Hancurnya Pendidikan

0
125

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan agar alokasi dana pendidikan dievaluasi. Alasannya, seperti disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, potret penggunaan anggaran pendidikan belum tepat sasaran.

Dalam RAPBN 2018 nanti, total belanja negara sebesar Rp2.204,4 triliun. Jika menuruti batasan dalam UUD 1945, yakni anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD, maka total anggaran pendidikan mencapai Rp440,9 triliun. Angka yang luar biasa besar.

Diaturnya anggaran pendidikan dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 memang bertujuan baik, agar negara benar-benar memfasilitasi pendidikan untuk melahirkan kualitas SDM yang baik pula. Hampir semua negara maju berawal dari besarnya dana pendidikan.

Masalahnya, seperti dikhawatirkan Presiden, apakah birokrasi pendidikan kita mampu menampung anggaran sebesar itu secara efektif. Sebab jika tidak, anggaran tersebut tidak akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas anak didik dan mutu SDM Indonesia.

Menurut Education Public Expenditure Review, yang pernah diumumkan Bank Dunia tahun 2013 lalu, anggaran pendidikan Indonesia  yang besarnya 20 persen dari APBN ternyata belum efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Bukan hanya itu, sesuai logika “ada gula ada semut”, besarnya alokasi dana di sektor pendididkan, membuat bidang ini menjadi epicentrum korupsi di Indonesia. Simak misalnya penelitian ICW, dalam  rentang waktu antara 2005 sampai 2016 ada sekitar 425 kasus korupsi, 214 kasus di antaranya terjadi di dunia pendidikan.

Buktinyanya sangat kasat mata. Pengucuran alokasi dana besar-besaran sudah dilakukan sejak satu dasawarsa terakhir. Namun, jangankan berbicara tentang penyediaan perpustakaan atau laboratorium yang tersedia merata, kondisi bangunan sekolah saja masih banyak yang tak terurus.

Lemahnya kapasitas kelembagaan birokrasi pendidikan membuat dana raksasa itu menjadi terbuang percuma. Oleh sebab itu, kita mendukung sepenuhnya inisiatif Presiden untuk mengevaluasi alokasi dana pendidikan.

Mengubah besarannya tentu sulit. Sebab, ketentuan itu ada dalam UUD 1945. Sehingga perlu amandemen konstitusi untuk mengganti ketentuan itu.

Jalan yang paling mungkin adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dunia pendidikan kita. Sebab itu memang tugas Presiden.

Sebab, banyak bidang kehidupan di negara ini yang sudah hancur. Salah satunya adalah pendidikan.

Jangankan kapasitas kelembagaan untuk menyerap anggaran sebesar itu secara tepat dan efektif, dalam hal yang paling mendasar saja, seperti konsep pendidikan, kita belum tuntas. Tak pernah ada konsep yang jelas, pendidikan itu  hendak membawa bangsa ini ke mana. Satu-satunya yang ada hanyalah setiap saat  konsep pendidikan itu berubah. Bukan perubahan ke arah yang lebih baik, melainkan  perubahan dari ketidakjelasan yang satu ke ketidakjelasan yang lain.

Gonta-ganti adalah kata yang sering melekat pada dunia pendidikan kita.  Entah apa maksud pergantian itu, tak begitu jelas bagi kita. Kurikulum tiap sebentar  berganti dengan yang baru. Padahal, ilmu yang diajarkan itu-itu juga. Apakah  perubahan kurikulum itu mendatangkan hasil pendidikan yang lebih baik? Tidak juga.  Bahkan tambah menurun. Buktinya jelas. Kualitas sumber daya manusia Indonesia  jangankan maju,  jalan di tempat saja tidak, malah surut ke belakang.

Kemampuan menyusun logika bahasa, kemampuan menguasai ilmu-ilmu murni, dan kemahiran ilmu terapan anak-anak sekarang jauh menurun dibanding generasi sebelumnya. Ada memang puluhan anak cemerlang, misalnya yang  memenangkan penghargaan dalam lomba ilmu pengetahuan dunia seperti Olimpiade Fisika atau Olimpiade Matematika. Tapi, apa artinya puluhan orang itu di antara sekian puluh juta anak didik Indonesia?

Padahal, saat ini anak-anak Indonesia benar-benar di tepi jurang. Sekarang saja sudah banyak lembaga negara dan swasta yang menggantungkan diri pada kehadiran ekspatriat. Orang-orang asing terdidik sudah menyerbu masuk ke Indonesia. Jika diadu dengan orang  Indonesia, pasti kapabilitas mereka jauh di atas.

Mereka dengan mudah akan menduduki  posisi  kunci. Lalu, di mana anak-anak negeri ini? Mereka akan menjadi kuli di negeri sendiri.

Neraka itulah yang semestinya melatarbelakangi keprihatinan Presiden Joko Widodo, sebab itu tak ada di benak para pengelola pendidikan kita.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here