Harap-Harap Cemas Kiamat Kecil Presiden Jokowi

0
486
Presiden Jokowi akan menghadapi kiamat kecil fiskal pada November 2017. Mampukan tantangan ini dilalui?

Nusantara.news, Jakarta – Tak bisa dipungkiri, gegap gempita pembangunan infrastruktur dicanangkan oleh Presiden Jokowi di awal kepemimpinannya. Asumsinya, dengan membangun infrastruktur, maka akan mendorong pertumbuhan dan mengakselerasi perekonomian.

Nyatanya, proyek infrastruktur yang dicanangkan mencapai Rp5.500 triliun itu, kini mulai ‘batuk-batuk’. Bahkan sampai November 2017 diperkirakan ada kiamat kecil fiskal gegara memaksakan pembangunan infrastruktur. Akan berlanjut kah proyek infrastruktur? Atau harus dijadwal ulang?

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa penyediaan infrastruktur di Indonesia masih di bawah rerata negara lain yang setara. Infrastruktur Indonesia jauh di bawah China, India, Malaysia, Thailand, bahkan Brasil dan Vietnam.

Kesenjangan infrastruktur Indonesia, menurut Menkeu, hanya bisa diakselerasi dengan membangun sebanyak mungkin infrasrtuktur. Tujuannya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur sekaligus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

“Infrastruktur di sini bukan barang mewah, tapi kebutuhan standar untuk mobilitas masyarakat sehingga ekonomi tumbuh,” kata Sri pada acara Super Mentor di Djakarta Theater beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan biaya pembangunan seluruh sektor infrastruktur dari 2015–2019 diestimasi mencapai Rp5.519,4 triliun.

Dari estimasi biaya tersebut, menurutnya, 40,1% atau sebesar Rp2.215,6 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana APBN tersebut diharapkan dari penerimaan pajak yang dipungut setiap tahun.

Sisanya akan ditanggung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta dan investor asing.

Penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rerata negara setara, pemerintah meyakini ketertinggalan ini hanay bisa dilakukan dengan menggenjot pembangunan infrastruktur (Sumber: Kementerian Keuangan)

Tak sesuai harapan

Apa yang didengang-dengungkan para menteri tersebut ternyata realisasinya tidak sesuai kenyataan. Realisasi penerimaan pajak pada 2015 ternyata mengalami shortfall (selisih antara target dan realisasi) mencapai Rp239,3 triliun (18,5%), sementara pada 2016 tercatat sebesar Rp251 triliun (18,52%).

Lantas bagaimana shortfall yang bakal terjadi pada 2017? Sampai September 2017, total penerimaan pajak masih Rp770 triliun dari target sebesar Rp1.283,6 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp513,6 triliun.

Itu artinya, agar target pajak terpenuhi, pemerintah harus berhasil memungut pajak dalam sisa waktu tiga bulan ke depan rerata sebesar Rp171,2 triliun. Nyaris tidak mungkin, dan itu berarti akan terjadi shortfall lagi sedikitnya Rp300 triliun dengan asumsi penerimaan pajak tersisa Rp70 triliun per bulan.

Hal inilah yang membuat proyek infrastruktur menjadi terkatung-katung, karena penerimaan pajak tidak sesuai harapan dan lagi-lagi mengalami shortfall. Sebenarnya sejak 2006, sejak Darmin Nasution menjadi Dirjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak pernah berhasil memenuhi target hingga hari ini.

Tapi celakanya, asumsi pembiayaan APBN justru seperti mengabaikan realitas ini. Terutama proyek infrastruktur yang dipatok bombastis Rp5.500 triliun. Akibatnya, para menteri dipacu, terutama Menteri Keuangan, untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Multiplier effect-nya, bank-bank BUMN setengah dipaksa mengucurkan kredit infrastruktur. Bank Mandiri sampai semester I 2017 diketahui telah menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp133,7 triliun, Bank Negara Indonesia sebesar Rp 88,99 triliun, dan Bank Rakyat Indonesia Rp47,13 triliun. Sehingga total kredit infrastruktur dari tiga bank pelat merah itu sebesar Rp266,82 triliun.

Angka itu akan bertambah pada semester II 2017 sedikitnya dua kali lipat, atau minimal Rp533,64 triliun.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengingatkan perbankan dinilai perlu lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke proyek infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN sektor konstruksi, karena risiko likuiditas perusahaan pelat merah itu meningkat.

Dia menuturkan, risiko likuiditas perusahaan pelat merah yang mengelola proyek-proyek infrastruktur besar cenderung meningkat karena cashflow makin ketat.

