Hak Angket KPK, Ujian Pertama Bagi Konsistensi Golkar di Bawah Airlangga

0
115

Nusantara.news, Jakarta – ‘Golkar Bersih’ menjadi salah satu tagline Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang telah mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Tagline tersebut muncul seolah menegaskan bahwa Golkar ingin menutup lembaran kelam keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang berimbas pada terpuruknya citra dan elektabilitas partai. Di bawah Airlangga, Golkar tampaknya hendak dibawa ke zaman baru: bersih dari korupsi, mendukung KPK, membenahi organisasi, guna kembali memenangkan hati rakyat.

Soal Golkar bersih dari korupsi dan dukungan terhadap KPK, kabarnya Partai Golkar akan mencabut dukungan terhadap Pansus Angket KPK. Alasannya, agar tidak ada lagi program Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memperlemah KPK. Pencabutan hak angket itu juga diharapkan bisa memulihkan kedigdayaan Golkar yang sempat terpuruk karena dihempas kasus korupsi yang menjerat sebagian pengurusnya.

Tak heran, dalam penutupan munaslub yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu, 20 Desember 2017, Ketua Pengarah Munaslub Ibnu Munzir menekankan kepada seluruh kader Golkar agar mendukung KPK. “Kami menolak melemahkan KPK,” ujarnya dalam pidato penutupan munaslub.

Petinggi partai beringin lain menyampaikan hal senada. “Saat ini semangat Golkar ingin melindungi KPK. Karena itu, wacana pencabutan hak angket sejalan dengan tema Partai Golkar yang dipimpin oleh Airlangga, yakni Golkar Bersih dan Bangkit,” ujar Ketua Tim Pemenangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Happy Bone Zulkarnain, di Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Sementara saat dikonfirmasi perihal penarikan partainya dari Pansus Angket KPK, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan akan mengadakan rapat terlebih dulu. “Nanti kita akan mengadakan rapat internal karena berdasarkan mekanisme itu ada mekanismenya di DPR. Masa sidang akan mulai dan Partai Golkar akan menyampaikan posisinya dalam masa sidang tersebut,” terangnya usai penutupan munaslub, Rabu (20/12).

Diketahui sebelumnya, Panitia Angket KPK dibentuk DPR pada Mei 2017 saat KPK tengah menyidik kasus korupsi e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto yang sekaligus Ketua Umum Golkar ketika itu. Sejumlah kader Golkar pun menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus, seperti Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo, anggota Komisi Hukum yang disebut menerima aliran dana e-KTP, Agun Gunandjar, Muhammad Misbakhun, Adies Kadier, dan John Kennedy Aziz.

Alasan Golkar masuk ke dalam Pansus Angket KPK, sebagaimana disampaikan Ketum Novanto dan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, tak lain untuk memperkuat KPK. Dalih tersebut dikuatkan Sekjen Golkar Idrus Marham pada awal September lalu.

“Pansus ini tujuannya untuk mencari fakta-fakta. Berdasarkan fakta-fakta itu, baru diambil keputusan. Langkah Pansus ini tetap berorientasi untuk kumpulkan data dan fakta, dan data fakta itu digunakan untuk memperkuat KPK,” tegas Idrus di gedung DPP Golkar, Slipi, Jakarta (1/9/217).

Sejak itu, Golkar bersama PDIP, Partai NasDem, dan Hanura yang mendukung Pansus Angket, bekerja dengan misi yang menurut mereka mulia “memperkuat KPK”. Namun fakta dan menuver mereka menuai kritik publik. Sebab, alih-alih memperkuat KPK, kerja Pansus ini justru menunjukkan upaya-upaya melemahkan KPK: mulai kriminalisasi Ketua KPK, mengadu konflik antara Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman dengan penydik senior Novel Baswedan, mendorong Polri membentuk Densus Antikorupsi, hingga usulan revisi UU KPK.

Pun begitu, bagai “anjing menggonggong kafilah berlalu”, anggota Pansus Angket ini jalan terus. Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa yang juga petinggi Golkar, tidak peduli dengan berbagai kritik terkait pembentukan Pansus Hak Angket. “Enggak ada urusan, angket akan jalan terus,” kata Agun, menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (13/6/2017).

Pansus Angket KPK, Pertaruhan Golkar

Tentu saja, sikap dan posisi dalam Pansus Angket terhadap KPK menjadi ujian pertama Golkar terkait komitmennya untuk menolak pelemahan KPK. Wacana penarikan Golkar dari Pansus Angket kini muncul di kalangan internal, bahkan juga dari kader yang dulu menjadi motor terbentuknya Pansus.

