Harga-Harga Naik, EBA Publik Jokowi Menukik

0
112
Emotional Bank Account (EBA) publik terhadap Presiden Jokowi terus merosot menyusul naiknya harga-harga, hal ini terefleksikan dari menurunnya elektabilitas sang kadidat Presiden 2019 itu dari berbagai survei.

Nusantara.news, Jakarta – 

Nusantara.news, Jakarta – Belakangan ini harga-harga pangan terus naik, menunjukkan rendahnya manajemen pangan nasional. Tentu saja pada saat yang sama kredibilitas pemerintah di hadapan rakyat makin menurun, sebagaimana hukum besi emotional bank account (EBA).

Cara berpikir kaum ibu umumnya sederhana, jika pemerintah bisa mengendalikan harga-harga, apalagi bisa menurunkan harga, siapapun pemimpinnya, tentu akan didukung, dipuji, bahkan dielu-elukan. Sebaliknya jika harga-harga naik tajam, tentu saja kaum ibu meradang, sampai-sampai keluar dari mulut mereka, “Amit-amit punya pemimpin yang menyengsarakan kaum perempuan. Urusan dapur jadi berantakan, uang makan serba tidak cukup.”

Itulah fragmentasi dan keluhan kaum ibu dalam menyikapi kenaikan berbagai harga pangan. Itu sebabnya jeritan kaum ibu ini patut didengar pemerintah sebagai bahan evaluasi mendalam.

Dalam hubungan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam komunitas yang terkecil seperti Rukun Tetangga dan keluarga, ada alat ukur kualitas hubungan yang namanya rekening bank emosi (emotional bank account–EBA). Yakni rekening hubungan interelasi antara manusia dengan manusia lainnya, rakyat dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta lembaga dengan lembaga.

Sifat dari hubungan ini seperti rekening tabungan atau deposito di bank, sesekali mengalami pendebetan dan dikali lain mengalami pengkreditan. Sifat hubungan itu bisa mengalami surplus dan dapat juga menjadi defisit, tergantung dari kualitas hubungan yang dibangun dan prestasi serta wan prestasi yang disuguhkan.

Mungkin analogi ini dapat menjelaskan mengapa pamor Presiden Jokowi yang belakangan terus merosot. Menurut survei Network for South East Asian Studies (NSEAS) di bulan Agustus 2017, tingkat elektabilitas Jokowi turun ke posisi 42,6%.

Angka itu turun drastis jika dibandingkan survei sebelumnya sempat di posisi 65%. Penurunan angka elektabilitas Jokowi tersebut hanya karena adanya dukungan yang diberikan oleh Partai Golkar.

“Sebelum Golkar dukung Jokowi, elektabilitasnya di atas 50%. Tapi setelahnya, menurut survei SMRC, elektabilitas Jokowi pada Juni 2017 adalah 34%. Litbang Kompas, elektabilitasnya pada April 2017 hanya 42,6%,” ungkap pengamat politik NSEAS Mochtar Effendi.

Namun survei terakhir yang dilakukan oleh Median, menunjukkan elektabilitas Jokowi turun hingga ke level 35,7% pada Juli 2018. Padahal di April 2017 masih di level 36,9%, Oktober turun ke 36,2% dan terus menurun. Elektabilitas kandidat Presiden di putaran kedua masih di bawah 50% masih jauh dari aman.

“Karena suara Pak Jokowi secara konsisten mengalami penurunan dari bulan ke bulan. Sehingga secara konsisten mengalami lampu kuning dan secara konsisten menurun,” kata Rico Marbun, peneliti dari lembaga survei Median.

Dia juga mengatakan, terdapat 65% yang belum mau memilih Jokowi. Dan terdapat 35% yang memilih Jokowi. “21% memilih Prabowo dan 16,1% tidak memilih siapapun.”

Hal tersebut, menurut Rico, ada beberapa faktor lantaran suara Jokowi terus merosot. Yaitu masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia terdapat 15,6%. Kemudian harga kebutuhan pokok yang terus meningkat terdapat 13,1%, masalah korupsi 10,1%, tarif listrik yang tinggi 9,7%. Hal tersebut kata Rico yang jadi alasan suara Jokowi terus merosot.

“Hal inilah yang jadi PR Jokowi yang menyebabkan suara Jokowi terus menurun,” kata Rico.