Bahkan PriceWaterhouseCoopers (PWC) sudah mengingatkan pula lewat surveinya, bahwa pendapatan bunga bersih (net interest margin—NIM) perbankan pada 2017 akan tegerus separohnya. Sebuah isyarat yang perlu dicamkan.

Dan benar, risiko kredit itu mulai nampak dari kredit bermasalah (non performing loan—NPL) yang terus meningkat, kalau pada 2014 NPL masih di level 2,24%, maka pada 2015 naik menjadi 2,7%. Pada 2016 masih meningkat menjadi 3,18% dan diperkirakan pada 2017 akan turun sedikit ke level 3%. Walaupun NPL masih di bawah batas maksimum 5%, namun gejala peningkatan NPL menunjukkan adanya risiko likuiditas ke depan.

Gejolak kecil itu

Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menganggap rencana pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan fiskal ugal-ugalan. Celakanya, di tengah berbagai ketidaksesuaian penerimaan pajak, justru Presiden Jokowi tak mau bergeming mengurangi proyek infrastruktur.

“Upaya ekstra menggenjot pajak untuk membiayai infrastruktur saat ini bisa kontraproduktif. Indonesia akan menuju gejolak ekonomi kecil di bulan November,” kata Faisal kepada Kontan beberapa waktu lalu.

Akibat penerimaan pajak tak sesuai harapan, sementara biaya infrastruktur tak bisa dikurangi, maka mantan Kepala Bappenas/Meneteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie menganggap pemerintah telah memeras rakyat lewat pemaksaan pajak.

Itu sebabnya keluar aneka gagasan tambahan pungutan pajak yang aneh-aneh, seperti pajak petani tebu, pajak mahasiswa, pajak penulis, pajak oleh-oleh, menaikan NJOP, wajib lapor pajak sampai dengan Rp200 juta, menurunkan PTKP.

Bahkan Presiden Jokowi sempat melirik dana zakat, wakaf, dan terakhir dana haji, semua menunjukkan pemerintah panik karena pajak tak tercapai. Semua dilakukan demi memastikan infrastruktur on track.

Pada saat yang sama, dana investasi dari luar negeri ke tanah air juga jauh dari harapan. China yang mengaku akan men-take over 60% infrastruktur Jokowi, ternyata balik badan. Dana Raja Salman yang diharapkan juga belum kunjung tiba. Pendek kata, Jokowi hari ini dihantui kegagalan proyek infrastrukturnya.

Lebih jauh, Faisal mendapati pemerintah sudah mulai tidak disiplin dalam pengelolaan fiskal. Banyak pakem dalam mengelola fiskal yang ditabrak demi menggulirkan proyek infrastruktur. Padahal proyek infrastruktur itu juga tidak menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Dengan berbagai realitas yang ada, tampaknya bulan November 2017, menurut Faisal, akan ada gejolak kecil fiskal. Diduga ada tagihan utang yang jatuh tempo akhir Oktober 2017 hingga Rp550 triliun, bila tak penerimaan pajak tak bisa menutup maka pada November 2017 bisa ada gejolak.

Itu sebabnya Faisal menyarankan agar Presiden Jokowi menjadwal ulang proyek infrastrukur hingga 2020, setelah Pilpres selesai. Dalam dua tahun ke depan harus ada relaksasi fiskal, jangan dibuat tegang terus.

Kalau Presiden Jokowi terpilih lagi, maka proyek infrastruktur bisa dilanjutkan. Tapi kalau dalam dua tahun ke depan pembangunan infrastruktur terus digenjot, sementara kocek APBN makin terbatas, kiamat kecil itu bisa saja membesar. Semoga tidak terjadi.

Mungkin hal ini yang menjelaskan mengapa dalam pidato di berbagai tempat Presiden Jokowi selalu tampil marah-marah, misu-musu dan sedikit mengancam.

Evaluasi Faisal, proyek infrastruktur yang harus dikembangkan di awal-awal adalah pembangunan sebanyak mungkin pelabuhan. Hal ini akan memangkas 50% ongkos logistik sehingga produk Indonesia bisa lebih efisien dan lebih maksimal sampai ke luar negeri atau di Indonesia yang sangat luas ini.

“Kalau membangun jalan tol hanya bisa bisa dibangga-banggakan saat mudik lebaran saja, dampak ekonominya kecil sekali,” jelas Faisal.

Karena itu dia pribadi sudah menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi agar mengantisipasi kiamat fiskal pada November 2017.

Posisi Presiden Jokowi tampaknya benar-benar di ujung tanduk proyek infrastruktur. Semoga harap-harap cemas ini bisa dilalui dengan baik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here