HAM Papua & Kasus Freeport Ujian Diplomasi Indonesia di Mata Dunia

2
649
Karyawan PT Freeport Indonesia melaksanakan upacara HUT ke-69 Kemerdekaan RI di area tambang bawah tanah Deep MLZ, Tembagapura, Papua, Minggu (17/8). Tambang bawah tanah Deep MLZ milik PT Freeport Indonesia tersebut berkedalaman 1,4 kilometer dari permukaan tanah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/Asf/ama/14.

Nusantara.news, Jakarta, – Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di Papua, lebih-lebih perseteruan Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang belakangan ini mencuat, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menahan diri dari upayanya  melakukan security approach terhadap kelompok-kelompok di dalam masyarakat Papua yang tidak puas terhadap pemerintah selama ini. Sebaliknya, Pemerintah harus lebih giat meningkatkan peran diplomasinya di forum-forum internasional, di PBB dan lembaga internasional lainnya jika mendapat serangan seperti yang belum lama ini dilakukan oleh tujuh negara Pasifik di forum Dewan HAM PBB.

Peningkatan peran diplomasi Indonesia di mata dunia saat ini, khususnya di dalam menghadapi gejolak di tanah Papua, merupakan satu persoalan tersendiri yang tidak bisa dihindari lagi. di samping itu, Pemerintah lebih mengintensifkan pembahasan-pembahasan yang menyangkut persoalan Papua dengan mengajak bersama duduk satu meja pada tokoh-tokoh dari berbagai unsur yang ada di masyarakat Papua secara keseluruhan, seperti dari kalangan rohaniawan, cendekiawan, politisi, budayawan, ekonomi, dan kepala-kepala suku adat yang banyak jumlah itu. Pembahasan tentu saja dalam rangka mencari menatap masa depan kehidupan masyarakat Papua yang lebih adil untuk membangun peradaban yang menyejahterakan masyarakat di sana.

Saat ini, dengan semakin tingginya eskalasi politik di tanah Papua, disebabkan perseteruan Freeport dengan Indonesia yang belum mencapai titik temu di dalam negosiasi kontrak penambangan, telah membuat kekisruhan dan ketidaknyamanan warga Papua, khususnya mereka yang bekerja menggantungkan nasibnya kepada perusahaan tambang terbesar asal Amerika Serikat, PTFI yang berinduk kepada Freeport-McMoran Inc., tersebut.

Situasi semakin tidak kondusif ketika beberapa hari lalu terjadi penembakan terhadap Polri dan TNI  oleh oknum-oknum separatis Papua. pikiran kita tentu saja melayang mengait-kaitkan persoalan ini dalam kasus Freeport yang belakangan ini ‘menantang’ Pemerintah Indonesia dalam urusan negosiasi kontrak yang tak kunjung rampung. Beberapa tahun lalu, beberapa karyawan freeport yang sedang melakukan kegiatan penambangan jadi korban penembakan orang tak dikenal. TNI dan Polri seringkali menjadi sasaran empuk penembakan ‘gelap’ dari anasir seperatis Papua.

Publik makin berspekulasi, penembakan yang makin marak ini adalah sebagai  penekan  agar tuntutannya dituruti Pemerintah Indonesia. Seperti yang sudah-sudah juga, Freeport menggunakan kata “PHK” besar-besaran terhadap karyawannya seakan hendak menekan pemerintah Indonesia.

Intelijen asing  sangat besar kemungkinannya membantu gerakan-gerakan bawah tanah Papua yang berkepentingan melepaskan diri dari Indonesia. Bukankah pada 1967, CIA telah membuktikan diri keberhasilannya membantu Orde Baru menumbangkan Soekarno dan melenggangkan Freeport serta beberapa perusahaan asing lainnya berjalan di atas karpet merah yang digelar di Papua?

kekuatan asing yang bermain di tanah Papua memang bukanlah hal yang baru. Tujuan operasionalnya adalah merongrong pemerintah yang sah lewat kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap pemerintah. Kekuatan asing ini memberikan ‘amunisi’ kepada pemberontak yang  ingin lepas dari NKRI. Erat kaitannya bahwa operasi intelijen asing yang ditugasi negaranya bekerja untuk kepentingan perusahaan global.

