Haruskah Indonesia Kembali ke Pangkuan IMF dan Bank Dunia?

0
980
Presiden Joko Widodo bersama Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde blusukan ke Pasar Tanah Abang Jakarta, Senin (26/2). Foto: ANTARAFOTO

DENGAN total utang sebesar Rp 4.700-an triliun Indonesia tidak akan pernah keluar dari middle income trap, akan terus menjadi “anak manis” International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara khusus mengatur pertemuan dunia IMF-Bank Dunia di Bali tahun ini, tentu bukan sekadar menjadi tuan rumah bagi pertemuan level dunia itu. Lebih-lebih, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengajak eksekutif IMF dan Bank Dunia berkeliling pasar, ini tanda-tandanya semakin jelas.

Momen ini bersamaan pula dengan krisis keuangan Negara, mulai dari jatuh tempo utang 2018 – 2019 yang mencapai Rp 810 triliun, kredit macet perbankan yang mencapai 8% (CAR perbankan nasional 8%), modal (0), defisit APBN 2017 yang mencapai Rp 320 triliun, kenaikan pajak dan kebijakan pajak untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dimana semua itu yang akan menjadi masalah serius bagi keuangan Negara pada April 2018.

Di saat bersamaan, mulai April 2018 hingga April 2019 situasi politik Negara memanas terkait berlangsungnya tahun politik (Pilkada serentak 27 Juni 2018, Pileg dan Pilpres 17 April 2019 secara serentak). Potensi destabilisasi politik saat ini memasuki tahap rawan, perlu kesiapan ekstra dari Pemerintah, khususnya aparat keamanan (TNI-POLRI). Soliditas TNI-POLRI juga akan diuji, di balik masih adanya kecemburuan anggota TNI terhadap “kesejahteraan” aparat POLRI yang sudah menjadi rahasia umum. Lebih-lebih, calon presiden dan wakil presiden 2019 nanti pasti ada yang berasal dari kedua institusi tersebut, seperti halnya yang terjadi pada Pilkada 2018.

Politik anggaran dan Struktur APBN

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 ayat 1, APBN bersifat terbuka untuk kesejahteraan seluas-luasnya bagi kemakmuran negara Indonesia. Namun, sistem APBN menurut yang menganut paham ‘neolib’ terkesan: 1. Sistem Anggaran Defisit, sehingga pembangunan tergantung dari utang luar negeri; 2. Menjadikan penjualan aset melalui privatisasi (go public) sebagai sumber pendanaan; 3. Meringankan pajak luar negeri atau impor dengan meningkatkan pajak domestik; 4. Anggaran publik ekonomi kerakyatan rendah; 5. Anggaran subsidi dikurangi (energi, sembako, dan pertanian/pangan). Padahal subsidi adalah satu strategi bagi welfare state (negara sejahtera). Sementara menurut sistem neolib dianggap tidak mandiri, tetapi anehnya negara diminta tergantung pada mereka (negara donor) seperti: IMF dan Bank Dunia, atau Bank Pembangunan Asia (Asian Development BankADB).

Menjadi ironi pembangunan, karena nyatanya setelah kita mengikuti 50 butir LoI (Letter of Intent) IMF-Bank Dunia, nyatanya aset strategis kita diambil secara paksa oleh Asing. Tercatat, Sumber Daya Alam (85%), perbankan (67%), serta hutan dan perkebunan (71%).

Tidak salah jika dunia tidak lagi percaya dengan IMF dan Bank Dunia, karena dianggap gagal, malah dia yang menjebak negara berkembang dengan utang luar negeri dengan jaminan aset. Bahkan negara-negara Amerika Latin menganggap IMF dan Bank Dunia adalah “Jurassic Park”.

Pertanyaan besarnya, apakah Sri Mulyani Indrawati dan pemerintahan Joko Widodo menganggap IMF dan Bank Dunia merupakan solusi satu-satunya? Perlu kita kritisi dan tolak mengenai hal ini, sebab dengan LoI IMF-Bank Dunia tahun 1998 (20 tahun lalu) saja, kita belum bisa keluar dari krisis hingga sekarang. Kenapa sudah jelas gagal, kok masih saja diminta menjadi “dokter ahli”?

