Akankah Terganjal UU ITE? (Bagian 2)

Hary Tanoe Diperkirakan Akan Melakukan Perlawanan Melalui Jalur Politik

0
505

Nusantara.news, JakartaNaas. Mungkin ini kata yang tepat menggambarkan perjalan politik Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat ini. Betapa tidak, ambisinya maju jadi calon presiden pada 2019 terancam gagal hanya karena persoalan sepele, yaksi sebuah pesan singkat sms yang ditafsirkan bernada mengancam jaksa Julianto yang membuatnya didakwa melanggar UU ITE  dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Jika mitra bisnis Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dihukum 2 tahun (24 bulan) saja, maka praktis dia harus menunggu Pilpres 2024, mengingat Pilpres 2019 digelar April 2019, yakni sekitar 22 bulan lagi. Seperti apa perlawanan yang akan dilakukan? (Pengantar Redasi)

Tersandung SMS Bernada Ancaman

Kasus yang menimpa Hary Tanoe berawal dari penyelidikan dugaan korupsi restitusi pajak antara PT Djaja Nusantara (DNK) dan PT Mobile-8 pada tahun 2007-2009, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 114 miliar.  Hary Tanoe menjabat sebagai komissaris di PT Mobile-8.

Dalam perkembangannya, Kejagung menetapkan Hary Djaja dan Anthony Candra sebagai tersangka. Tak terima, Hary Djaja selaku eks Dirut PT Mobile-8 mengajukan praperadilan.

Hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan Hary Djaja, dengan alasan Kejagung tidak berwenang menyidik tindak pidana perpajakan, mengingat tindak pidana pajak merupakan otoritas dari perpajakan.

Humas PN Jaksel I Made Sutrisna, ketika itu menegaskan, hakim praperadilan memerintahkan kejaksaan untuk menghentikan penyidikan kasus tersebut.

Bukan hanya itu, putusan praperadilan juga menyatakan penetapan Hary Djaja dan Anthony Candra sebagai tersangka, juga tidak sah dan batal demi hukum.

Kejaksaan Agung tak berhenti. Kejaksaan kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus yang sama. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ketika itu mengatakan penerbitan sprindik baru tersebut didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan indikasi dugaan korupsi senilai Rp80 miliar.

” Sudah ada juga hasil audit dari BPK,” ujar Prasetyo ketika itu.

Ditambahkan, ada fakta yang dilewati oleh hakim saat mengabulkan gugatan praperadilan Hary Djaja. Direktorat Jenderal Pajak sendiri menurut Prasetyo, telah menyatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan menangani kasus tersebut.

Prasetyo pun menegaskan, Kejaksaan Agung tidak menangani persoalan pajak dalam kasus ini, melainkan dugaan tindak pidana korupsi dalam perpajakannya.

“Sejak awal Kejaksaan Agung memahami bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menangani persoalan pajak, melainkan dugaan tindak pidana korupsi dalam perpajakannya,” kata Prasetyo.

Kini hary Tanioeo yang semula sempat mengatakan tidak akan mungkin jadi tersangka, kini benar-benar jadi tersangka. Namun, status tersangka itu bukan pada dugaan tindak pidana perpajakannya, melainkan terkait sms yang dikirimkannya kepada jaksa Yulianto pada 5 dan 7 Januari serta 9 Januari 2016. SMS tersebut dianggap sebagai sms ancaman.  SMS itu yang dilanjutkan jaksa Yulianto dengan mengadu ke Bareskrim Polri, dan setelah satu setengah tahun kemudian keluar dengan hasil menetapkan Hary Tanoe sebagai tersangka.

Isi sms hary Tanoe yang dianggap sebagai sms ancaman adalah sebagai berikut, “Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan.”

Kata-kata dalam sms ini yang sekarang mengganjal ambisi politik Hary Tanoe.  Kata-kata ini membuatnya menjadi tersangka karena dianggap menebar ancaman dan melanggar Pasal 29 UU Nomor 11/2008 tentang ITE jo pasal 45B UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan UU ITE Nomor 11/2008, berbunyi, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pengacara Hary Tanoe, Hotman Paris Hutapea membantah sms itu bernada ancaman. “Isi sms Hary Tanoe bersifat umum dan idealis, dan tidak mengancam seseorang,” ujar Hotman melalui keterangan tertulis, Jumat (23/6/2017).