Itulah mengapa daya cengkram perusahaan global sekelas Freeport semakin ngotot di Papua. Dengan dana besar, perusahaan asing turut menunggangi kalangan separatis yang bercita-cita memisahkan diri dari Indonesia. Kegiatan yang dilakukan perusahaan global ini secara sistematis akan ‘membangunkan’ sparatis jika negosiasi dengan pemerintah Indonesia tidak tercapai. Selain itu, mulai dari isu HAM hingga gertakan membawa kasusnya ke Mahkamah Arbitrase Internasional, memang mulai nampak dilancarkan.

Sudah menjadi tuntutan yang mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk segera meningkatkan peran diplomasinya di dunia internasional, sehubungan dengan semakin meningkatnya dorongan dan tekanan kepada  Indonesia, baik oleh pihak Barat, maupun oleh  tuntutan 7 negara Pasifik yang diwakili Vanuatu yang akan membeberkan situasi dan kondisi akhir-akhir ini di badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB ) yang bermisikan membantu perjuangan anasir-anasir gerakan gerakan Papua merdeka untuk pemisahan diri dari NKRI.

Pemerintah Indonesia harus pandai memainkan ‘tariannya’  di tengah himpitan dan tekanan global dalam rangka mempertahankan  geopolitik dan geoekonominya di forum-forum internasional yang nampak semakin garang ingin mencaplok dan menguasai tanah Papua yang sangat kaya akan tambang dan mineral, minyak dan gas alam, bahkan uraniumnya.

Dalam kaitannya dengan kekekayaan sumber daya alam yang dimiliki  Papua saat ini, Pemerintah patut mengaji ulang secara adil tatanan aturan pembagian hasil sumber daya alam Papua demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua yang dalam berbagai segi sosial masih jauh ketinggalan dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Harapan ini tentu sudah lama dinanti-nantikan oleh rakyat Papua yang hingga kini belum terealisasikan secara benar dan tepat. Padahal, otorisasi otonomi daerah sudah berjalan pasca reformasi.

Secara geografis, Papua Barat yang bersebelahan dengan Papua Neugini,  masuk dalam kawasan wilayah Pasifik yang secara antropologis budaya masuk ke dalam rumpun Melanesia.  Dilihat dari segi keamanannya, Papua yang secara sah masuk ke dalam bingkai NKRI,  tergolong wilayah yang sangat rentan terhadap pengaruhi dari kekuatan-kekuatan asing yang  selama ini bernapsu ingin mencaploknya. Freeport yang hadir sejak 1967,  hingga kini  tidak mau hengkang lantaran sudah ‘ketagihan’ terhadap emas dan tembagany, bahkan juga tambang  uraniumnya  yang sangat strategis bagi kepentingan pertahanan suatu negara.

Namun, pertarungan diplomasi Indonesia di mata internasional akan tidak berarti apa-apa jika jika rasa ketidakpuasan rakyat Papua masih mewarnai perjuangan diplomasi Indonesia di forum-forum internasional. sepintar-pintarnya  diplomasi Indonesia akan terbungkam dengan sendirinya di forum internasional jika beberapa pihak luar mengajukan beberapa bukti yang melemahkan Indonesia, seperti terjadinya pelanggaran HAM, kemiskinan rakyat Papua, dan tidak tercapainya tingkat kesejahteraan yang disebabkan ketidakpedulian Indonesia terhadap orang Papua.

pemerintah mempunyai kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar lagi untuk memberikan rasa keadilan yang berkesinambungan dalam rangka menyejahterakan orang Papua di bidang-bidang; pendidikan, kesehatan, kecukupan sandang-pangan dan papan, dan memberikan ruang gerak hidup yang lebih baik di dalam kehidupan berpolitik yang demokratis. Sehingga, apa yang dirasakan nikmatinya kue pembangunan di daerah-daerah lain di berbagai wilayah Indonesia, dirasakan pula oleh rakyat Papua pada umumnya.

