secara, Red) lengkap. Dengan situasi dan kondisi ini, bisa jadi kerugian kami jika kami tidak kirim utusan,” ujar jubir F-Gerindra Sodik Mudjahid melalui pesan singkat, Selasa (16/5),

Perwakilan fraksi itu penting, karena dapat dijadikan indikator batal atau berlanjutnya usulan hak angket. Sebab, mengutip Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, “Apabila dalam rapat Bamus ada anggota atau fraksi yang mengirimkan perwakilan, baru bisa dibentuk kepanitiaan angket. Kalau belum ada, kita tidak bisa.”

Masalahnya, Bisakah DPR membentuk panitian angket tanpa diikuti oleh perwakilan seluruh fraksi yang ada di DPR?  Agus Hermanto mengatakan, ya semuanya harus ada lengkap, minimal setengah jumlah fraksi plus 1.

Pernyataan, “minimal setengah jumlah fraksi plus 1” ini menjadi pertanyaan, karena menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  Pasal 201 ayat  (2) dikatakan, Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Semua unsur fraksi sengaja digaris tebal, untuk memberikan penekanan bahwa UU mensyaratkan semua fraksi DPR harus mengirimkan perwakilannya ke Badan Musyawarah untuk membentuk panitia angket KPK.

Mengacu pada ayat ini, ditambah penolakan sejumlah fraksi untuk mengirim perwakilannya, maka secara tidak langsung, usul penggunaan hak angket untuk KPK batal dengan sendirinya, kecuali kalau DPR membuka celah perdebatan dan dengan caranya sepakat menentang UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  Pasal 201 ayat  (2) di mana panitia angket bisa dibentuk tanpa kesertaan semua unsur fraksi di DPR. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here