Hariman: “Yang Mereka Lawan Sesungguhnya Establishment”

0
223

Nusantara.news,  Jakarta – Setelah 18 tahun reformasi kesejahteraan rakyat tidak banyak berubah. Bahkan kesenjangan sosial semakin melebar. Asset nasional hanya dikuasai oleh segelintir konglomerat yang sialnya sebagian besar dikangkangi oleh warga keturunan Cina. Kebhinneka-tunggal-ikaan yang kita jaga pun menjadi pertaruhannya.

“Saat ekonomi tumbuh mungkin perbedaan latar belakang, suku, ras dan agama tidak menjadi persoalan. Tapi begitu menghadapi krisis ekonomi dimana pun belahan dunia akan menghadapi tantangan serupa. Rakyat akan melawan simbol-simbol establishment (kemapanan),” terang Hariman Siregar, sekaligus mengomentari bangkitnya populisme kanan di banyak negara.

Kemenangan Brexit yang berlanjut kemenangan mengejutkan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat adalah gejala yang perlu diantisipasi. Di tanah air sendiri ditandai oleh bangkitnya kekuatan Islam yang sudah dibuktikan melalui aksi 411 dan 212. “Perlawanan terhadap establishment akan terjadi dimana-mana,” tandas Hariman.

Terus bagaimana kita menyikapinya? Berikut penuturan Hariman Siregar kepada redaktur nusantara.news Marlin Dinamikanto yang mewancarainya di sekretariat Indonesia Democracy Monitor (Indemo), Jl. Lautze 62 C, Rabu (7/12) lalu.

Apa yang ada di benak Anda, setelah lebih dari 18 tahun reformasi kondisi bangsa ini tetap begini-begini saja? 
“Pertama perlu ditegaskan di sini, perubahan yang terjadi di tahun 1998 adalah hasil perjuangan masyarakat luas, dengan pengorbanan tetes darah dan air-mata, bahkan ada diantaranya yang menyabung nyawa. Tapi anehnya pengorbanan yang dipersembahkan oleh masyarakat luas itu dianggap hibah oleh elite politik yang sejak 1998 berkuasa. Maka kekuasaan yang diembannya tidak lagi diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, melainkan hanya untuk memperkaya diri-sendiri, keluarga dan konco-konconya.

Kenapa bisa begitu?
Karena yang kita mau sesungguhnya revolusi. Reformasi bagi saya itu ide susupan, atau dalam bahasa Inggrisnya intruder. Dengan ide-ide susupan itu, hasrat revolusi pun hilang.

Apa yang salah dengan reformasi?
Pertama, konsep yang dibawa memang terdengar bagus, tapi penuh jebakan yang membuat orang-orang lama dengan ide-ide lama terus bertahan. Di sini sesungguhnya gak ada break dengan masa-lalu. Masa lalu terus berlanjut dengan pembenahan-pembenahan, terutama berlakunya demokrasi prosedural yang ujung-ujungnya dipenuhi praktek transaksional.

Kedua, reformasi yang datang sebagai ide susupan itu sesungguhnya bertentangan dengan konsep kebangsaan kita. Nggak ada lagi itu musyawarah-mufakat, nggak ada juga itu perjuangan keadilan sosial. Yang ada adalah pembajakan instrumen demokrasi oleh segelintir elite politik untuk kepentingan dirinya sendiri. Ujung-ujungnya oligarki politik, dinasti politik, korupsi politik menyebar ke seluruh level penyelenggara negara.

Tapi kan reformasi memberikan peluang yang sama untuk meraih kekuasaan yang tidak dimungkinkan oleh rezim sebelumnya?