Ayam naik

Salah satu penyebab merosotnya elektabilitas Jokowi adalah melambungnya sejumlah bahan kebutuhan pokok. Sejak menjelang puasa hingga lebaran, harga beras membubung tinggi, itu sebabnya Pemerintah Jokowi mempermaklumkan impor meskipun sudah mulai masuk musim panen.

Tak hanya beras, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga mengimpor gula, garam, jagung, kedelai, cabai, bawang putih, jeruk, dan tepung. Aneka impor barang tersebut dilakukan untuk menekan harga-harga bahan pangan yang terus membubung.

Belum lama ini harga telur melonjak hingga Rp30.000 per kilogram sehingga para ibu rumah tangga, termasuk para pedagang makanan yang berbahan baku telur, kelimpungan.

Alasan Mendag Enggar karena aktivitas piala dunia, sehingga banyak warga yang begadang nonton bola, karena lapar sehingga merebus mie instan dan pasti pakai telur. Alasan yang tidak rasional ini pun mengecewakan publik, seolah menutupi ketidakmampuannya mengelola harga.

Padahal menurut beberapa pedagang telur, penyebab naiknya harga telur lantaran pakan ternak 60% masih memiliki bahan baku impor. Sehingga ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, maka jumlah nominal yang harus dikeluarkan para pedagang pakan ternak meningkat.

Peningkatan harga itulah kemudian yang dibebankan kepada warga yang mengkonsumsi telur.

Pada bagian lain, saat lebaran hingga sebulan pasca lebaran, terjadi kenaikan harga daging sapi dan kerbau, sehingga masyarakat beralih dari makan daging sapi dan kerbau menjadi makan daging ayam yang lebih murah. Akibatnya ayam petelur pun ikut dijual dan dikonsumsi masyarakat.

Sementara hingga kini peremajaan ayam petelur itu belum tuntas, sehingga berpengaruh pada produksi telur yang merosot. Sebagaimana hukum supply and demand, ketika produksi telur merosot, maka harga jualnya pun naik.

Lagi-lagi, Mendag membangun argumentasi yang tidak masuk akal, itu sebabnya wajar jika kaum ibu dan para konsumen telur pada umumnya marah.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi rakyat yang sudah terbiasa makan telur, mencari alternatif pangan lain. Karena kondisi ini tidak berhenti di sini saja, makanya wajar kalau EBA publik terhadap Jokowi semakin merosot.

Isu teranyar terjadi kenaikan harga daging ayam yang naik hingga Rp50.000 per ekor dengan berat 15 kilogram. Padahal sebelumnya harga daging ayam masih di kisaran Rp40.000 per ekor seperti dijual di pasar Pondok Labu.

Bahkan kenaikan harga daging ayam, menurut beberapa pedagang, terjadi sejak awal tahun hingga hari ini. Harga daging ayam terus merangkak gegara mahalnya pakan ternak yang 60% komponennya berasal dari impor.

Dengan melemahnya rupiah, maka otomatis jumlah dolar yang dibutuhkan untuk membeli pakan ternak semakin mahal. Sebenarnya pelemahan rupiah terjadi tidak hanya karena faktor impor bahan pangan, tapi juga impor barang modal dan peralatan untuk menunjang pembangunan infrastruktur. Bahkan kabarnya harus mengimpor tenaga asing yang dapat menjalankan peralatan penunjang infrastruktur tersebut.

Kumulasi dari aneka impor tersebutlah yang menyebabkan defisit neraca perdagangan terus melebar.

Sampai di sini tampaknya Pemerintah Jokowi perlu mawas diri, terutama dalam mengeluarkan kebijakan impor, mengelola harga pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sampai di sini juga kita melihat bahwa kapasitas menteri-menteri ekonomi Jokowi tidak mumpuni, termasuk kapasitas koordinasi yang lemah, sehingga secara kumulatif kebijakannya tidak melindungi daya beli masyarakat.

Wajar kalau kemudian EBA publik dari waktu ke waktu terus merosot terhadap Pemerintah Jokowi, dan itu terefleksikan dari aneka survei yang menunjukkan elektabilitas Jokowi yang terus merosot.

Jika Jokowi ingin selamat pada Pilpres 2019, maka masih ada waktu beberapa bulan ke depan untuk menerbitkan kebijakan yang melindugi rakyat kebanyakan. Terutama menyangkut perlindungan daya beli dari kenaikan harga-harga yang semakin liar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here