Harapan Tokoh Adat: Kasih Kesempatan Orang Papua Jadi Dirut Freeport!

1
397
foto

Nusantara.news, Jakarta, –Alotnya perundingan negosiasi antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah menuai dampak yang kurang menguntungkan bagi tenaga kerja Freeport di Papua. Sedikitnya, 1.500-an orang sudah terkena PHK akibat semakin menumpuknya konsentrat yang tidak bisa diimpor. Hal ini berawal dari penolakan pihak Freeport disodorkan Surat Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) dengan segala aturannya.

Sama-sama ngototnya. Pemerintah bersikukuh supaya Freeport mengikuti aturan main yang telah ditetapkan di dalam PP No. 1 Tahun 2017 yang dikuatkan pada Pasal 170 UU Minerba No. 4 Tahun 2009, yang mengharuskan Freeport mengganti statusnya dari KK menjadi IUPK. Sedangkan Freeport dengan segudang alasannya tetap ngotot minta difasilitasi lagi oleh pemerintah Indonesia  sebagaimana waktu berlakunya sistem Kontrak Karya (KK).

Belakangan, saling ancam dan menantang pun digelar. Freeport mengancam membawa persoalan ini ke arbitrase internasional, bahkan ancaman PHK karyawannya pun sudah dibuktikan walaupun belum seluruhnya. Sebaliknya, pemerintah Indonesia pun menantang, siap melayani Freeport di badan arbitrase internasional tersebut.

Masalah perseteruan dari kedua belah pihak yang hingga saat ini masih menggantung membuat situasi dan kondisi  semakin kisruh. Yang membuat masalah bertambah runyam adalah begitu banyaknya orang Papua kehilangan mata pencaharian. Maklum, 90 persen penduduk Papua bergantung nasibnya di pertambangan Freeport.

Pemerintah Indonesia memang menantang Freeport  ke arbitrase internasional. Tetapi, harapan penyelesaian ke meja perundingan masih tetap menjadi  tumpuan jalan terbaik yang diinginkan pemerintah Indonesia.  Sepertinya, memang  ada upaya dari Pemerintah untuk mengendurkan ketegangan yang semakin memuncak. Padahal, sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudah  memberikan isyarat untuk ‘perang tanding’ di arbitrase internasional.  Jumat yang lalu (1/3/17), Jonan seakan memberi sinyal siap berunding. Dia menegaskan, pemerintah akan kedepankan perundingan menghadapi keberatan PT Freeport Indonesia terhadap regulasi baru. Kata Jonan, ini arahan dari Presiden Jokowi.

Beberapa hari yang lalu, ramai media memberitakan sikap ‘heroisme’ Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Jonan karena dianggap berani menantang Freeport atas dasar alasan kepatuhan pemerintah menjalankan UU Minerba No 4 Tahun 2009 dan PP No.1 Tahun. Banyak dukungan diberikan kepada Presiden Jokowi dan Jonan, termasuk  DPR .

Freeport Indonesia  mendapat dukungan penuh dari  Presiden Donald Trump yang sudah memastikan diri akan membantu. Jika pemerintah AS turun tangan, itu artinya perseteruan semakin meningkat yang bermula hanya Pemerintah RI dengan perusahaan tambang, menjadi perlawanan antara Pemerintah Indonesia berhadapan dengan pemerintah Amerika Serikat. Entah apa yang kemudian Presiden Jokowi sedikit berubah sehingga Jonan mengatakan, pemerintah tidak mewajibkan atau memaksa perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

Pernyataan Pemerintah yang lebih mengedepankan perundingan pada Freeport memang bukanlah suatu tanda menyerah. Karena, Pemerintah tetap mengacu kepada regulasi yang sudah ada, di mana setiap perusahaan tambang yang mau ekspor harus mengubah perizinan menjadi IUPK, di samping harus melakukan divestasi sebesar 51% dan mengikuti metode baru pembayaran pajak dan royalti. PTFI mau saja mengikuti metode baru itu, tetapi anehnya, mau mengubah status perizinan namun menolak ketentuan lainnya yang diatur dalam PP tersebut. Alasan penolakan PTFI terhadap IUPK antara lain karena khawatir nantinya tidak bisa mengajukan perpanjangan kontraknya. Padahal, dengan IUPK, Jonan menegaskan tidak ada masalah bila Freeport ingin mengajukan permohonan perpanjangan lagi.