Seyogyanya, kita justru mengurangi utang luar negeri jika ingin keluar dari krisis multidimensi, dengan merestrukturisasi sistem moneter. Keberadaan negara untuk mencari skema pembiayaan negara di luar utang sangat dibutuhkan, seperti yang dilakukan oleh Rizal Ramli di era pemerintahan Gus Dur (Abdurrahman Wahid).

Restrukturisasi sistem moneter

Mengurangi utang dengan cara mengurangi beban utang negara dalam APBN; batasi utang baru dengan meningkatkan penerimaan pajak, cukai, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), migas, dan non migas; diupayakan mengimbangi utang dengan penerimaan; restrukturisasi utang: re-scheduled, reprofiling, dan buy-back; Re-negosiasi dengan IMF, Bank Dunia, ADB; serta pembatalan utang-utang, yakni: pembatalan utang-utang yang belum ditarik (stand-by) fee dan bunganya, penghapusan utang-utang, seperti: 1. Utang tidak sah; 2. Utang najis, 3. Utang Kriminal, 4. Konversi Utang (debt to nature swap, debt to education swap, debt swap for property).

Sudah menjadi kewajiban pemerintah melindungi dan menyejahterakan rakyatnya, sesuai dengan perintah UUD 1945. Terlebih, 75% sumber dana APBN berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat. Seyogyanya, peningkatan anggaran APBN tersebut diikuti oleh peningkatan alokasi program pembangunan yang memperkuat Struktur Ekonomi Kerakyatan. Amat disayangkan, jika Presiden Joko Widodo lebih fokus, bahkan sampai 19,5% anggaran untuk membangun infrastruktur. Siapa yang diuntungkan dengan pembangunan infrastruktur? Sebab kalaupun ada faktor yang berdampak bagi rakyat kecil  hanyalah efek yang jangka waktunya lama, sehingga tidak sepadan dengan nilai-nilai APBN.

Sejatinya, jika ada asumsi bahwa pemerintahan Joko Widodo neolib sangatlah beralasan, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong masuk pada skema tersebut. Penghapusan subsidi listrik agar harga listrik mendekati nilai keekonomian membuat modal asing masuk. Penghapusan subsidi pangan (sembako) melalui Bulog, bertujuan agar pangan bisa impor karena harga dari petani kita tidak lagi kompetitif.

IMF dan Bank Dunia adalah rezim utang yang dijadikan wahana bagi elite keuangan global melalui negara yang ditujukan untuk negara berkembang, khususnya untuk yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia. Kedisiplinan Indonesia dalam membayar utang sehingga diberi cap “good boy”, padahal negara lain telah berulang kali melakukan restrukturisasi utang dan pembayarannya.

Kekeliruan Joko Widodo dalam hal APBN dan anggaran infrastruktur yaitu ketika ruang fiskal terbuka karena penghapusan subsidi BBM dan energi, seolah signifikan bisa digunakan mencapai Rp 400 triliun (tahun 2018). Terkesan, analisa APBN-nya berlebihan, menganggap sebagai sumber pembiayaan baru sehingga tidak melihat tingkat kesehatan keuangan APBN dalam menanggung beban pembangunan (mandatorial). Over value terkait Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) juga merupakan hal lainnya, dan SMI masuk ke dalam Kabinet Joko Widodo setelah skema itu menjadi keniscayaan, dan faktanya dia tidak dapat berbuat apa-apa selain melakukan efisiensi dan berutang.

Pembangunan infrastruktur itu baik, tapi karena tidak mengerti kapasitas APBN kita menilai pemerintah tidak mempunyai kapasitas yang cukup di bidang keuangan. Ironisnya, dalam situasi seperti ini SMI malah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia versi IMF-Bank Dunia. Ada apa?

Pertanyaan besarnya, kenapa bangsa kita jago utang tapi miskin ilmu kemandirian seperti yang ada pada Trisakti Joko Widodo? Eh.. Bung Karno! []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here