Lima Hal Ini Bisa Menjerat Boediono dkk (2)

Harap-Harap Cemas Proses Hukum Boediono

0
90
Senyum kecut Boediono ketika dicegat puluhan wartawan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 3,5 jam.

Nusantara.news, Jakarta: Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono baru saja diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 3,5 jam terkait kasus PT Bank Century Tbk. Budi dimintai keterangan terkait siapa saja yang bertanggung jawab dengan kebijakan yang disangkakan merugikan negara hingga Rp7,4 triliun.

Ini adalah untuk yang kesekian kalinya kasus Bank Century diproses ulang oleh KPK setelah beberapa tahun pernah diproses dan mandeg. Kali ini KPK kelihatan bersemangat dan penuh percaya diri, mungkin karena memasuki tahun politik.

Akankah mantan Wakil Presiden Boediono benar-benar terjerat kasus Bank Century kali ini, setelah beberapa kali kasus ini diulang-ulang oleh KPK? Kalaupun akhirnya terjerat, perihal apa saja yang bisa menggiringnya ke hotel prodeo?

Hasil audit BPK

Adapun detil persoalan mengapa kasus Bank Century begitu heboh dan diduga melibatkan mantan orang nomor dua di republik ini tak lepas dari hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kasus Bank Century. Itu sebabnya, kalaupun Boediono terjerat dalam kasus ini, dia dianggap membiarkan lima hal temuan BPK.

Pertama, Mengenai proses merger dan pengawasan Bank Century oleh BI.

Dalam proses akuisisi dan merger Bank Danpac, Bank CIC dan Bank Pikko menjadi Bank Century, BI bersikap tidak tegas dan tidak prudent (berhati-hati) dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri.

BI tidak bertindak tegas dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bank Century selama 2005 sampai 2008. Seperti BI tidak menempatkan Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus meskipun CAR bank Century telah negatif 132,5%. BI memberikan keringanan sanksi denda atas pelanggaran posisi devisa netto atau PDN sebesar 50% atau Rp11 miliar dan BI tidak mengenakan sanksi pidana atas pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kedua, pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

BI patut diduga melakukan perubahan persyaratan ketentuan modal minium (capital adequacy ratio—CAR) dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) agar Bank Century bisa mendapatkan FPJP. Pada saat pemberian FPJP, CAR Bank Century negatif 3,53%. Hal ini melanggar ketentuan PBI nomor 10/30/PBI/2008. Selain itu, nilai jaminan FPJP yang diperjanjikan hanya sebesar 83% sehingga melanggar ketentuan PBI nomor 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150% dari plafon FPJP.

Ketiga, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BI tidak memberika informasi sepenuhnya, lengkap dan mutakhir pada saat menyampaikan bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik kepada KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan). Informasi yang tidak utuh tersebut terkait PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) atas SSB (Surat-Surat Berharga), SSB valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menurunkan kecukupan modal (CAR) dan meningkatkan biaya penanganan. BI baru menerapkan secara tegas ketentuan PPAP atas aktiva-aktiva produktif setelah Bank Century diserahkan penanganannya kepada LPS, sehingga terjadi peningkatan biaya penanganan Bank Century dari yang semula diperkirakan sebesar Rp632 miliar menjadi Rp6,7 triliun.

BI dan KSSK tidak memiliki kriteria yang terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Century tetapi penetapannya lebih pada judgement. Proses pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan mutakhir serta tidak berdasarkan pada kriteria yang terukur. KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal, berdampak sistemik serta menetapkan penanganannya kepada LPS dengan mengacu pada Perppu No. 4 Tahun 2008.

Dari semua ketentuan yang ada menunjukkan bahwa pada saat penyerahan Bank Century dari komite koordinasi kepada LPS tanggal 21 November 2008 itu kelembaggan komite koordinasi (KK) yang beranggotakan Menkeu sebagai ketua, Gubernur BI sebagai anggota dan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota belum pernah dibentuk berdasarkan UU.

Keputusan KSSK tentang penetapan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik tanpa menyebutkan biaya penanganan yang harus dikeluarkan oleh LPS. Sampai saat ini, LPS belum secara resmi menetapkan perhitungan perkiraan biaya penanganan perkara. Hal tersebut melanggar ketentuan Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 (PLPS No. 5) Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan gagal berdampak sistemik.

Penyaluran PMS (Penyerrtaan Modal Sementara) sebesar Rp6,7 triliun dilakukan melalui 4 tahap. Keempat tahap tersebut tambahan PMS yang tahap II sebesar Rp2,2 triliun tidak dibahas dengan Komite Koordinasi. Hal ini bertentangan dengan pasal 33 PLPS No. 5. Dimana intinya, selama bank gagal berdampak sistemik dalam penanganan LPS, maka LPS harus meminta komite koordinasi untuk membahas permasalahan bank serta langkah-langkah yang diambil kepada komite koordinasi.