Ketua Lembaga Musyarawah Adat Suku Amungme, Odizeus Beanal, dalam diskusi di Jakarta, beberapa hari lalu, mengatakan, bagi masyarakat Papua, perseteruan Freeport dengan pemerintah Indonesia hanyalah warming up  belaka. Karena kekisruhan di Freeport tidak lebih hanya sebagai pemanasan untuk renegosiasi kontrak pada 2019. Bukan untuk kepentingan kedaulatan energi.

Odizeus  menyatakan, baik pemerintah maupun PTFI sebagai operator KK hanya sibuk bersiteru membicarakan KK. Tetapi, perseteruan mereka hanya  mengorbankan rakyat Papua.  “Gunung itu berada di lahan kami. Untuk itu, kami perlu dilibatkan untuk membicarakan kontrak yang ingin disepakati. Mau itu IUPK atau tetap KK, entah apalah itu, biarkan kami ikut menentukan,” kata Odizeus.

Warga Papua  merasa hanya menjadi korban pencaplokan lahan dan perjanjian investasi tanpa mendapat kompensasi yang setimpal. Lahannya dicaplok dan dipagari berpuluh-puluh tahun sebagai areal tambang kontrak karya, tapi  orang Papua hanya menjadi penonton di tanah adatnya sendiri sebagai akibat kesepakatan kontrak karya pemerintah dengan PTFI. Perselisihan  kepentingan Freeport dengan pemerintah sangat  tak menguntungkan bagi masyarakat Papua. Dampaknya bagi masyarakat Papua sudah sangat luas. Sudah banyak sekali yang dirumahkan, Cuma tinggal 40% yang masih bertahan.

Negara kita memang tidak pernah berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri. Bagi tokoh masyarakat Papua Thaha Al Hamid, pemerintah tidak pernah serius menyelesaikan kasus Freeport. Ini bukan barang baru yang melibatkan banyak kepentingan di Indonesia.  Thaha juga menyakini perselisihan ini cuma sebagai pemanasan (warming up) saja menjelang renegosiasi  pada 2019. “Saya sendiri termasuk orang yang nggak percaya pemerintah akan mau begitu saja memutuskan kontrak karya Freeport,” ujar Thaha Al Hamid.

Dalam kontrak-kontraknya yang lalu, semasa Orde Baru masih berkuasa, Freeport berjibaku “aji mumpung”.  Di zaman itu, Freeport sangat ‘dimanjakan’ Orde Baru. Konsesi lahan tambangnya yang telah diberikan 100.000 ribu hektar, dalam perpanjangan kontrak berikutnya, pada 1991, Pemerintahan Presiden Soeharto memperluasnya lagi menjadi 2,6 juta hektar. Entah apa yang menjadi pertimbangan pemerintah waktu itu sehingga Freeport diberikan area yang berlipat-lipat kali lebih luas bagi pemegang konsesi tambang yang sama. Ketika Freeport meminta 2,5 juta hektar, pemerintah Indonesia malah memberikan 2,6 juta ha. Artikel Tempo edisi 17 September 1991 dengan judul “Tak Cukup Lagi 100.000 Hektar” mengulas perpanjangan kontrak Freeport selama 30 tahun (Tempo/12 Maret 2017).

Adalah Ketua Kaukus Parlemen Papua – Papua Barat Robert Joppy Kardinal yang kali ini juga menyuarakan ketidakpuasannya terhadap Freeport. Robert yang belakangan ini semakin lantang membeberkan kebobrokan operasional  PT Freeport Indonesia mengatakan, selama setengah abad PTFI beroperasi di Papua, PTFI tidak mampu mengangkat sumber daya manusia Papua.

Menurut Kardinal, dia melihat Presiden, Menko dan seluruh menterinya sudah menunjukkan bahwa Indonesia punya kedaulatan. Presiden Jokowi itu luar biasa. Apa yang dilakukan di luar dugaan, dan rakyat pasti mendukung penuh beliau. Bagi Kardinal, Pemerintah Indonesia tidak perlu takut menghadapi ancaman PTFI. Apalagi, Freeport itu bukanlah BUMN-nya AS. Jangan sesekali mengait-kaitkan bahwa PTFI itu seakan-akan proyek negara AS.  Bahwa Freeport telah membangun jalan, iya. Membangun Bandar, iya, dan juga operasionalnya. Tetapi membangun manusianya, tidak.

