Harga Telur dan Kedaulatan Pangan

1
88
Kenapa harga telur ayam naik?

Nusantara.news, Surabaya – Sepekan terakhir harga telur beranjak naik hingga Rp30 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp20 ribu. Bahkan, di sejumlah agen ada yang menjual di atas Rp30 ribu. Tak hanya telur yang harganya naik, daging ayam juga mengikuti. Tak pelak ini membuat pusing masyarakat utamanya ibu-ibu dan konsumen lain harus memutar otak menghemat uang belanja.

Menyikapi itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku segera mengatasi dengan menyiapkan sejumlah langkah. Bergerak cepat memanggil peternak ayam petelur termasuk penjual pakan. Itu dilakukan untuk segera menstabilkan lonjakan harga. Termasuk melakukan intervensi pasar jika harga telur tak beringsut turun dalam seminggu ini. Juga meminta pelaku usaha telur tidak mengambil tambahan keuntungan di saat kondisi seperti ini. Termasuk perintah mengeluarkan persediaan telur ayam milik perusahaan dan pengepul besar telur ayam.

“Kami minta dan juga telah mendapat respons positif dari pelaku usaha, yaitu jangan mengambil tambahan keuntungan,” kata Enggar di Jakarta, Senin (16/7/2018).

Kesigapan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla ini layak diacungi jempol. Namun, kesigapan dan langkah cepat termasuk memanggil peternak juga pedagang pakan ayam serta melakukan intervensi pasar saja, tak cukup. Masyarakat, butuh kenyataan saat pergi belanja tidak dipusingkan dengan lonjakan harga-harga kebutuhan bahan pokok.

Namun, sebagian masyarakat mengaku heran, menilai ada yang tidak masuk akal di sejumlah pernyataan sang menteri. Selain lonjakan harga telur akibat menurunnya pasokan, tingginya kematian ayam akibat cuaca ekstrem serta penggunaan antibiotik yang dilarang pemerintah. Penyebab lain yang dinilai tidak masuk akal adalah, karena panjangnya cuti pegawai di musim libur lebaran dan musim piala dunia, benarkah itu ada hubungannya, atau menteri hanya asal ngomong.

Melambungnya harga telur tak lepas dari perhatian Prabowo Subianto. Selain mengaku heran, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut harga telur saat ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Itu karena negeri ini belum serius menerapkan filosofi pendiri bangsa ‘Berdikari’ atau berdiri di atas kaki sendiri, dan karena hingga saat ini masih ada campur tangan impor. “Karena komponen impornya masih ada. Kita meninggalkan filosofi pendiri bangsa kita, berdiri di atas kaki sendiri,” ucap Prabowo, Selasa, (17/7/2018).

Untuk diketahui, ternyata hingga Juni 2017, Indonesia masih mendatangkan sejumlah kebutuhan bahan pokok dari luar negeri. Ini patut dipertanyakan bagaimana penjabaran Nawacita, khususnya untuk ketahanan pangan. Sejumlah kebutuhan pokok yang masih impor, telur unggas yang di bulan Juni 2017 mendatangkan 610 kilogram senilai US$ 12,4 ribu. Di kurun waktu Januari hingga Juni 2017, tercatat sebanyak 34,1 ton atau senilai US$ 2,5 juta.

Bahan pokok lainnya yang masih di impor di Juni 2017 yakni, beras sebanyak 36,3 ribu ton atau US$ 15,8 juta. Tepung terigu sebesar 1,8 ribu ton setara US$ 545,5 ribu. Gula pasir 3,7 ribu ton setara US$ 2,5 juta. Daging lembu 11,6 ribu ton setara US$ 39,4 juta. Garam di Juni 2017 sebesar 253,8 ribu ton setara US$ 8,1 juta, yang naik dari sebelumnya. Mentega sebanyak 1,3 ribu ton atau setara US$ 7,8 juta. Minyak goreng 1,9 ribu ton atau US$ 2,4 juta. Bawang putih 90,9 ribu ton setara US$ 109,9 juta. Lada 23,1 ton setara US$ 141 ribu. Kentang 6,9 ribu ton atau US$ 3,0 juta. Cabai kering tumbuk sebanyak 2,6 ribu ton atau US$ 3,1 juta. Cabai awet 83,5 ton setara US$ 120,2 ribu.

Yang disampaikan Menteri Enggar berbeda dengan analisa Ketua Asosiasi Peternak Layer Nasional, Musbar yang membeber naiknya harga telur, pertama karena turunnya produktivitas ayam petelur. Itu lantaran penyusutan populasi ayam lebih tinggi dari normal, 8-10 persen dari populasi, itu terjadi sejak 2 tahun terakhir.

Musbar menyebut, di catur wulan terakhir tahun 2017, anak ayam banyak yang mati saat berada di periode grower, hingga mencapai kematian dari 20 persen sampai 100 persen.
Kedua, karena dampak tren deplasi yang diperparah akibat penjualan ayam afkir yang meningkat saat ramadan dan lebaran tahun 2018.

Sementara, jika mengacu program ketahanan pangan di pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah berjalan empat tahun, sangat janggal jika kebutuhan pokok masih harus di impor. Lantaran dalam agenda ke tujuh RPJMN 2015-2019 dari Nawacita, pasangan Jokowi-JK bertekad mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satunya mewujudkan, meningkatkan, kedaulatan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan dimaksudkan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019, yakni tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, namun hingga hari ini hasil seperti apa?
Berikutnya, terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi. Serta didukung peningkatan cadangan beras guna memperkuat stabilitas harga. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 di 2019.

Namun, lagi-lagi semua itu hanya di dalam program. Faktanya rakyat terlalu sering kelimpungan karena digoyang kenaikan harga.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here