Hanura dan Nasdem, Partai Ahokers Paling Terancam

0
898

Nusantara.news, Jakarta – Enam partai pendukung dan pengusung Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada Jakarta Putaran Kedua, 19 April kemarin,  terancam tenggelam. Pilihan politik warga waktu pilkada kemarin sudah sepenuhnya preferensi pribadi berdasarkan sentimen agama. Mereka akan menganggap partai-partai tersebut dan semua pimpinannya adalah bagian dari Ahok yang telah menjadi public enemy.

Stigma sebagai Ahokers kemarin akan tetap membekas di benak pemilih sampai pemilu 2019. (Lihat: https://nusantara.news/ahok-effect-partai-pendukung-bakal-tenggelam/)

Partai Nasdem dan Partai Hanura bisa jadi partai yang tenggelam paling dalam setelah Pilkada Jakarta ini. Ini beberapa alasannya.

Partai Nasdem, partai yang pertama kali menyatakan diri sebagai pendukung Ahok, kendati Ahok waktu itu berkukuh di jalur independen, bisa disebut partai baru yang sukses. Meski baru sekali ikut pemilu, yakni Pemilu Legislatif 2014 kemarin, perolehan suaranya cukup fantastik.

Di tingkat nasional, partai bentukan Surya Paloh ini meraih  8.402.812. Perolehan mereka jauh di atas Hanura yang sudah berpengalaman, yang mendapat 6.579.498.

Tapi di Jakarta, Nasdem kalah dari Hanura. Mereka meraih 231.530 suara. Sedangkan Hanura 286.428 suara.

Kedua partai ini sebenarnya bergantung pada sosok pendiri partai masing-masing, yakni Wiranto dan Surya Paloh. Mereka adalah soko guru bagi partainya.

Partai Hanura bisa eksis lebih karena kekuatan jaringan Wiranto pribadi. Secara personal, Wiranto relatif punya akar di masyarakat, karena namanya sudah dikenal sejak zaman Orde Baru. Sejumlah mantan jenderal TNI yang ikut dalam Hanura adalah faksi Wiranto ketika menjadi Panglima ABRI, yang waktu itu dikenal sebagai “ABRI Merah Putih”.

Faksi ini untuk membedakan dengan “ABRI Hijau” yang kini berada di Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto.

Sementara Surya Paloh juga memiliki jaringan tertentu, yang berbeda kualifikasinya dengan Wiranto. Tetapi, Surya Paloh mempunyai kelebihan, yakni dana dan jaringan media massa.

Dari sisi dana, Surya Paloh adalah orang nomor 102 terkaya di Indonesia. Sementara grup medianya bisa menjadi corong yang efektif untuk publikasi partainya, seperti yang dilakukan terhadap pasangan Ahok-Djarot kemarin.

Kelebihan ini tidak dimiliki Wiranto. Itu sebabnya untuk menambah amunisi, dia pernah menggandeng Hary Tanoe untuk ikut bertarung di Pilpres 2014, sebab Hari Tanoe punya dana dan jaringan media massa yang juga luas.

Kini dia menyerahkan Partai Hanura ke Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum. Sebagai penguasaha kelas kakap, OSO secara finansial tentu siap. Menurut majalah Globe Asia, dia memiliki kekayaan Rp4,6 triliun.

Masalahnya, peruntungan OSO di partai tidak terlalu bagus. Tahun 2002 dia pernah mendirikan Partai ‎Persatuan Daerah (PPD) bersama tokoh-tokoh politik dari fraksi utusan daerah MPR (1999-2004). Tapi, PPD kandas.

Lalu OSO membentuk Forum Persatuan Nasional bersama Partai Pemuda Indonesia, Partai Pelopor, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan Partai Indonesia Sejahtera. Forum ini kemudian menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN) tahun 2011. Tapi, lagi-lagi partai ini gagal karena ini tidak memenuhi syarat verifikasi ‎ KPU.

Selain itu OSO baru saja terpilih menjadi Ketua DPD melalui proses yang cacat hukum. Hal ini tentunya cukup berpengaruh kepada citra Partai Hanura di mata pemilih.

Belum lagi,  Nasdem dan Hanura sama-sama memperebutkan ceruk massa yang sama, yakni massa nasionalis non-afilisasi agama, atau lebih tepatnya massa yang serupa dengan Partai Golkar. Kedua pendirinya, Surya Paloh dan Wiranto, memang “alumni” Partai Golkar.

Massa ini, apalagi yang sudah menyempal dari Partai Golkar, bukan jenis massa politik yang fanatik. Mereka tidak punya ikatan primordialistik atau patronase sosial keagamaan terhadap kedua partai ini.

Mereka adalah pemilih rasional. Ketertarikan mereka kepada Nasdem dan Hanura lebih karena tawaran program, jargon atau sekadar ketidaksukaan kepada Partai Golkar, lalu dilampiaskan dengan tidak memilih partai beringin itu. Orang-orang seperti itu pasti tidak akan memilih partai dengan ikatan primordialistik, seperti PKB, PPP, PKS dan sejenis. Maka pilihan yang paling dekat dengan mereka adalah  Partai Nasdem, Hanura, Partai Demokrat dan sejenisnya.

Ketertarikan ini jelas tidak permanen. Dia bisa berubah karena berbagai faktor, baik karena partai itu sendiri, pemilih atau lingkungan politik.

Berbeda jika ketertarikan itu atas dasar primodialistik yang sifatnya emosional. Di sini, alasan seseorang memilih partai bukan ketertarikan, tapi karena ikatan emosional dan hal-hal bersumber dari ikatan komunalistik lain.

Dari sisi ini, posisi PKB dan PPP relatif aman. Keduanya mempunyai basis konstituen yang tergolong emosional. Meskipun dalam Pilkada Jakarta, kehadiran mereka dalam barisan Ahok-Djarot tidak mampu memberi sumbangan suara, namun setidaknya masih ada ceruk suara nahdliyin yang dapat diteruka.

PDIP dan Partai Golkar juga tidak sekritis Partai Nasdem dan Partai Hanura. Sebab, PDIP selain masih bisa mengandalkan Megawati sebagai pengikat dan simbol, juga mempunyai kader yang kuat serta infrastruktur yang mapan.

Partai Golkar juga mempunyai infrastruktur kuat. Tapi, partai ini tidak punya figur sekelas Megawati. Jika Ketua Umum-nya Setya Novanto mengalami sesuatu yang mengejutkan sehubungan dengan kasus e-KTP yang sekarang sedang ditangani KPK, tentu citra Partai Golkar semakin tergerus.

Apa pun, semua partai pendukung Ahok dalam Pilkada Jakarta, harus menata ulang tampilan mereka, agar bisa memulihkan pandangan publik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here