Akankah Terganjal UU ITE? (Bagian 3-habis)

Hary Tanoe Berpotensi Menggerakkan 7 Lini Politik Berpengaruh

0
303

Nusantara.news, Jakarta – Naas. Mungkin ini kata yang tepat menggambarkan perjalan politik Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat ini. Betapa tidak, ambisinya maju jadi calon presiden pada 2019 terancam gagal hanya karena persoalan sepele, yaksi sebuah pesan singkat sms yang ditafsirkan bernada mengancam jaksa Yulianto yang membuatnya didakwa melanggar UU ITE  dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Jika mitra bisnis Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dihukum 2 tahun (24 bulan) saja, maka praktis dia harus menunggu Pilpres 2024, mengingat Pilpres 2019 digelar April 2019, yakni sekitar 22 bulan lagi. Seperti apa perlawanan yang akan dilakukan? (Pengantar Redasi)

Petarung

Hary Tanoe adalah seorang petarung. Sejak remaja suka berkelahi. Saking seringnya berkelahi, arek Suroboyo ini drop-out dari sekolah. Pada pertengahan 1980-an, baru ia lulus dengan ijasah persamaan setelah mengikuti ujian paket C.

Setelah menjadi pebisnis besar, Hary Tanoe masih memperlihatkan sifat petarung. Bedanya, apabila di masa remaja, sifatnya yang suka berkelahi diselesaikan di lapangan secara begitu saja, maka pertarungannya setelah menjadi pebisnis diselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Lawan tarung Hary Tanoe di dunia bisnis bukan lawan enteng. Tahun 2004, Hary Tanoe bermasalah dengan kasus penerbitan Negoitable Certificate Deposit (NCD) fiktif senilai US$ 28 juta.

Transaksi jual beli surat berharga ketika itu dilakukan antara PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) milik Siti Hardijanti Rukmana (Tutut) dengan Drosophila Enterprise milik Hary Tanoe. Dalam perjalanannya, CMNP diambil alih Hary. Transaksi NCD itu diperantarai PT Bhakti dengan menggunakan peran Unibank.

Tahun 2009, salah seorang pembeli saham PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), Abdul Malik Jan melaporkan Hary Tanoe ke Bareskrim Polri, karena tidak memberitahukan di prospektus adanya potensi sengketa terkait Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang menjadi bagian CMNP.  Abdul Malik Jan membeli saham MNC seharga Rp300 per saham. Saat pembukaan, harga saham MNC bertengger di angka Rp900. Tetapi setelah muncul sengketa dengan TPI harga sahamnya melorot ke angka Rp200. Sempat naik lagi menjadi Rp600, tetapi turun lagi. Abdul Malik Jan melaporkan Hary Tanoe karena menyimpulkan penyebab melorotnya saham MNC adalah karena dalam prospektus tidak diberitahukan potensi sengketa dengan TPI.

Hary Tanoe juga bermasalah dengan Siti Hardijanti Rukmana terkait TPI. Masalah ini juga berujung di pengadilan. Sebagai pemilik TPI, putri pertama Pak Harto itu kesulitan dana dan mengeluarkan obligasi konversi Rp 150 miliar. Hingga jatuh tempo pada 2002, TPI tidak sanggup mencicil utang dan ditolong oleh PT Berkah Karya Bersama milik Hary Tenoe. Kedua belah pihak kemudian saling menggugat di pengadilan.

Kasus lainnya adalah Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), proyek Kementerian Kehakiman dan HAM tahun 2001. Dalam membangun Sisminbakum, negara tak punya dana. Kementerian lantas menggandeng PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), di mana pemegang sahamnya adalah Hartono Tanoesudibyo, yang juga Komisaris PT CMNP. Kejaksaan Agung menyatakan, uang akses fee Sisminbakum yang dipungut SRD harus masuk ke kantong negara, walaupun statusnya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hary Tanoe pernah diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung untuk kasus Sisminbakum pada Oktober 2010. Namun pada 31 Mei 20012, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus ini. Pertimbangan Kejaksaan Agung mirip dengan isi pertimbangan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa tidak ada unsur kerugian negara dalam proyek Sisminbakum.

Tanggal 6 Juni 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Tommy Hindratno, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo dan James Gunardjo, yang mengurus pajak PT Bhakti Investama. Kasusnya terkait restitusi pajak PT Bhakti Investama yang didirikan Hary Tanoe di Surabaya tahun 1989.

