Hak Pilih Ribuan Warga Kota/Kab Madiun Terancam Hilang

0
163
Perekaman data KTP elektronik di kota dan kabupaten Madiun mengalami kendala. Sebanyak 6.626 TKI kabupaten Madiun belum melakukan perekaman e-KTP. Sementara di kota Madiun sebanyak 14.967 warga tidak punya e-KTP. Mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018.

Nusantara.news, Madiun – Pemilihan kepada daerah (Pilkada) Kabupaten Madiun 2018 bakal hambar dengan para pemilih. Betapa tidak, ribuan TKI asal Kabupaten Madiun, Jatim terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya tahun depan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun, hingga saat ini tercatat sekitar 6.626 tenaga kerja Indonesia (TKI) luar negeri belum melakukan perekaman e-KTP.

Hal itu disebabkan pihak Dispendukcapil mengaku kesulitan mendata TKI. Tidak hanya mendata, mereka juga tidak bisa melacak keberadaan warganya yang berada di luar negeri.  “Kami kesulitan mendata TKI warga Kabuaten Madiun yang belum memiliki e-KTP. Karena itu kami segera berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk memverifikasi data TKI yang saat ini belum melakukan perekaman e-KTP,” terang Kepala Bidang Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Madiun Achmad Romadhon.

Guna mengatasi kendala tersebut, pihaknya gencar melakukan sosialisasi tentang e-KTP ke masyarakat Kabupaten Madiun, terlebih daerah kantong TKI, seperti Kecamatan Dolopo, Geger, Kebonsari, dan Wungu. Tujuannya agar warga yang memiliki keluarga TKI dapat memberikan informasi jika ada yang belum melakukan perekaman data e-KTP.

Selain menyasar para TKI dan keluarganya, sosialisasi tersebut juga memberi tahu terhadap para pemohon baru e-KTP, baik warga Kabupaten Madiun maupun warga pendatang yang ingin menetap di Kabupaten Madiun.

Dari data Dispendukcapil, wajib rekam e-KTP sampai dengan September 2017 sebanyak 528.873 orang. Sedangkan e-KTP yang sudah tercetak sebanyak 500.000 keping. Kemudian data meninggal (tidak lapor) sebanyak 1.534 orang. Lalu data warga pindah merantau sebanyak 1.418 orang, data belum perekaman dan menjadi TKI sebanyak 6.626 orang, dan sisa belum perekaman sebanyak 588 orang.

“Untuk memudahkan warga, proses perekaman data e-KTP dapat dilakukan di masing-masing kantor kecamatan. Sedangkan untuk pencetakannya, dipusatkan di kantor Dispendukcapil Kabupaten Madiun,” kata dia.

Pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan e-KTP semaksimal mungkin, meski secara umum mengalami keterbatasan jumlah petugas perekaman data. Hal itu bertujuan agar seluruh warga Kabupaten Madiun yang wajib ber-KTP dapat memiliki KTP elektronik seperti yang diatur dalam undang-undang negara tetang kependudukan.

“E-KTP sangat penting. Selain sebagai identitas, KTP elektronik tersebut juga berfungsi untuk keteraturan pencatatan kependudukan terlebih menjelang pilkada, pilpres, maupun pemilihan legislatif,” kata dia.

Untuk itu, pihaknya mengimbau warga Kabupaten Madiun yang belum melakukan perekaman data e-KTP segera mengurusnya. Apalagi, bagi warga yang belum melakukannya akan terancam dihapus Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pihaknya hingga kini tetap melayani warga yang belum melakukan perekaman data.

Saat ini jumlah warga yang datang ke kantor Dispendukcapil Kabupaten Madiun untuk melakukan pengurusan e-KTP masih cukup tinggi. Masih tingginya warga yang melakukan perekaman data membuat stok blangko menipis. Terkait menipisnya stok blangko, pihak Dispendukcapil sudah berkoordinasi dengan pusat untuk segera mendapatkan tambahan.

Warga Kota Tidak Punya e-KTP Lebih Banyak

Yang tidak kalah mengejutkan ribuan warga di Kota Madiun juga diketahui belum memiliki e-KTP yang menjadi persyaratan pemilih dalam pesta demokrasi. Hingga kini sebanyak 14.967 warga Kota Madiun belum melakukan perekaman e-KTP. Sama halnya dengan warga kabupaten, mereka juga terancam tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan wali kota (Pilwalkot) setempat.

Data Dispendukcapil Kota Madiun, dari 159.853 warga kota ini yang wajib memiliki KTP elektronik, baru sebanyak 144.886 orang di antaranya telah melakukan perekaman data di dinas setempat.

“Sisanya hampir 15.000 (14.967) warga belum melakukan perekaman dan memiliki KTP elektronik. Padahal, sesuai peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih, diatur bahwa warga yang memiliki hak suara harus atau wajib memiliki KTP elektronik,” ujar Kepala Dispendukcapil Kota Madiun, Nono Djatikusumo di Madiun seperti dilansir Nusantara.News, belum lama ini.

