Hari Ini, Pembuktian Parpol Pro-Korupsi

0
91

RIBUT-RIBUT perkara boleh tidaknya mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) akhirnya tuntas. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi tentang Pasal 4 Ayat 3 dan Pasal 11 Ayat 1 PKPU No. 20 Tahun 2018. Alasan MA, seperti dijelaskan Juru Bicara MA, Suhadi, PKPU itu melanggar Pasal 240 Ayat 1 huruf “g” UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 240 ayat (1) huruf “g” UU Pemilu itu menyebutkan, “Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Sementara Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2011 menegaskan, materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Gugatan terhadap Pasal 60 Ayat 1 Huruf “g” dan “j” PKPU No. 26 Tahun 2018 tentang frasa mantan terpidana korupsi. Menurut Hakim MA, pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena “mantan terpidana korupsi” itu tidak mengikat pada aturan pemilu.

Jadi, secara hukum, perkara ini sudah selesai. Apakah nanti KPU akan menyusun usulan perubahan UU pemilu yang ada dengan memasukkan pasal-pasal yang menjadi kandungan PKPU tersebut dan menempuh jalur legislasi yang ada, itu soal lain.

Satu hal yang jelas, secara hukum mantan terpidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, sudah tidak ada kendala lagi untuk menjadi caleg.

Partai pun bisa mengabaikan Pakta Integritas dari KPU yang mereka tanda tangani. Sebab Pakta Integritas itu adalah bagian Lampiran PKPU. Pakta integritas itu semacam surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik yang menyatakan bahwa caleg yang diajukannya bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi. Karena PKPU sudah dibatalkan MA, otomatis lampirannya pun tak berlaku juga.

Bola panas PKPU ini tadinya berada di tangan KPU, tetapi setelah PKPU tersebut dibatalkan MA, bola panas beralih ke tangan partai politik. Terpulang kepada mereka, apakah akan memasukkan koruptor dalam daftar caleg mereka, atau menggantinya dengan calon yang belum tercela.

Tetapi, perkara boleh tidaknya mantan napi menjadi caleg tersebut, tidak semata soal hukum. Terkait juga dimensi lain, yakni soal moral.

Secara hukum memang tak ada lagi kewajiban partai politik mematuhi pakta integritas dan PKPU yang sudah batal itu. Tapi secara moral, urgensinya tidak lantas hangus.

Partai-partai, jika memang konsisten untuk memberantas korupsi legislatif, seyogianya tidak mencalonkan mantan napi korupsi untuk dipilih menjadi anggota legislatif. Konsistensi memberantas korupsi dan integritas partai politik akan diuji di sini. Kita pantas memberi penghargaan kepada sejumlah partai yang telah mencoret mantan-mantan napi itu dalam daftar caleg mereka.

Apakah partai-partai akan mengikatkan dirinya pada komitmen moral itu, itu bisa terlihat dari Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD yang akan diumumkan hari ini oleh KPU.

Jika ternyata caleg mantan koruptor masih bercokol,  kekuatan-kekuatan di masyarakat, seperti LSM, harus berperan untuk upaya preventif membersihkan korupsi legislatif. Misalnya dengan cara mempublikasikan siapa saja mantan napi korupsi yang menjadi caleg, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya legislatif yang bersih.

Paling tidak ini bisa menjadi langkah awal untuk mencegah terulangnya korupsi di lembaga wakil rakyat itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here