Hary Tanoe, sebagai Direktur Utama Bhakti Investama, sempat disidang sebagai saksi di Pengadilan Tipikor pada 28 September 2012. Dalam persidangan, ia membantah mengetahui perkara suap restitusi pajak perusahaannya.

“Saya tidak tahu apa-apa, karena fungsi saya di Bhakti Investama hanya sebagai figur,” ujarnya saat itu. James Gunarjo akhirnya divonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Dharnawati Ningsih pada 19 Oktober 2012.

Kasus restitusi pajak kembali dihadapi Hary Tanoe terkait PT Mobile-8 yang memproduksi Smartphone yang sekarang sudah dibeli Sinar Mas Grup. Tetapi status tersangkanya bukan karena dugaan korupsi restitusi pajaknya, melainkan karena sms-nya yang bernada mengancam jaksa Yulianto saat kasus  PT Mobile-8 dalam proses penyelidikan.

Bukan hanya di dunia bisnis, di dunia politik Hary Tanoe juga termasuk orang yang memiliki jiwa petarung. Dia berani bertarung baik membela maupun melawan kekuasaan. Hary Tanoe misalnya siap menemui Antasari Azhar (ketika itu Ketua KPK) untuk menyampaikan pesan Susilo Bambang Yudhoyono (ketika itu Presiden RI) agar tidak menangkap besannya Aulia Pohan. Dia juga tak segan-segan memberikan panggung untuk SBY di jaringan media yang dikuasainya.

Sebaliknya, dalam Pilkada DKI Jakarta, Hary Tanoe berdiri di kubu Anies-Sandi, menentang kubu Ahok – Djarot yang diyakini didukung Presiden Jokowi. Ada informasi yang belum dikonfirmasi bahwa dukungan Hary Tanoe ke kubu Anies-Sandi dilatarbelakangi penolakan Ahok terhadap proposal Hary Tanoe terkait pemasangan iklan di 2000 titik di sekitar halte Busway di DKI Jakarta dengan harga sewa Rp5 juta per titik per tahun. Ahok menolak  karena mengetahui Hary Tanoe sudah menggandeng perusahaan periklanan dari Prancis untuk proyek iklan dengan nilai jual per titik iklan mencapai Rp100 juta.

Hari Tanoe juga dikhabarkan kecewa terhadap Ahok, terkait sebidang tanah di Kemang yang diinginkan oleh Harry Tanoe, tetapi lahan tersebut jauh-jauh hari sudah disiapkan Ahok untuk ruang terbuka hijau.  Tetapi lepas dari benar tidaknya infomasi tersebut, Hary Tanoe juga berdiri di kubu Prabowo-Hatta dalam panggung Pilpres 2014 melawan Jokowi-JK.

Dalam artikel berjudul “Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar” dipublikasikan oleh situs berita online Tirto.id., jurnalis investigasi asal Amerika Serikat, Allan Nairn menyebut Hary Tanoe sebagai pendukung utama gerakan makar tersebut. Hary Tanoe juga disebut sebagai salah seorang pendukung dana dalam gerakan makar tersebut.

Melalui pengacaranya yang juga Kepala Bidang Hukum Perindo Chris Taufik, Hary Tanoe  melaporkan penulis artikel tersebut ke Polda Metro Jaya dengan alasan fitnah dan mencemarkan nama baiknya, karena penulis artikel tersebut tidak pernah menghubungi Hary Tanoe. Tidak jelas apakah laporan yang teregister dengan LP/2000/IV/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus, serius atau tidak. Yang jelas, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, dalam laporan tersebut tidak disebutkan siapa pihak terlapor.

Membaca Arah Perlawanan Hary Tanoe

Banyak orang mengatakan bahwa orang pengusaha itu berorientasi pada kepentingan bisnis, tanpa peduli siapa yang dibela dan siapa yang dilawan. Pengusaha, kata orang, akan “menyerah” apabila kepentingannya dipenuhi. Paling banter, kalau pun melawan, maka perlawanannya akan terhenti bukan setelah memenangi atau kalah dalam pertarungan, melainkan setelah negosiasi dengan hasil yang menguntungkan atau sedikitnya win-win solution.

Bagaimana dengan hary Tanoe? Melihat track-recordnya yang sudah berkali-kali bertarung di dunia hukum bisnis dan juga di dunia politik, ditambah ambisinya menjadi Presiden RI, maka tampaknya dia akan melancarkan perlawanan.