Tengok saja misalnya Bambang Soesatyo, anggota Pansus Angket dari Golkar yang juga Ketua Komisi III DPR, menyatakan bahwa Pansus Angket perlu untuk segera diakhiri. Dia mencatat masa kerja Pansus Angket KPK sudah melewati batas 60 hari kerja sejak dibentuk pada Mei lalu.

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (ke-3 kiri) bersama Ketua Komisi III Bambang Soesatyo (tengah) dan Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar (ke-3 kanan) dan anggota pansus angket KPK memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan tertutup di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/7/2017)

Padahal sebelumnya, Bambang Soesatyo amat getol ‘menganggung-agungkan’ Pansus Angket. Menurutnya, Pansus Angket dibentuk sebagai perintah undang-undang (UU). “Saya berharap apa yang kita buat di hak angket ini bukanlah personal, bukan dendam, bukan mau menyerang, kita melaksanakan UU,” ujar Bambang di acara buka puasa Komisi III DPR bersama mitra kerja, Rabu (14/6/2017) malam.

Dia pun menuliskan pentingnya hak angket KPK dalam sebuah artikel yang tulisnya di media massa pada 5 Juli 2017 dengan judul “Hak Angket KPK Akan Perkuat KPK”.  Bambang secara benderang meyakini:

“Pada akhirnya, akan terbukti bahwa Hak Angket DPR terhadap KPK yang sedang berlangsung sekarang ini akan semakin meningkatkan reputasi dan kredibilitas KPK. Tujuan dan target utama dari pelaksanaan Hak Angket DPR adalah semakin memperkuat KPK. Menjadikan KPK institusi yang kredibel, taat azas, taat UU, bersih dari kepentingan kelompok, tidak ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak menjadi lembaga yang imun dari pengawasan eksternal”.

Politikus Partai Golkar lainnya, Aziz Syamsuddin yang dulu mendukung Pansus Angket, kini meminta Airlangga menarik Golkar dari Pansus. Menurut Aziz, masa kerja Pansus Angket KPK sudah melewati dua kali masa sidang di DPR. Pansus Hak Angket KPK dicap masyarakat melemahkan kerja KPK untuk memberantas korupsi.

”Apabila nanti hal-hal itu sudah dirasakan, nanti akan kita cabut saja. Kita hentikan untuk hak angket pansus itu,” tegas Aziz.

Menilik jejak digital pernyataan beberapa petinggi Golkar yang bernada dukungan, bahkan menjadi motor terbentuknya Pansus Angket, dan dibandingkan dengan pernyataan hari ini, jelas ada dua masalah yang harus di-clear-kan oleh Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.

Pertama, para petinggi Golkar di kepengurusan lama yang sebelumnya lantang membela Pansus Angket dan kini balik badan, sepatutnya dipecat atau setidaknya tak dilibatkan lagi dalam kepengurusan ‘Golkar Bersih’. Ketum Airlangga harus meracik tim pengurus yang terdiri dari mereka yang konsisten, bersih dari citra dan jejak negatif di masa lalu, serta tak berdiri di dua kaki (satu kaki di gerbong lama, satu lagi di gerbong baru). Jika tidak, apalagi di kepengurusan baru nanti dipenuhi wajah-wajah lama, maka sulit rasanya Golkar beranjak dari segala problem yang menderanya. Itu artinya, perubahan pun jalan di tempat.

Kedua, jika memang Golkar konsisten bahwa pembentukan Pansus Angket adalah salah satu ikhtiar Golkar untuk memperkuat KPK, maka lanjutkan saja kerja mulia tersebut. Tak perlu menarik diri dari Pansus Angket. Bukankah memperkuat KPK dan mendukung pemberantasan korupsi bagian dari jalan menuju ‘Golkar Bersih’?

Sebab itu, kader-kader semisal Bambang Soesatyo, Agun Gunandjar, Muhammad Misbakhun, Adies Kadier, John Kennedy Aziz, Azis Syamsuddin, Idrus Marham, Nurdin Halid, bahkan Agung Laksono, tak perlu disingkirkan. Sebagai pejuang Pansus Angket, mereka harus didukung. Itupun, sekali lagi, jika mereka memang berniat sungguh-sungguh ingin memperkuat KPK. Bukan untuk melemahkan KPK, bukan karena tunduk pada telunjuk Novanto, apalagi karena punya dendam pribadi terhadap KPK.

Akhirnya, slogan “Golkar Bersih” tak hanya diwujudkan pada kepengurusan Partai Golkar, juga tak cukup sebatas seruan moral, lebih dari itu pada sejumlah kebijakan partai dengan program-program prorakyat, tindakan-tindakan antikorupsi, juga lewat komunikasi politik yang elegan. Namun, selama semua itu hanya politik gincu, politik bunglon, atau politik plin-plan, maka celakalah Golkar. Dan, munaslub Golkar kemarin tentunya sia-sia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here