Wawasan Kebangsaan (2)

Harmoni dalam Perbedaan: Bisa Dirasakan, Sulit untuk Dipahami

0
169
Ilustrasi: ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

Nusantara.news – Indonesia telah menerapkan demokrasi ‘ultra-liberal’ yang pada galibnya sangat berseberangan dengan akar budaya bangsa Indonesia: Pancasila. Kebebasan yang kebablasan telah menyeret kita pada “samudera kebebasan” yang seakan tiada batas. Demokrasi dibajak oleh kapitalisme sehingga uang menjadi bagian dalam sistem demokrasi. Biaya politik yang sangat tinggi menyebabkan perilaku koruptif menjadi hal yang biasa karena sudah menerpa semua jajaran pimpinan Lembaga Tinggi Negara.

Kita pun terkesan permisif, dan masyarakat justru merasa terancam oleh yang jujur. Dalam Pilkada dengan pemilihan one man one vote misalnya, yang tidak jujur justru dimenangkan dalam kontestasi politik tersebut.

Ancaman kehidupan berbangsa

Ancaman utama kita saat ini adalah kepemimpinan yang lemah dan tidak berkarakter. Kepemimpinan dengan karakter negarawan selalu memikirkan yang terbaik untuk bangsa dan negara serta berkomitmen memberikan yang terbaik dari dirinya untuk rakyat Indonesia. Namun sayangnya, di era pragmatisme transaksional seperti saat ini pemimpin seperti itu langka. Kebanyakan mereka lebih berorientasi pada kelompok dan kekuasaan dan cenderung menjadi oligarki.

Jika kita lihat, rata-rata pemimpin kita: berkarakter obsesif, cenderung berkompromi dan menghalalkan segala cara. Aktivitasnya lebih cenderung mengakumulasi sumber daya untuk mempertahankan kekuasaan, apalagi dua tahun ke depan adalah tahun politik. Saat ini, sulit melepaskan identitas dan atribut sebagai pimpinan partai politik dalam melaksanakan tugas negara. Lihat saja Setya Novanto (Setnov), Ketua DPR RI yang merangkap Ketua Umum Partai Golkar; Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI yang merangkap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Lebih dahsyat lagi, Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua MPR-RI, Ketua DPD, merangkap Ketua Umum DPP Partai Hanura.

Kita sudah sangat permisif dan sangat toleran terhadap pemimpin yang menyimpang dan tidak berorientasi pada tujuan nasional. Mereka tidak peka persoalan kerakyatan, tapi untuk soal pribadi dan kelompok mereka sangat sensitif dan reaktif bahkan cenderung otoritarian.

Persoalan ini merupakan ancaman kehidupan berbangsa dan telah menciptakan kondisi rasa tidak aman dan nyaman bagi masyarakat, kegaduhan politik pun cenderung mengarah pada faksionalisme politik berbau SARA (Suku Agama, Ras, dan Antargolongan). Cyber Crime diberi solusi melalui pendaftaran NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Kartu Keluarga setiap pelanggan seluler, sehingga terjadilah infiltrasi karena introoder dari luar bebas masuk Indonesia disebabkan kebijakan bebas visa.

Perspektif ancaman berakumulasi karena adanya perbedaan persepsi dan kepentingan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, rasa tertindas, kemiskinan, pengangguran, penegakan hukum yang tebang pilih, serta kepemimpinan nasional yang tidak berpihak pada rakyat.

Akumulasi semua itu merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Di depan mata, pembatalan reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunan Kota Meikarta terlihat sebagai wujud keangkuhan para taipan yang dilindungi penguasa sehingga menimbulkan kegaduhan tersendiri.

Tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik, tentu segala sesuatu bisa terjadi terhadap stabilitas nasional sehingga investasi pada posisi “wait and see”. Sementara Negara terus “kreatif” membebankan pajak dan pengusaha non-pajak pada rakyat, suatu hal yang menabrak logika, karena jika daya beli rendah justru seharusnya ada insentif dari Negara. Terkesan, Menteri Keuangan panik dengan kegagalan target pajak yang dalam dua bulan ini harus mencapai perolehan Rp 500 triliun.