Pihaknya berharap kepada warga yang belum melakukan perekaman data dan mengurus KTP elektronik agar segera datang ke kecamatan terdekat. Sebab, gelaran Pilkada Kota Madiun segera dihelat.

“Pilkada Kota Madiun 2018 sudah dekat bersamaan dengan Pilkada Serentak 2018, belasan ribu warga yang memiliki hak pilih tersebut dapat menyalurkan suaranya, tapi yang belum terancam tidak bisa memilih,” kata dia.

Nono mengakui pihaknya sudah melakukan berbagai macam sosialisasi agar ribuan warga Kota Madiun segera mengurus e-KTP, namun hingga sekarang yang tersisa masih belasan ribu. Angka tersebut memang lebih banyak dari warga dari kabupaten, karena kebanyakan warga kabupaten berada di luar negeri menjadi TKI. Sementara warga kota rata-rata berdomisili, bekerja, dan kuliah di luar kota, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang.

Karena itu demi memperlancar pengurusan e-KTP di wilayahnya, terutama bagi warga yang belum melakukan perekaman data, Nono lantas menambah jam operasional untuk melayani sebanyak-banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan KTP elektronik.

“Kami sudah menambah jam operasional pada malam hari. Jika biasanya jam dua siang layanan e-KTP sudah tutup, kini buka lagi mulai jam tujuh malam sampai selesai, bahkan hari Sabtu dan Minggu juga buka,” ujarnya.

Pemkot Madiun sendiri sudah menargetkan dokumen kependudukan belasan ribu warga yang belum mengajukan pembuatan maupun pembaruan e-KTP harus sudah selesai sebelum gelaran Pilkada dimulai.

Guna mengejar batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 30 September 2016, Wali Kota Madiun telah menerbitkan surat edaran (SE) Wali Kota Nomor 470/2706/401.107/2016 tentang percepatan pembuatan e-KTP dan akta kelahiran. Dengan SE tersebut warga tidak perlu mencari surat pengantar dari tingkat RT, kelurahan, dan kecamatan, namun bisa langsung datang ke kantor Dispendukcapil untuk mengurus KTP dan akta kelahiran. “Tinggal bawa kartu keluarga saja,” katanya.

Ya, sejak ada batas waktu perekaman data e-KTP yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan SE Percepatan pembuatan KTP dari wali kota setempat, jumlah permohonan pengurusan e-KTP di kantor Dispendukcapil Kota Madiun meningkat drastis. Pemohon per hari rata-rata mencapai 500-600 orang.

Sementara, untuk proses cetak tidak dapat dilakukan cepat. Sebab, data yang diinput dari Kota Madiun akan terkirim langsung ke tingkat pusat untuk diverifikasi. Jika sudah lengkap, pusat akan mengirim kembali data untuk dicetak. Sedangkan kemampuan mesin cetak e-KTP saat ini rata-rata berkisar 150 sampai 200 lembar per hari.

Untuk itu, warga yang belum tercetak KTP elektroniknya diminta bersabar, sedangkan yang belum mengurus KTP diminta segera melakukan perekaman data. Hal itu guna menyukseskan program pemerintah tentang penertiban sistem kependudukan negara, dan tentunya sebagai data pemilih di KPU.

Selain terkendala perekaman, Nono juga mengakui masih menghadapi permasalahan tentang keberadaan stok blangko KTP elektronik yang kosong dari pusat. Sehingga Dispendukcapil Kota Madiun belum bisa melakukan pencetakan.

Dan terkait warga yang belum melakukan perekaman data dan pengurusan KTP elektronik sama sekali, Nono sampai sekarang masih menunggu petunjuk dari KPU.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun Sasongko mengaku belum dapat menentukan sikap apakah warga yang belum memiliki KTP elektronik tetap bisa menyalurkan hak pilihnya atau tidak.

“Kami belum dapat menentukan hal itu. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017, warga yang belum memiliki fisik KTP elektronik tetap bisa menyalurkan hak pilihnya asalkan yang bersangkutan telah melakukan perekaman data dan memiliki surat keterangan penduduk pengganti KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dispendukcapil setempat,” ujar Sasongko.

Sesuai rencana, Pilkada Kota Madiun 2018 digelar serentak di sejumlah kota dan kabupaten Jawa Timur pada bulan Juni tahun depan. KPU Kota Madiun pada 12 Oktober 2017 mulai melakukan tahapan Pilkada Kota Madiun tahun 2018. Di antaranya mulai melakukan penyusunan anggaran, pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) serta PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang tahapan pilkada tersebut.

Sosialisasi digelar di Kantor KPU Kota Madiun yang dihadiri sekitar 50 orang, yang terdiri dari Ketua KPU Kota Madiun, Komisioner, Kepala PN Kota Madiun, staf Kejari Kota Madiun, Panwaslu Kota Madiun, Pasiter Kodim 0803/Madiun, Kasubagdalops Polres Madiun Kota, pengurus parpol dan ormas se-Kota Madiun.

“Sosialisasi ini bisa menjadi bahan kita semua untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Tahapannya dimulai dengan kegiatan launching dalam bentuk gerak jalan bersama masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pilkada serentak 2018 dimulai,” tambahnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here