Hak Politik Bupati Pamekasan Dicabut Hakim Tipikor

0
48
Bupati Pamekasan nonaktif Achmad Syafi'i menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (18/12/2017). Achmad Syafi'i divonis bersalah bersama tiga terdakwa, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian Pemkab Pamekasan Noer Solehhoddin, Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo dan Kades Dasok, Agus Mulyadi.

Nusantara.news, Surabaya – Hakim Tipikor Surabaya mencabut hak politik Bupati Pamekasan nonaktif Achmad Syafi’i di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (18/12/2017). Pencabutan hak politik ini menyusul ketok palu hakim yang menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan gratifikasi pada kasus pengamanan penyelewengan Dana Desa (DD) Dasok kepada mantan Kajari Pamekasan, Rudi Indra Prasetya sebesar Rp 250 juta.

Hakim Tahsin yang memimpin sidang menyatakan, Achmad Syafi’i baru bisa dipilih atau memilih atau terjun ke dunia politik dengan masa waktu tiga tahun setelah bebas.

Achmad Syafi’i dijatuhi vonis 2 tahun dan 8 bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan B, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsider kurungan 1 bulan.

Vonis tersebut sebenarnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK, yakni menuntut Bupati nonaktif tersebut dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta serta mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun. “Saya pikir-pikir,” ucap terdakwa Achmad Syafi’i menjawab pertanyaan banding dari Hakim Tahsin.

Selain Achmad Syafi’i, Hakim Pengadilan Tipikor juga memberi vonis bersalah pada tiga terdakwa lain, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian Pemkab Pamekasan, Noer Solehhoddin; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo; dan Kades Dasok, Agus Mulyadi.

Ketiga terdakwa dihukum berbeda. Untuk terdakwa Noer Solehhoddin divonis 1 tahun penjara, terdakwa Sutjipto Utomo divonis 1 tahun dan 4 bulan penjara. Sementara terdakwa Agus Mulyadi divonis lebih tinggi, yakni 1 tahun dan 8 bulan penjara.

Kasus ini berawal pada tahun 2016, di mana Desa Dasok mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD. Total keseluruhan Rp1.144.487.378.

Ceritanya pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso memperoleh informasi dari sebuah LSM tentang dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. Saat itu dugaan tindak pidana korupsi pengadaan di Desa Dasok dilaporkan nilai proyek Rp 100 juta dan diduga ada kekurangan volume.

Dari situ kemudian Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara informal pada 17 Juni 2017. Hasilnya diketahui tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok. Laporan ini selanjutnya ditembuskan ke Rudi Indra Prasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena tidak sulit membuktikannya.

Namun pada 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii rupanya diketahui melakukan pertemuan dengan Rudi Indra Prasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indra Prasetya menyampaikan bahwa Kejari Pamekasan sedang mengusut dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016.

Informasi ini ternyata bersesuaian dengan laporan inspektorat. Bukannya diselidiki, namun Achmad Syafii malah meminta Rudi Indra Prasetya tidak melanjutkan penanganan perkara Agus Mulyadi yang kemudian diketahui merupakan orang dekat sang bupati.

Permintaan terdakwa Achmad Syafii disanggupi Rudi Indra Prasetya. Tapi dengan catatan, penghentian perkara harus ada ‘maharnya’. Hal itu disampaikan Achmad Syafii, bahwa pihaknya nanti akan mengutus seseorang untuk penyelesaian ‘mahar’ yang dimaksud. Utusan itu adalah Sucipto Utomo.

Pada 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah Achmad Syafii menemui Rudi Indra Prasetya di kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indra Prasetya, apakah perkara DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 dapat dihentikan dengan mahar sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu disetujui Kajari Pamekasan, namun dengan permintaan tambahan Rp 50 juta untuk target setor. Kesepakatan pun terjadi.

Detik-detik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i pada 2 Agustus 2017 lalu, atas dugaan suap kepada Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya sebesar Rp 250 juta.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indra Prasetya langsung memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan. Dia menyampaikan kegiatan Pulbaket dan pengumpulan data terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016 ditunda dulu. Sebab, ada permintaan dari Bupati Pamekasan Achmad Syafii yang meminta tolong agar perkaranya dihentikan. Selain itu, sang bupati juga sudah menyetujui ada mahar untuk Kajari Pamekasan.

Pada 21 Juli 2017, Sucipto Utomo menghadap Achmad Syafii di Rumah Makan (RM) Agis Surabaya. Dia melaporkan hasil pertemuan dengan Rudi Indra Prasetya yang disepakati dengan mahar Rp 250 juta. Permintaan tersebut juga disampaikan kepada Agus Mulyadi. Saat itu bupati dan kades sepakat.

Pada hari yang telah ditentukan waktunya, dan bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indra Prasetya pada 31 Juli 2017.

Sucipto Utomo sendiri juga melaporkan kepada Rudi Indra Prasetya, bahwa uang sebesar Rp 250 juta sudah siap diserahkan. Namun karena Rudi Indra Prasetya sedang berada di Kejati Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, bertepatan kunjungan Kepala Kejaksaan Agung RI ke Jawa Timur, pemyerahan uang ditunda.

Barulah pada 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sucipto Utomo dan Noer Salahuddin menepati janji mendatangi rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Saat itu Noer Salahudin menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus plastik warna hitam kepada Sucipto Utomo.

Namun tak lama kemudian, tim KPK langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT).  KPK mengamankan Rudi Indra Prasetya, Sucipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono berikut uang sebesar Rp 250 juta. Tim KPK selanjutnya mengamankan Agus Mulyadi serta terdakwa Achmad Syafii.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat itu menyatakan Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengetahui suap ‘pengamanan’ kasus pengadaan yang menggunakan DD dan ADD di Desa Dasok. Sebab awalnya, Kepala Desa Agus Mulyadi mulai takut dengan adanya penyelidikan dari Kejari Pamekasan.

“Bupati menyampaikan jangan sampai ada ribut-ribut, Kajari harus diamankan. Ada kerjasama oleh inspektorat, kepala desa ada proyek itu dan Kajari,” terang Laode.

Namun, menurut Laode, Rudy Indra Prasetya menolak tawaran dari ketiganya. Sehingga mereka bersepakat untuk memberikan suap Rp 250 juta kepada Kejari Pamekasan. “Dan ketika waktu ingin negoisasi kurang dari 250 juta, ternyata ini angka yang tak bisa ditawar. Oleh karena itu Bupati ikut mengetahui,” ujar Laode.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here