Hapus Kata Pribumi, Genosida Tak Berdarah

1
402
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno seusai pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Nusantara.news, Jakarta – Kata pribumi yang beberapa kali disebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidatonya di acara Selamatan Jakarta yang digelar di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017) berkembang menjadi polemik. UU No 40 Tahun 2008 dan amandemen pasal 6 ayat (1) yang dilakukan pasca reformasi sudah selayaknya ditinjau, karena akan menghilangkan  identitas orang Indonesia asli yang sama saja dengan genosida secara hukum alias genosida tak berdarah

Alergi Kata Pribumi

Tidak main-main reaksi yang muncul akibat penyebutan kata pribumi oleh Anie Baswedan. Sejumlah orang yang mengatasnamakan diri Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta bahkan melaporkan Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya. Anies dilaporkan terkait ucapan Pribumi saat pidato pada Senin (16/10/2017) kemarin.

“Kami dari Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta hari datang konsultasi dengan pihak Polda Metro Jaya melaporkan Anies Baswedan terkait pidato yang kemarin disampaikan,” ujar Wakil Ketua Bidang Hukum Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta Ronny Talapessy, Selasa (17/10/2017).

Menurut Ronny, apa yang disampaikan oleh Anies telah melanggar Inpres No 26 tahun 1998. “Kita kan sudah mempelajari mengenai Inpres 26 tahun 1998, mengenai larangan memakai kata-kata pribumi dan non pribumi, kemudian di Undang-Undang no 40 tahun 2008 juga mengenai larangan ungkapan kebencian terhadap suku atau golongan tertentu,” ucapnya.

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pada Pasal 4, terkait tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa, disebutkan dalam poin 2 berbunyi, berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata- kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

Pada Pasal 13 disebutkan, Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

Pada Pasal 14 disebutkan, Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama- sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 15 yang menyebutkan, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 16 disebutkan, Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam pidatonya Anies menyebut, “Kita semua pribumi ditindak, dikalahkan, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri Indonesia,” ucapnya.

Di bagian lain Anies mengemukakan, “Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. ‘etèk sè atellor ajâm sè ngèremmè’, itik yang bertelur ayam yang mengerami.” (Kita yang berjuang mereka  yang bersenang senang menikmati kemerdekaan)

Berdasarkan UU ini maka Anies berpotensi dipidana. Pertanyaannya, apakah pernyebutan kata pribumi dalam pidatonya,  Anies dapat disebut telah melakukan perbuatan diskriminatif?

Megawati Soekarnoputri dalam acara Pengukuhan Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Negeri Padang, Rabu 27 September 2017 juga menyebut kata pribumi.

Ini kutipannya, “Politik etis atau politik balas budi dimulai pada tahun 1901, yang seolah membuka akses pendidikan bagi rakyat pribumi. Padahal, maksud politik yang sebenarnya adalah agar kolonialisme tetap bertahan, dengan diperkuat oleh tenaga cakap pribumi yang dibayar dengan murah.”

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyebut istilah pribumi dalam kasus papa minta saham. Kata pribumi yang disebut Kalla terkait dicurigainya Aksa Mahmud Jusuf dan Erwin Aksa yang bertemu dengan bos Freeport McMoran, James R Moffett alias Jim Bob.

Ketika itu ada tudingan Aksa Mahmud yang notabene ipar Jusuf Kalla, akan mendapatkan 40 persen saham smelter yang akan dibangun Freeport. Saham itu disebut-sebut sebagai imbalan apabila berhasil mengusahakan perpanjang kontrak Freeport.

Kata Kalla, “Jangan begitu dong berpikir itu (mencurigai pengusaha pribumi). Gila itu berpikir begitu. Orang ada pengusaha yang mau, dibilangin, dihalang-halangin,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/12/2015).

Dikatakan lagi, kalaupun benar ada pengusaha pribumi mendapatkan kerjasama pembangunan smelter Freeport, maka itu hal yang baik. Selama ini, proyek-proyek justru banyak didapatkan oleh para pengusaha Jepang dan China.

“Kalian pribumi, tidak boleh kerja di daerahnya, Anda mau kerja di mana? Siapa yang kasih pekerjaan di dunia ini kalau bukan para pengusaha? Bukan mereka-mereka yang suka ngomong itu yang kasih kerja orang, tapi para pengusaha ini. Jangan selalu anti pengusaha. Apalagi pengusaha daerah pribumi lagi. Suka dimacam-macamin. Kita lawan semua yang berpikir begitu,” tandas Kalla ketika itu.

Menurut Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, penyebutan kata pribumi dalam pidato Anies bukan suatu ungkapan rasis. Apalagi jika kemudian dianggap bertujuan memecah belah bangsa.
“Dulu Pak Jokowi bilang lapangan kerja untuk pribumi, begitu juga Bu Mega bilang pendidikan untuk pribumi, apakah mereka akan memecah belah bangsa?” tanya Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/10/2017).