Perlawanan yang ditempuh bukan di jalur hukum, melainkan di jalur politik. Perlawanan politik yang dilakukan diyakini tidak akan menunggu keputusan pengadilan, melainkan dilancarkan sejak ditetapkan sebagai tersangka. Setelah nuansa Lebaran usai, Hary Tanoe diperkirakan akan memulai perlawanannya.

Perlawanan di jalur politik ini sudah tercium melalui pernyataan pengacaranya Hotman Paris Hutapea yang mengatakan penetapan sebagai tesangka itu berbau politis. Pertama, karena penetapan Hary Tanoe sebagai tersangka terjadi setelah satu setengah tahun mengendap di tingkat laporan di kepolisian. Kedua, karena sms kepada Yulianto  dari pemilik no HP 0815106680801 (dalam laporan Nomor LP/100/I/2016/Bareskrim ditulis dari Hary Tanoe), dikatakan tidak memiliki unsur mengancam.  “Kami dan publik menunggu, apakah benar terjadi dugaan penganiyaan hukum bermotifkan politik oleh lawan-lawan politisi dan oknum pimpinan partai yang kebetulan dekat dengan kekuasaan sekarang ini,” kata Hotman seperti dikutip Tribun Manado.

Bagaimana gerangan Hary Tanoe akan melancarkan perlawanan politik?

Hary Tanoe memiliki potensi menggerakkan sejumlah lini atau poros politik berpengaruh.

Pertama, poros Prabowo. Jalur ini terkait dengan dukungan Hary Tanoe terhadap Prabowo-Hatta saat Pilpres 2014 dan dukungan Hary Tanoe terhadap Anies-Sandi pada Pilkda DKI Jakarta. Di poros ini, Hary Tanoe berpotensi menggerakkan fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), pendukung Prabowo Hatta saat Pilpres 2014, untuk bermanuver di parlemen.

Kedua, aliansi tentara pensiunan dan sebagian kelompok Islam yang menjadi satu kekuatan yang merencanakan makar sebagaimana ditulis Alan Nairn, di mana Hary Tanoe disebut mendukung utama gerakan makar tersebut, sekaligus salah seorang pendukung dana. Melalui poros ini Hary Tanoe setidaknya bisa membuat bising jagad politik Indonesia.

Ketiga, melalui poros Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang menentang Ahok dan juga kekuasaan dalam beberapa kali aksi demo besar bertajuk Bela Islam dan Ulama di Jakarta sebelum putaran akhir Pilkada DKI Jakarta. Melalui poros ini, Hary Tanoe bisa kembali memisahkan atau setidaknya menggerakkan umat Islam menentang kekuasaan.

Keempat, melalui poros America Connection atau Trump Connection. Poros ini berpotensi melakukan sejumlah gerakan yang efektif melemahkan kekuasaan. Antara lain melalui currency war, mengasingkan kekuasaan dari pergaulan internasional terutama dalam kaitannya dengan investor asing dari Amerika dan sekutunya, atau malah gerakan yang lebih menohok kekuasaan.

Kelima, perlawanan dalam berbagai cara pembentukan opini melalui seluruh media yang dikuasai jaringan MNC milik Hary Tanoe.

Keenam, perlawanan melalui eksploitasi informasi tentang prilaku buruk kekuasaan yang dimiliki MNC Grup.

Ketujuh, dengan kekuatan uang yang dimiliki,  Hary Tanoe berpotensi menggerakkan kelompok pemuda dan mahasiswa, terutama yang menentang kekuasaan.

Seberapa besar kemampuan Hary Tanoe menggerakkan seluruh elemen politik berpengaruh ini?

Masalahnya terletak di sini. Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir sudah bertemu Presiden Joko Widodo di Ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta, tepat pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah atau Minggu (25/6/2017). Habib Rizieq, sebagai figur utama  GNPF-MUI saat ini sedang berada dalam “pelarian” menyusul penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus pronografi.

Jika Hary Tanoe berhasil melancarkan perlawanan politiknya, maka dia akan mendapat tempat yang berbeda dengan Ahok. Walau sama-sama etnis China, tetapi Hary Tanoe akan dikukuhkan sebagai petarung politik dari jalur oposisi, sedangkan Ahok dari jalur kekuasaan.

Tetapi lepas dari itu, perlawanan politik Hary Tanoe akan memanaskan suhu politik di Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here