PMS tahap II yang sebesar Rp2,2 triliun tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan permintaan dari manajemen Bank Century. Padahal ketentuan dalam PLPS No. 5 tidak memungkinkan LPS untuk memberikan bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas. Kemudian LPS melakukan perubahan ketentuan dari PLPS No. 5 dengan PLPS No. 3 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 dimana LPS dapat memenuhi kebutuhan likuiditas bank gagal sistemik. Dan pada tanggal yang sama, Dewan Komisioner LPS memutuskan untuk menambah biaya penanganan Bank Century untuk memenuhi likuiditas sebesar Rp2,2 triliun.

“Dengan demikian patut diduga bahwa perubahan PLPS merupakan rekayasa yang dilakukan agar Bank Century dapat memperoleh tambahan PMS,” demikian laporan audit BPK terkait Bank Century menyebutkan.

Berdasarkan dokumen notulensi rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008, penjelasan Ketua DPR periode 2004-2009, surat Ketua DPR RI kepada Ketua BPK pada tanggal 1 September 2009 perihal permintaan audit investigasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Century serta berdasarkan laporan Komisi XI DPR mengenai pembahasan laporan kemajuan pemeriksaan investigasi kasus Bank Century dalam rapat paripurna DPR tanggal 30 September 2009, DPR menyatakan bahwa Perppu No. 4 tahun 2008 tentang JPSK ditolak oleh DPR.

Penyertaan Modal Sementara kepada Bank Century sebesar Rp6,7 triliun, dari jumlah tersebut di antaranya sebesar Rp2,8 triliun disalurkan setelah tanggal 18 Desember 2008. Sebagian PMS tahap II sebesar Rp1,1 triliun, PMS tahap III sebesar Rp1,15 triliun dan PMS tahap IV sebesar Rp630,2 miliar, BPK berpendapat bahwa penyaluran dana PMS kepada Bank Century setelah tanggal 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.

Keempat, penggunaan dana FPJP dan PMS.

Penarikan dana dari pihak terkait dalam periode Bank Century ditempatkan dalam pengawasan khusus yakni pada 6 November 2008 sampai 11 Agustus 2009 sebesar ekuivalen Rp938,65 miliar melanggar ketentuan PBI No. 6 /9/PBI 2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank sebagaimana diubah dengan PBI No 7/38/PBI/2005 yang menyatakan bahwa bank berstatus dalam pengawasan khusus dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan BI kecuali telah memperoleh eprsetujuan BI.

Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik salah satu nasabah Bank Century yang dipinjamkan atau digelapkan sebesar AS$18 juta dengan dana yang berasal dari PMS. Selain itu, pemecahan deposito nasabah tersebut menjadi 247 Negotiable Certificate Deposit (NCD) dengan nilai nominal masing-masing Rp2 miliar dilakukan untuk mengantisipasi jika Bank Century ditutup maka deposito nasabah tersebut termasuk deposito yang dijamin oleh LPS.

Kelima, praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Bank Century yang merugikan Bank Century.

Dalam penanganan Bank Century, LPS telah mengeluarkan biaya penanganan untuk penyertaan modal sementara sebesar Rp6,7 triliun yang digunakan untuk menutupi kerugian Bank Century. Dari jumlah tersebut sebesar Rp5,86 triliun merupakan kerugian Bank Century akibat adanya praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pengurus bank, pemegang saham maupun pihak terkait Bank Century.

Karena Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal, dan penanganannya dilakukan oleh LPS, maka kerugian itu harus ditutup melalui penyertaan modal sementara oleh LPS yang merupakan bagian dari keuangan negara. Permasalah-permasalahan yang timbul adalah permasalahan surat-surat berharga dan transaksi-transaksi pada Bank Century yang mengakibatkan kerugian Bank Century.

Kemudian praktik-praktik perbankan yang tidak sehat yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus dan pihak terkait lainnya diduga melanggar Pasal 8 ayat 1, Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 50 serta Pasal 50 a UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah merugikan Bank Century sekurang-kurangnya sebesar Rp6,32 triliun yang pada akhirnya kerugian tersebut ditutup dengan dana PMS dari LPS.

Kelima hal itulah yang kemungkinan besar dapat memerangkap Boediono dan kawan-kawan karena telah memposisikan LPS sebagai pihak yang tersandera oleh kebijakan ugal-ugalan tersebut. Benar bahwa kebijakan tidak bisa dipidanakan, namun juga benar kalau kebijakan ugal-ugalan menyengaja menerabas UU, aturan perundang-udangan dan bahkan PBI yang dibuat sendiri oleh BI ikut diterabas.

Bahkan terlihat begitu kental diciptakan sebuah kebijakan yang disengaja agar dana LPS sebesar Rp6,7 triliun cair tanpa cantelan UU sama sekali. Bahkan ada yang dilakukan dengan mengakali peraturan yang belum ada. Jika demikian halnya, patutlah Boediono dkk untuk menjalani proses hukum yang seadil-adilnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here