Idealnya memang begitu. Tapi faktanya orang-orang baru seperti Mochtar Pakpahan, Sri-Bintang Pamungkas dan lainnya yang membuat partai politik gagal. Gejala ini persis di Rusia paska jatuhnya Unisovyet. Ada istilahnya, upgrade dan downgrade. Orang-orang baru yang upgrade bikin partai gagal, sedangkan orang-orang lama yang dulu ikut komunis berhasil. Itu bisa terjadi karena tidak ada break dengan masa lalu. Maka orang-orang lama yang masih punya uang dan jaringan kekuasaan itulah yang akan menang. Dan setelah establish orang-orang lama yang sukses membangun kekuasaan itu membajak perangkat-perangkat demokrasi, seperti misalnya partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Itulah yang membuat keadaan tidak banyak berubah, bahkan mungkin bertambah parah.

Terus apa akibat langsung pembajakan perangkat demokrasi oleh segelintir elite yang sudah establih itu?

Yang jelas, sejak itu, sesungguhnya pula tidak berlaku lagi istilah “One Nation One State” seperti yang dikehendaki para pendiri bangsa di jaman kemerdekaan, melainkan sudah berlaku “One State Two Nations” yang ditandai dengan pudarnya solidaritas kita dalam sebuah “Negara-Bangsa”. Bagaimana tidak? Di satu sisi ada warga bangsa yang memiliki akses kekuasaan yang kuat sehingga hidup berkelimpahan, sedangkan di sisi lain ada yang sama sekali tidak memiliki akses kekuasan dan hidup serba berkekurangan, atau dalam istilah sekarang adalah Golongan One Percent yang kaya raya melawan Golongan ninety nine percent yang hidup pas-pasan.

Jadi, situasi sekarang menyimpang dari cita-cita perjuangan 98?
Jelas, dong. Perjuangan masyarakat luas saat melawan Soeharto pada hakekatnya adalah “kembali” menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang menghargai kesetaraan (equality) dan kebebasan (freedom). Tapi karena perjuangan itu dibajak oleh elite yang berkuasa paska 1998, dengan sendirinya pula tidak ada solidaritas dan keadilan. Oleh karenanya, tanpa adanya “solidaritas” dan “keadilan” maka “kesetaraan” dan “kebebasan” akan menjadi angin putting-beliung yang memporak-porandakan seluruh bangunan sosial dan tata kultural yang telah dibangun selama ini.

Maka terjadi rusuh dimana-mana?
Persis. Itulah gambaran sosialnya. Masyarakat tidak percaya kepada apapun dan siapapun. Kecuali mungkin hanya kepada nilai-nilai simbolik agama. Krisis kepercayaan itu sesungguhnya nggak konek dengan demokrasi. Dan itu yang kita lihat sehari-hari di televisi. Hakim dilempar sendal, Jaksa dipukul pake gagang golok, penyelenggara negara, termasuk Presiden, didemo di mana-mana. Tawur antar kampung, dan masih banyak lagi.

Termasuk demonstrasi besar-besaran komunitas muslim pada 4 November dan 12 Desember lalu?  
Ya itulah dampak langsung dari demokrasi prosedural seperti yang terjadi sekarang ini. Maka yang terjadi adalah prasangka-prasangka buruk kepada siapa saja yang dianggap mewakili establishment. Maka saya selalu bilang, bhinneka tunggal ika itu omong kosong kalau tidak ada keadilan. Itu bukan hanya gejala di tanah air. Melainkan juga menjadi gejala yang terjadi di sejumlah negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat yang demokrasinya sudah mapan. Yang mereka lawan itu sesungguhnya establishment. Dan kecenderungan menjadi fasis memang, dan sudah pasti bertentangan dengan praktek dan nilai-nilai demokrasi.

Apakah itu juga terkait dengan krisis global yang tidak segera tumbuh?

Dalam berbagai kesempatan saya selalu bilang,saat ekonomi tumbuh mungkin perbedaan latar belakang, suku, ras dan agama tidak menjadi persoalan. Tapi begitu menghadapi krisis ekonomi yang memunculkan banyak pengangguran, sedangkan ketimpangan sosial ada di depan mata, rakyat tentunya akan melawan simbol-simbol establishment. Hitler juga memenangkan Pemilu di saat krisis ekonomi. Setelah menang Hitler berhasil membangun sentimen anti Yahudi diantara kalangan anak muda, pengangguran dan kelas pekerja (blue collor). Dia doktrin mereka dengan kemuliaan ras Aria yang dirusak oleh Yahudi. Maka Yahudi dikejar dimana-mana. Tragis, memang, Tapi itulah yang terjadi di tengah krisis ekonomi.