Pemerintah Indonesia harus segera menghilangkan kesan ada  penzoliman secara berkelanjutan terhadap orang-orang Papua, dan segera “mengambil hati” mereka kembali dalam rangka mengembalikan hak-hak dan harkat kehidupan sosial yang normal kepada mereka.  Hilangkan kesemu-semuan dan kepura-puraan yang mengesankan bahwasanya pemerintah sudah berlaku adil dan bijaksana terhadap warga Papua. Ibarat membersihkan lantai, kotorannya jangan dibuang di bawah karpet. Pasti ketahuan!

Jika Pemerintah Indonesia membiarkan rasa “ketidakpuasan” terus berkembang,  yang disebabkan tidak hadirnya ketidakadilan yang dirasakan oleh orang-orang Papua,  mereka tentunya akan lebih mudah terseret tawaran pihak luar yang menyesatkan. Jangan biarkan orang Papua mencari solusinya sendiri  tanpa mengajak pemerintah Indonesia, demi merapatkan barisan kepada ajakan pihak asing imperialis. Terakumulatifnya rasa ketidakpuasan inilah yang akan membuat kelompok-kelompok radikal  yang secara permisif  rentan mengakomodir  tawaran bantuan dari pihak luar. Lewat indikator inilah Pemerintah Indonesia secara komprehensif  harus mengolah dan memainkan peran diplomasinya secara mahir untuk menghindari “kemenangan semu” di forum-forum internasional.

Negara-negara asing sering memainkan standar ganda di dalam memainkan diplomasinya. Di satu sisi, mereka membantu pemerintahan suatu negara, tetapi membantu kaum pemberontak di sisi lain. Di beberapa negara Afrika adalah contoh korban dalam permainan standar ganda negara-negara imperalis. Simak negara Perancis membantu pemerintahan beberapa negara di Afrika. Di pihak yang lain, pemerintah Perancis membantu pemerintah yang sah, tetapi  di lain pihak Perancis pun rajin menyuplai senjata dan logistik kelompok-kelompok pemberontak. Metode usang Politik devide et impera (memecah belah) merupakan metode kaum imperialis yang masih ampuh dijalankan sampai sekarang hasilnya. Tujuannya, agar baik pemerintah dan pemberontak sama-sama berpaling membutuhkan kehadiran negara imperalis.

Di dalam menghadapi kemelut yang berkepanjangan dalam kasus Freeport, perintah Indonesia tidak cukup mengandalkan ‘retorika-retorika’ nasionalisme omong kosong yang didengungkan para politisi, birokrat, dan elemen bangsa lainnya yang jelas-jelas selama ini hanya memperjuangkan dirinya sendiri dan kelompoknya alias ‘SDM’ , “Selamatkan Diri Masing-masing”. Karena, jika kita bersandar kepada golongan seperti ini, justru memperlemah kehadiran diplomasi kita di mata internasional.

Merajalelanya korupsi, dan praktik-praktik “cari celahnya, ambil untungnya”, praktik politik transaksional hanyalah menghadirkan sumber daya manusia Indonesia yang semakin lemah di mata dunia. akibatnya, kewibawaan bangsa Indonesia mengalami degradasi secara masif, bahkan menghasilkan efek semakin mandulnya dunia diplomasi Indonesia di mata internasional.

Dalam kaitannya dengan peran diplomasi Indonesia, Pemerintah Indonesia tidak boleh menganggap sepele dengan peran tujuh negara Pasifik yang kembali mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua pada sesi regular ke-34 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa belum lama ini. Suara ketujuh negara Pasifik; Vanuatu, Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands dan Solomon Island, yang diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald K Warsal menyampaikan misi visinya ketika berpidato pada sesi ke delapan sidang, dengan mengatakan, “Kami, tujuh negara secara bersama-sama hari ini –dan dengan sebuah pernyataan tertulis bersama yang terpisah — ingin meminta perhatian para anggota yang terhormat atas situasi di Papua,” kata Warsal yang pidatonya dapat juga disaksikan lewat siaran streaming televisi PBB.