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Edhy Prabowo menegaskan, bahwa istilah pribumi tidak pernah diharamkan. Bahkan, penggunaan istilah itu dalam pidato Anies mengandung sikap positif, yaitu mengangkat martabat warga asli yang selama ini sudah sangat termarjinalkan. “Selama ini kita lihat pribumi yang termajinalkan,” ujar Edhy Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/10).

Pidato Anies, imbuhnya, cuma menggarisbawahi bahwa masyarakat pribumi selaku kaum mayoritas yang tinggal di Republik Indonesia harus hidup bebas dari ketertindasan. “Kalau menurut saya enggak ada yang haram kok dengan kata pribumi,” tegas Edhy lagi.

Genosida Orang Indonesia Asli

Kata pribumi merupakan sebuah kosa kata yang sudah sangat lazim bagi bangsa Indonesia. Istilah pribumi itu sebetulnya menyakitkan bagi Bangsa Indonesia. Betapa tidak, Istilah itu muncul di era kolonial Hindia Belanda, terjemahan dari kata Inlander (bahasa Belanda). Istilah ini pertama kali dicetuskan dalam undang-undang kolonial Belanda tahun 1854 oleh pemerintahan kolonial Belanda.

Menyakitkan, karena digunakan Belanda untuk merujuk pada kelompok penduduk asli di Nusantara. Tujuannya, terutama untuk diskriminasi sosial dalam tiga tingkat, yakni ras kelas pertama adalah orang Eropa, ras kelas kedua adalah Timur Asing (Tionghoa, Arab, India dan non-Eropa lain), dan ras kelas ketiga adalah Inlander, yang kemudian diterjemahkan menjadi pribumi. Menyakitkan, karena kata pribumi rupanya kelas paling bawah.

Walau menyakitkan, kata itu tetap hidup dan terus dipakai oleh berbagai kalangan termasuk para pemimpin seperti Anies Baswedan.

Di era Orde Baru misalnya ada istilah pengusana pribumi yakni Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI). Sampai sekarang bahkan masih ada dijumpai bus dengan nama Pribumi.

Kata pribumi itu sendiri menjadi semacam identitas untuk menyebut orang Indonesia asli. Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata pribumi diartikan sebagai penghuni asli. Mempribumikan diartikan menjadikan milik pribumi.

Dalam perspektif ini maka Inpres 26 tahun 1998 yang kemudian diundangkan dalam UU No 40 tahun 2008 menjadi mengundang pertanyaan. Sebab kata pribumi merujuk pada orang Indonesia asli. Dalam konteks bangsa-bangsa di dunia, maka orang Indonesia asli itu dapatlah disebut sebagai salah satu “suku” di dunia, statusnya sama dengan Bangsa China yang juga merupakan salah satu “suku” di dunia.

Di Indonesia sendiri terdapat 1.340 suku bangsa. Penyebutan nama salah satu suku juga bertendesi diskriminatif. Jika kemudian ada UU UU No 40 tahun 2008, maka seharusnya juga ada UU tentang Penghapusan Etnis/Suku. Jika tidak, maka UU No 40 tahun 2008 dengan sendirinya diskriminatif.

Lebih dari itu, “melarang” menggunakan kata pribumi, mengarah pada upaya menghilangkan identitas orang Indonesia asli.

Dikatakan demikian karena kalimat “orang Indonesia asli” juga sudah tidak ada dalam UUD 1945. Kalimat “orang Indonesia asli” sudah dihapus melalui amandemen pasca reformasi.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen) disebutkan, “Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden“.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum amendemen berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli

Antara orang Indonesia asli dengan warga negara Indonesia merupakan dua hal yang sangat berbeda. Orang Indonesia ukurannya adalah darah, genetika, dan adat istiadat, sementara warga negara Indonesia ukurannya cukup pengakuan secara hukum.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 (Amandemen), maka siapapun yang lahir di Indonesia, termasuk mantan penjajah dan kaki-tangannya yang selama ratusan tahun masa penjajahan di Nusantara, dapat menjadi Presiden NKRI.

Jadi setelah mengamandemen kalimat “orang Indonesia asli” lalu ada UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang konsekuensinya “melarang” penyebutan istilah pribumi.

Penghilangan kalimat “orang Indonesia asli” dalam UUD ditambah larangan menyebut kata pribumi sama saja menghilangkan keberadaan “orang Indonesia asli.”  Yang tinggal adalah warga negara Indonesia, yang ukurannya bukan darah, bukan genetika, bukan adat istiadat, melainkan cukup dengan pengakuan secara hukum, catatan sipil,  yang bisa dilakukan oleh siapa saja.

Penghilangan kalimat “orang Indonesia asli” dan “larangan” menyebut kata “pribumi” sama  saja dengan melakukan genosida terhadap orang Indonesia asli, tanpa melalui proses pembantaian atau pembunuhan seperti yang dialami etnis Rohingya di Myanmar.

Oleh sebab, UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dinilai perlu, bahkan harus diuji di Mahkamah Konstitusi, sementara penghilangan kalimat “orang Indonesia asli” dalam UUD 1945 harus dikembalikan melalui amandemen ke-5. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here