Integrasi Nasional

Kesatuan dan persatuan bangsa adalah tantangan utama bangsa Indonesia. Nation (Bangsa) harus ada sebelum Nation State (Negara Bangsa). Setiap anak bangsa harus mematri negara dalam jiwanya sehingga diperoleh transfer of loyalty dari anak dan kelompok bangsa kepada negara.

Proses transformasi berbentuk nation building (pembangunan bangsa), bersifat proses yang tidak pernah berakhir, kompleks, dinamis, dan berjangka panjang. Integrasi etnis Cina menjadi bagian yang koheren dengan bangsa Indonesia harus terus dilakukan dan bersifat pro-aktif.

Saat ini etnis Cina yang diberi kelebihan dalam ekonomi sehingga secara sosial lebih baik dibanding pribumi, diperlukan kerendahan hati dan ketulusan kedua belah pihak untuk menyemai integrasi bangsa.

Diperlukan kesadaran, pemahaman, dan tekad bersatu sebagai suatu bangsa untuk mencapai cita-cita bersama dalam kepentingan nasional. Variabel utamanya adalah solidaritas sosial, pembauran, hubungan internal antar-etnik, hubungan pekerja dan majikan, dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur untuk kelancaran konektivitas antar-wilayah diperlukan untuk mempercepat proses integrasi bangsa. Hal ini akan akseleratif jika nasionalisme telah bermukim di hati rakyat Indonesia. Rasa cinta Tanah Air, mengutamakan kepentingan nasional, NKRI, dan tujuan nasional sebagai wujud sikap serta perilaku sehari-hari. Sebaliknya, setiap yang bersifat destruktif dijadikan musuh bersama, dan ini harus menjadi kesadaran kolektif.

Konsep “bersatu dalam keberagaman dan harmoni dalam perbedaan” yang intinya menonjolkan persamaan dalam perbedaan.

Kearifan lokal di suatu daerah jangan dijadikan pemicu dan pemecah belah integrasi bangsa, melainkan dijadikan aset nasional dalam konteks kultural.

Kita meyakini dalam membangun integrasi bangsa toleransi menjadi faktor utama. Dan toleransi melarang diskriminasi SARA. “Bagimu agamamu, Bagiku agamaku”. Hal inilah yang dilanggar etikanya oleh Ahok ketika memberi pengarahan di Kepulauan Seribu, yang kemudian bergulir menjadi tindak pidana penistaan agama. Seharusnya, jangan diperdebatkan soal keyakinan, apalagi menghakimi dan menafsirkan ayat suci suatu agama lain.

Membangun integrasi nasional tidak akan pernah berhenti, karena bersifat dinamis dan situasional. Prinsipnya, setiap insan di negara-bangsa ini berkewajiban menjaga hal tersebut atau istilahnya, “NKRI Harga Mati”.

Harmoni dalam perbedaan

Kuncinya adalah, jangan perbedaan keyakinan menjadi faktor untuk menentukan salah atau benar, karena hal itu adalah domain hukum. Walaupun hukum tidak tegak dan tebang pilih tapi Indonesia adalah negara hukum. Permasalahan dasarnya, karena faktor manusia yang saat ini mengalami dekadensi moral.

Di saat disharmoni sosial menggejala maka diperlukan hukum yang tegak dan kepemimpinan yang kuat. Saat ini, Indonesia di era pragmatisme-transaksional (money talk) dianggap kepemimpinan itu tunggal dan kepemimpinan selalu identik dengan kekayaan dan kekuasaan. Meskipun, memang sulit mengharapkan pemimpin yang ideal di era demokrasi transaksional seperti sekarang ini.

Pengamat ilmu sosial sudah meramalkan ekses dari globalisasi dengan pernyataan pialang global George Soros, “One State One Society”, yang merupakan bagian dari seruan one global government, memang akan terjadi krisis kebangsaan bagi negara yang tidak kuat pondasi kebangsaannya. Terjadi derivasi nilai-nilai Pancasila sebagai jalan hidup, dan kita menjadi ambigu, permisif, serta cenderung mendikotomikan setiap masalah secara hitam-putih.