Di dalam kesempatan forum itu, Warsal menegaskan kembali berbagai laporan temuan pelanggaran HAM di Papua yang telah dikemukakan berbagai pihak yang mendapat mandat dari Dewan HAM PBB. Di antaranya adalah surat bersama yang diterbitkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang Perlindungan dan Promosi dan Hak Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Berserikat secara Damai, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Penduduk Asli, Pelapor Khusus PBB tentang Eksekusi Ekstrajudisial dan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan dan Kekerasan.

Menanggapi tuduhan  tujuh negara Pasifik mengenai situasi Papua itu, Pemerintah Indonesia telah membantahnya. Bahkan, Indonesia merespon dengan balik menuding, Vanuatu sebenarnya sedang membenarkan memberi  dukungannya secara terang-terangan pada gerakan separatis di Papua dengan menggunakan isu-isu HAM. Apa yang   dilakukan oleh ketujuh negara Pasifik itu, pernah pula dilakukan tahun lalu pada Sidang Majelis Umum PBB ke-71, di mana hal ini telah membuat Pemerintah Indonesia menjadi marah, karena pernyataan tujuh negara Pasifik telah ‘menggugat’ kekuasaan Indonesia atas Papua Barat.

Pemerintah Indonesia telah dibuat marah karena ketujuh negara Pasifik itu dianggap telah   mengintervensi kedaulatan Indonesia dan mendukung kelompok-kelompok separatis bersenjata di Papua. Delegasi Indonesia tidak terima pernyataan Vanuatu. Menurut pemerintah komitmen HAM Indonesia sudah “tampak dengan sendirinya” melalui berbagai ratifikasi dan keterlibatan negara dalam berbagai mekanisme dan prosedur di PBB, kesepakatan bilateral di tingkat regional maupun multilateral.

Ketika dikatakan lambat menindaklanjuti surat, rekomendasi dan permintaan para pemegang mandat HAM PBB, Pemerintah Indonesia membalasnya dengan mengatakan akan segera menerima kunjungan 2 Pelapor Khusus PBB tahun ini dan akan memberikan laporan Universal Periodik Report kita yang ketiga Mei tahun ini.  Namun Indonesia  tidak menanggapi alasannya yang belum menjawab surat Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang juga disoroti oleh Hon Ronald Kay Warsal dalam pidatonya.

Menurut Direktur Eksekutif Human Right Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz, pada oktober tahun lalu,  dari 180 rekomendasi untuk Indonesia pada sidang Dewan HAM tahun 2012 diperkirakan 50-70 persen yang tidak dijalankan. Hal yang paling menonjol adalah mayoritas di bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan (Rappler.com).

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam Sidang Dewan HAM tersebut, seperti yang diberitakan oleh Pacific Islands News Aassociation Kamis (2/3/2017), secara terpisah menekankan secara umum, supaya semua pemerintahan di dunia angkat bicara atas nama HAM dalam “cara imparsial” (tidak berat sebelah). Menurut Guterres, Pengabdian HAM adalah penyakit, dan penyakit ini sedang meluas saat ini di Utara, Selatan, Timur dan Barat. Dalam sesi umum Dewan HAM PBB ke-34, bersama komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein, Guterres menekankan pula bahwa Dewan HAM PBB harus menjadi bagian yang menyembuhkan.

Kita, kata Guterres, semakin melihat fenomena yang sangat buruk dengan meningkatnya populisme dan ekstrimisme yang saling menyumbang tumbuhnya rasisme, kebencian terhadap orang asing, anti Yahudi, anti-Muslim dan bentuk-bentuk intolerasi lainnya.  Sekjen PBB itu juga menyerukan perlindungan kepada para pejuang HAM dan jurnalis sebagai pihak-pihak yang “penting” bagi check and  balances semua masyarakat di dunia.

2 KOMENTAR

  1. Papua daerah jajahan nkri, tni/polri. intel, bais sdg menghabisi orang asli papua (OAP) secara sistematis dan terencana dn indonesia bungkam HAM di mata dunia.
    Masy.Papua tdk menerima 100% atas gula-gula manis yg dikasih pemerintah nkr.
    Papua blum merdeka dan Papua pasti akan Merdeka atas korban darah-darah org tak bersalah.

    Allah besar…Allah besar…Allah besar !!!!!

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here