Robert Joppy Kardinal berharap, pengganti Dirut PTFI Chappy Hakim, orang asli Papua. Sudah waktunya orang Papua diberi kepercayaan menjadi orang nomor satu di Freeport Indonesia. Kan panas, setelah 50 tahun PTFI beroperasi di Papua, orang Papua jadi pimpinannya. Lebih jauh harapan Robert, jika orang orang Papua dijadikan Dirut PTHI supaya dia bisa tahu rakyatnya mau apa.

Yang jelas, kata Kardinal, jika orang Papua yang jadi pimpinan Freeport, konflik bisa diselesaikan secara mandiri, bisa duduk secara adat menyelesaikan persoalan dengan baik. Sekarang ini, anak-anak Papua disekolahkan, tetapi setelah 50 tahun PTFI di Papua, anak-anak Papua tidak diberikan jabatan apa-apa (RM/2/3/17). []

1 KOMENTAR

  1. President Direktur Freeport Indonesia.

    Salam,
    Mencermati keinginan dan harapan warga Papua dan Kepala Suku Papua,
    maka perlunya saya menjelaskan bahwa semua keinginan itu akan terwujud seperti membalikan telapak tangan saya, tapi yg menjadi persoalan bersama adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa secanggih dan baiknya teknologi untuk meminimalisasi dampak pencemaran lingkungan tidak akan membawah titik puas, tapi Freeport akan berusaha mencari teknologi terbaik dan jika dikemudian hari tetap kurang memuaskan mari kita terimah bersama. Yang ke-2 perlunya kerelaan perubahan bentuk topografi wilayah dan anggaplah itu tempat danau tidur. Yang ke-3 perlunya dukungan kuat untuk Freeport dalam semua kebijakan dan rencana baru, dan tentunya freeport tetap akan menjalankan program CSR dan program sosial ekonomi lainnya.

    Dan selanjutnya dalam 10-15 tahun kedepan masyarakat alamiah akan menduduki posisi manajerial menengah sampai direksi, dan perlunya peningkatan penduduk papua alamiah yg lebih banyak mendekati 10 juta dan freeport akan mendorong program itu dan tentunya dukungan pemerintah. Adapun sedikit rencana strategis yg akan dijelaskan adalah fixed quota sampai 40thn jika belum menemukan sumber cadangan baru, pajak air yg produktif, pembangunan smelter jika dinilai produktif, persetujuan hukum lex spesialis dari masyarakat untuk kontrak 100 tahun, pembagian keuntungan yg adil antara freeport dan pemerintah, hibah saham 10-30 persen untuk pemerintah di tahun ke-20, dan total 60-70% di tahun ke-40, selanjutnya explorasi sumber-sumber baru, dan tunjangan untuk kepala suku perbulan, bantusn babi 100 ekor, pendidikan, kesehatan, dan selanjutnya, 99% tenaga kerja freeport adalah suku alam atau yg lahir di papua dan akan dicari program lainnya.

    Yang terpenting ke-5 adalah harusnya Freeport mendapat dukungan masyarakat untuk mendapatkan lex spesialis kontrak selama 99 tahun dan dukungan lex spesialis untuk pengecualian UU No. 4 2009 dalam kontrak kerjasama sah dgn pemerintah dan masyarakat alami Papua atau cukup dgn masyarakat adat Papua.

    Tapi pertanyaan yg timbul apakah hanya Freeport yg dapat memberikan itu? Jawabnya hanya Freeport yg dapat melakukan itu untuk masyarakat Papua! Tapi perlu diingat adalah jangan membebankan semua kebutuhan pembangunan Papua semua aspek dibebankan ke Freeport itu juga tanggung jawab Jakarta. Apalagi program dan rencana anggaran setahun dua tahun dengan cost besar untuk wilayah Pspua dibebankan kepada Freeport saja, yang sebenarnya harus dijalankan sejak silam. OK

    Selanjutnya harus diulang kembali hal awal, perlunya menerima keadaan perubahan topografi dan lingkungan tapi Freeport berkomitmen kuat untuk mengurangi semaksimal mungkin dgn penggunaan teknologi dan menanggung dampak negatif yg timbul langsung atau tidak langsung.

    Let’s wealth together with Freeport Indonesia affiliate Freeport McMorran Inc.

    Terimahkasih
    Markus S
    Presiden Freeport Indonesia

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here