Musim Merger Bersemi Kembali (4)

Harapan dan Tantangan Merger Bank yang Terlalu Liberal

0
165
Tahun ini setidaknya ada sembilan bank yang akan merger menjadi empat bank, ada plus minus sekaligus tantangan dan harapan yang menyertainya.

Nusantara.news, Jakarta – Sepanjang 2019 ini diperkirakan ada sembilan bank yang akan mengimplementasikan rencana merger dan akuisisi. Sebagian besar penggerak merger dan akuisisi tersebut adalah investor asing, terutama dari Jepang.

Setidaknya akan ada empat bank hasil merger di tahun 2019. Bank tersebut antara lain, pertama, rencana merger PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI).

Kedua, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) PT Bank Nusa Parahyangan (BBNP). Penggeraknya adalah Bank Tokyo Mitshubishi UFJ (MUFG).

Ketiga, rencana merger antara PT Bank Dinar Indonesia Tbk dan PT Bank Oke Indonesia juga dikabarkan bakal terealisasi pada tahun 2019 mendatang.

Keempat, ada juga Bank Korea Selatan yaitu Kookmin Bank yang resmi menjadi pemegang saham PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) sebesar 22% melalui rights issue.

Analis Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat penambahan modal dan akuisisi perbankan asing ke bank nasional punya dampak positif.

Sisi positifnya, menurut Bhima menandakan bahwa prospek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang cukup prospektif khususnya untuk pembiayaan proyek konstruksi, konsumsi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Pasar terbesar di Asean ada di Indonesia apalagi bicara soal tren perbankan yang masuk ke ranah digital. Jumlah pengguna internet aktif mencapai 132 juta orang dan pertumbuhan nya lima kali lebih cepat dari rata-rata penetrasi internet di dunia,” demikian ulasan Bhima belum lama ini.

Untuk kasus BTPN yang sedang transisi dari bank pensiunan ke fintech butuh modal besar. Sehingga konsolidasi dengan konglomerasi Sumitomo Mitsui Banking Corporation akan memberi suntikan modal yang besar untuk ekspansi digital.

Tapi disisi yang lain, terangnya porsi kepemilikan asing yang terlalu besar sebenarnya kurang menguntungkan ekonomi Indonesia. Model regulasi perbankan di indonesia dianggapnya terlalu liberal karena kurangnya pembatasan pemain asing.

“Implikasi dari liberalnya sistem perbankan maka potensi gangguan stabilitas sektor keuangan menjadi lebih beresiko. Jika terjadi krisis misalnya, modal asing bisa keluar dengan cepat,” jelasnya.

Melihat hal tersebut, regulator punya ranah untuk mengatur porsi asing agar stabilitas keuangan bisa lebih terjaga. Karena dampak negatif lainnya yakni ke persaingan dengan lembaga keuangan dalam negeri khususnya yang bermain disektor mikro makin ketat.

Sedangkan untuk Danamon dinilai Bhima cukup berpengalaman di sektor mikro, ditambah suntikan modal bisa menggerus pasar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi misalnya. Sehingga dari sisi persaingan pun perlu diperhatikan.

Untuk meningkatkan kinerja perbankan, banyak negara harus meliberalkan sektor finansialnya dan mulai mendorong masuknya bank asing ke dalam sistem perbankan nasional. Liberalisasi keuangan ditampilkan salah satunya lewat kemudahan izin pendirian bank.

Di Indonesia, kebijakan liberalisasi keuangan dimulai dengan Paket Kebijakan Juni 1983. Sasaran Paket Kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendalaman sektor finansial (financial deepening) dengan menghilangkan pagu suku bunga dan kredit.

Selanjutnya, kebijakan liberalisasi sektor keuangan diteruskan dengan pelaksanaan Paket Kebijakan 27 Oktober (Pakto) 1988, Paket Maret (Pakmer) 1989, Paket Desember (Pakdes) 1988, Paket Februari (Pakfeb) 1991 dan UU No. 7/1992 tentang Perbankan.