Petikan isi SMS yang dikirim Hary kepada Yulianto, yaitu “Apabila saya pimpinan negeri ini, maka di situlah saatnya Indonesia akan diubah dan dibersihkan dari hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya.”

Isi SMS Hary Tanoe juga menyebut, “kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar”.

Jadi, kata  Hotman, Hary Tanoe dalam SMS tidak pernah menyebut Jaksa Julianto sebagai ‘yang salah’, dan tidak pernah menyebut sebagai ‘yang tidak bersih’.”

Hotman kemudian mempertanyakan sangkaan Pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mengenai ancaman melalui media elektronik.

Dalam pasal tersebut, katanya, disebutkan, ancaman yang dimaksud memiliki unsur kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara khusus kepada pribadi tertentu. Sementara isi SMS Hary tidak ditujukan untuk mengancam Yulianto.

“Contohnya, Si Poltak mengirimkan SMS ke Si Rudi yang berisi, ‘Apabila Rudi tidak membayar hutang, maka rumah Rudi akan dibakar’. Inilah contoh ancaman yang dimaksud dalam pasal 29 UU ITE,” kata Hotman.

Hotman kembali menjelaskan isi SMS Hary kepada Yulianto, yang isinya menyatakan bahwa “apabila saya jadi pimpinan negeri ini, di situlah saatnya Indonesia akan dibersihkan.”

Menurut Hotman, kalimat tersebut merupakan bahasa idealisme dari semua politisi. Para  calon presiden Indonesia pada saat kampanye, juga mengucapkan kalimat seperti itu.

Apapun yang dikatakan Hotman Paris, Hary Tanoe kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kuncinya kini ada pada jaksa Yulianto. Seandainya jaksa Yulianto, di pengadilan nanti misalnya mengatakan, dirinya sekarang menyadari bahwa kata-kata Hary Tanoe di sms itu bukan ancaman, maka masalah selesai, dan status Hary Tanoe sebagai tersangka batal. Atau pengadilan nanti memutuskan bahwa kata-kata Hary Tanoe itu bukan ancaman.

Jika jaksa Yulianto tidak mengubah sikapnya, dan  majelis hakim kelak memutuskan kata-kata dalam sms Hary Tanoe itu adalah kata-kata ancaman, dan menjatuhkan vonis dua tahun saja (24 bulan) maka ambisi politik Hary Tanoe maju pada Pilpres 2019 akan terhenti. Sebab, pilpres mendatang, dijadwalkan berlangsung April 2019, yang berarti tinggal 22 bulan lagi.

Hary Tanoe sudah barang tentu tidak akan diam begitu saja. Sekarang saja, sejumlah perlawanan sudah dilontarkan. Hotman Paris misalnya, sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Hary Tanoe diduga sebagai bentuk penganiyaan hukum bermotifkan politik oleh lawan-lawan politisi dan oknum pimpinan partai yang kebetulan dekat dengan kekuasaan sekarang ini.

Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Ade Wardhana Adinata mengemukakan hal senada. “Rezim abal-abal ini sudah menggunakan kekuasaan secara menjijikkan. Memperalat hukum demi kepentingan. #Lawan,” kata Ade Wardhana Adinata seperti ditulis akun facebook-nya.

Hary Tanoe sendiri bereaksi keras atas penetapan statusnya sebagai tersangka. Melalui salah seorang pengacaranya H. Adidharma Wicaksono, Hary Tanoe malporkan Jaksa Agung HM Prasetyo ke polisi 19 Juni 2017.

Adidharma menjelaskan, alasannya melaporkan Jaksa Agung adalah karena mengeluarkan pernyataan bahwa Hary Tanoe tersangka. “Hal itu di luar kewenangan Jaksa Agung, karena itu melanggar undang-undang,” ujar Adidharma Wicaksono.

Selain perlawanan melalui jalur hukum, Hary Tanoe diduga juga akan melakukan perlawanan keras melalui jalur politik. Hary Tanoe yang sudah mempersiapkan segala-galanya untuk bisa maju pada Pilpres 2019 mendatang, diduga tidak akan rela dihentikan hanya karena kasus sepele. Seperti apa perlawanan yang akan dilakukan? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here