Globalisasi tidak mungkin dilawan, negara sekaliber Inggris saja yang keluar dari Uni Eropa (Brexit atau British Exit) toh juga gagal. Sementara Amerika Serikat (AS) sebagai pengekspor globalisasi, justru Presidennya, Donald Trump, ingin America First, dan menunda perjanjian-perjanjian global yang diinisiasi oleh Presiden AS sebelumnya, suatu kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian.

Masyarakat juga menjadi mudah men-generalisasi masalah dengan emosi dan stigmatisasi karena adanya unsur SARA yang bermain. Agama nampaknya menjadi sense of identity paling kuat pada seseorang atau kelompok. Ajaran agama membentuk pola pikir dan perspektif yang seragam, sehingga jika ada kasus yang dianggap menistakan agama serempak ditanggapi secara bersama. Sense of Identity langsung bekerja secara emosional dengan dikotomi kata “kita” dan “mereka”. Identitas agama, buntutnya akan menyeret masalah suku, ras, dan antargolongan. Maka SARA menjadi bara dalam hubungan sosial kita. Seseorang akan bangkit emosinya jika disinggung soal sentimen primordialnya dan akan membangkitkan solidaritas kelompok.

Kita sadar sebab selama ini sibuk dengan identitas kelompok sendiri. Begitu juga pemimpin, tidak memberi teladan sebagai negarawan yang seharusnya mengayomi dan mengutamakan kepentingan nasional di atas segala-galanya.

Sebagai negara multi-kultur, nation building adalah prioritas bagi bangsa ini. Kita bisa terjerumus dalam krisis kebangsaan yang kronis jika benih-benih disharmoni sosial tidak diantisipasi secara baik dan cerdas. Kehancuran negara di Balkan dan Jazirah Arab (Arab Springs) menjadi contoh tentang kehancuran suatu negara-bangsa, karena konflik agama dan ideologi.

John Naisbitt (1994) sudah memprediksi bahwa globalisasi akan menimbulkan gerakan tribalisme yang berpangkal pada persoalan primordial: etnis, ras, maupun golongan. Di Asia, dengan ekspansi bisnisnya Cina telah menimbulkan gerakan primordial anti-Cina, baik di Sri Lanka, Pakistan, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan termasuk Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila dengan nilai-nilainya sebagai kohesi sosial saat ini sangat dibutuhkan, bak tabib ketika suatu komunitas sedang dirundung wabah penyakit.

Rasa kebangsaan terusik karena dapat dirasakan tapi sulit untuk dipahami. Gerakan 212 (2 Desember 2016), Salat Jumat  6.000 – 7.000 orang di Monas, dan ada yang berjalan kaki dari berbagai kota sejauh ratusan kilometer, tentu hal ini sulit dipahami, khususnya oleh pihak Ahok pada saat itu. Padahal itu reaksi spontan yang bersifat masif, sebagai ekses dari sikap dan perilaku Ahok saat itu, tanpa rekayasa sosial. Saat itu, seolah gerakan tersebut hanya dari Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Habib Rizieq Shihab dengan melibatkan kelompok Islam garis keras. Lalu  berlanjut dengan terlibatnya partai Islam, Partai Gerindra, dan terakhir disinyalir ada keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di balik gerakan tersebut.

Faktanya, semua keliru karena mereka tidak memahami sentimen primordial yang menjadi kearifan lokal di setiap daerah. Hanya saja dalam kasus Ahok, sentimen primordial itu berbasis agama sehingga emosi massa saat itu cepat dan sangat eskalatif.

Kita dituntut memahami aspek sosiologis dari akar masalah yang berbasis SARA. Jika tidak, NKRI terancam oleh gerakan primordial yang berpotensi memicu konflik horizontal.

“Harmoni dalam perbedaan” itulah kultur bangsa Indonesia, karena bangsa ini multi etnis, agama, ras, dan berbagai golongan. Sentimen primordial akan selalu muncul ketika publik mengalami disharmoni. Sebab itu, dibutuhkan kohesi sosial dari figur seorang pemimpin, yang tidak saja sebagai solidarity maker, tapi juga berfungsi sebagai penentu orientasi sebuah bangsa dan negara. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here