Dengan begitu masih percayakah Anda dengan demokrasi?

Gila aja kalau gua gak percaya demokrasi? Saya jelas percaya dong sama demokrasi. Tapi saya beranggapan demokrasi yang substansif tidak akan pernah terbangun tanpa kultur demokrasi. Kultur demokrasi itu adanya civil society, rule of law, pers yang bebas..Tanpa kultur dan hanya menyisakan struktur. Orang jadinya hanya mengejar jabatan dengan modal popularitas dan uang. Jadilah demokrasi biaya mahal yang hanya melahirkan kaum establisment, di sisi lain kita menghadapi kesenjangan sosial yang luar biasa. Itulah yang membuat komunitas Islam yang tersingkirkan oleh golongan establish bergerak. Ahok hanya pemicu, tapi persoalan utamanya adalah kesenjangan sosial.

Kan sekarang siapapun berkesempatan menjadi pemimpin?
Ya, memang perlu diakui, demokrasi sebagaimana yang berlaku sejak 1998 ini memberikan peluang yang sama bagi siapapun untuk berkuasa, siapapun boleh mendirikan partai-partai politik. Tapi apa artinya peluang yang sama di pasar bebas kekuasaan bila masing-masing kekuatan yang bertarung tidak setara, terutama dalam hal kekayaan dan popularitas, dua hal yang penting untuk maju ke politik pasar bebas. Kalau pun ada yang bisa memenangkan pertarungan tanpa dua modal dasar itu, biasanya pula kekuasaan yang diperolehnya tidak lebih dari sekedar boneka kekuasaan yang lebih besar. Saya tidak perlu menyebut contoh, siapa-siapa saja orangnya. Tapi gejala itu sudah terjadi pada Pilpres 2014.

Bukankah kemenangan Jokowi sebagai representasi kemenangan pemimpin populis?

Saya tidak menyanggah itu. Jokowi memang dimenangkan oleh populisme. Tapi dia tampaknya kerepotan menghadapi kaum establish. Sudah itu kapasitas kepemimpinannya bagi saya belum teruji. Maka dia tidak lagi bersikap apa adanya karena harus melayani kekuatan-kekuatan besar yang membentur dirinya. Selama dia masih bersikap apa adanya, dia pasti didukung rakyat. Tapi begitu meloncat menjadi bagian dari establisment saya tidak yakin dia masih disambut gegap gempita oleh rakyat seperti waktu pencalonan dan pelantikannya menjadi Presiden.

Bagaimana dengan Pemilu Presiden 2019?

Masih lama. Kondisinya masih berubah-berubah. Tapi dengan pengalaman demokrasi prosedural seperti sekarang ini, saya tidak begitu yakin siapapun pemenang pemilu presiden akan membawa perubahan. Apalagi yang kita hadapi sekarang ini bukan Orang, seperti jaman Soeharto. Tapi kondisi global yang tidak bisa ditebak arahnya, belum lagi krisis financial, lalu lintas moneter dan seterusnya. Apakah calon-calon yang ada sadar mengenai itu? Saya tidak begitu yakin.

Terus apa dong solusinya?

Ya, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Suatu saat dengan dukungan jejaring sosial yang ada sekarang ini, muncul moment of truth seperti 1998, di mana setiap orang merasakan marah dan muak atas kondisi bangsa ini. Tapi itu tidak bisa dipaksakan. Melainkan hanya bisa terjadi kalau ada perasaan mendalam (deep feeling) rakyat tersentuh. Dia itu akan muncul dengan sendirinya.

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here