Di antara paket kebijakan yang ada, Paket Kebijakan 27 Oktober (Pakto) 1988 diakui sebagai paket kebijakan terbesar yang secara fundamental mengubah sistem perbankan nasional. Paket kebijakan ini menderegulasi sejumlah aturan untuk memberi kemudahan pendirian bank dan kantor cabang, terutama dari sisi permodalan. Paket ini mengizinkan pendirian bank baru dengan modal hanya Rp10 miliar. Demikian juga bank asing diperbolehkan beroperasi di 6 kota besar di Indonesia..

Salah satu ekses yang ditimbulkan dari adanya liberalisasi keuangan adalah meningkatnya peranan asing dalam industri perbankan nasional. Dalam hal kepemilikan asing, Indonesia termasuk negara yang sangat longgar di dalam sistem perbankannya. Kelonggaran itu tercermin dengan dimungkinkannya pihak asing memiliki saham bank umum hingga 99%.

Aturan pelonggaran sektor keuangan bahkan dilembagakan ke level UU, yakni UU No 7/1992 tentang Perbankan. Secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia No. 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang merupakan turunan dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan, mengatur bahwa pihak asing boleh memiliki saham bank umum hingga 99%.

Meski sempat diketatkan oleh Bank Indonesia lewat PBI No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, tapi beleid ini tidak benar-benar membatasi kepemilikan asing dalam industri perbankan Indonesia. Soalnya, walaupun ada aturan yang membatasi kepemilikan saham maksimum 40%, tapi dengan beberapa prasyarat, aturan ini masih membolehkan konsentrasi kepemilikan saham, termasuk asing, lebih dari 40%. Artinya, aturan ini tidak benar-benar membatasi kepemilikan asing dalam struktur kepemilikan bank di Indonesia.

Aturan ini kemudian jadi sasaran kritik banyak pihak. Para pengkritik, seperti Murdadi (2013), melandaskan pendapatnya pada betapa krusialnya peran sektor keuangan. Karena sangat penting, maka sangat wajar kalau sektor keuangan diproteksi. Bukan hanya dalam hal teknis operasional, tapi juga dari sisi struktur kepemilikan.

Umumnya para pengkritik menganalogikan sektor keuangan, dimana bank sebagai aktor utamanya, seperti darah di dalam tubuh. Ketika darah dalam tubuh tidak lagi dikendalikan atau dimiliki oleh tubuh sendiri, tetapi oleh pihak lain, dalam hal ini asing, maka kehancuran tinggal menanti waktu.

Dengan kata lain, bila sektor keuangan yang amat penting bagi suatu negara dikelola dengan cara yang terlalu liberal hingga memungkinkan asing mendominasi kepemilikan bank umum, maka kehancuran perekonomian dari negara itu tinggal menunggu waktu.

Memang, jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Australia, kebijakan pemerintah untuk sektor keuangan (financial policies) lebih longgar. Di Malaysia, penetrasi asing dalam struktur kepemilikan perbankan dibatasi hanya 17%. Begitu pun di Australia, porsi kepemilikan asing hanya boleh maksimum 35%. Oleh karena itu, kebijakan sektor finansial Indonesia yang membolehkan kepemilikan saham bahkan hingga 99% dirasa sangat liberal oleh kelompok pengkritik.

Karena dianggap terlalu longgar, beberapa waktu lalu dimunculkanlah diskursus terkait struktur kepemilikan dalam perbankan nasional. Arahnya difokuskan pada upaya pembatasan kepemilikan bank, termasuk oleh pihak asing. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja perbankan nasional. Keinginan membatasi kepemilikan ini bahkan dimasukkan ke dalam agenda program legislatif nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019.

Artinya, diadakan revisi atas UU Perbankan yang dikritik karena sangat liberal. Hanya untuk mewujudkan ini tidaklah mudah. Usaha merevisi UU Perbankan sejatinya sudah dimulai sejak Prolegnas 2010-2015, bahkan tahun 2018 tak kunjung rampung. Saat itu Rancangan Undang-Undang (RUU) bahkan sudah selesai dikerjakan. Tapi, RUU itu tetap gagal disepakati. Yang mana ini mengindikasikan besarnya tarik-menarik kepentingan antarpihak, baik yang mendukung maupun yang menolak wacana [bersambung].

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here