Hebat, Nelayan NTT Menolak Bantuan Australia Terkait Tumpahan Minyak

0
629

Nusantara.news, Kupang – Sejak tumpahan minyak menggenang Laut Timor, nelayan Pulau Rote yang mengandalkan hidupnya dari budidaya rumput laut sangat dirugikan. Tapi mereka menolak bantuan pemerintah Australia sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Julie Bishop.

Bantuan itu, ungkap pendamping nelayan dan petani rumput laut, tidak sebanding dengan kerugian masyarakat yang lautnya tercemar akibat tumpahan minyak. “Yang mendesak dilakukan adalah kerja sama penelitian ilmiah secara independen untuk mengetahui dampak kerusakan, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi dari tumpahan minyak,” ujar Ferdi kepada BBC Indonesia, Selasa (7/3) kemarin sore.

Dengan penelitian independen itu Ferdi berharap mengetahui persis berapa besar kerusakan yang ada, berapa banyak kerugian yang diderita oleh masyarakat. “Itu yang lebih utama, kami tak membutuhkan bantuan dari pemerintah Australia untuk para petani rumput laut. Kami ingin mendapatkan kembali hak-hak kami yang dirampas oleh Australia dan PTTEP,” tegas Ferdi.

Tumpahan minyak itu berasal dari ledakan di lokasi pengeboran minyak Montara di Laut Timor pada Agustus 2009 silam. Selama 10 pekan ledakan diperkirakan 300 ribu liter minyak tumpah ke laut. Pengeboran minyak Montara itu dilakukan oleh PTTEP Australasia, anak perusahaan minyak Thailand.

PTTEP sendiri sejak awal membantah klaim bahwa tumpahan minyak dari ladang yang mereka operasikan mencapai perairan Indonesia. Namun klaim itu dibantah oleh Ferdi dan ribuan warga lain di NTT yang terkena dampak dari tumpahan minyak di laut tersebut.

Pembicaraan Pemerintah

Satu diantara topik pembicaran dalam pertemuan Menko Kemaritman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menlu Australia Julie Bishop, di Jakarta< Senin (6/3) lalu adalah kasus Montara.

Sebagai mitra yang baik, Luhut berharap Australia membantu para korban di Indonesia Timur. PTTEP di sisi lain diharapkan bisa membayar ganti rugi kepada ribuan warga yang terkena dampak tumpahan minyak.

Bishop sendiri sudah menyampaikan komitmen, walaupun ini sudah menjadi wilayah pengadilan, Kedutaan Australia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu apa saja yang bisa pemerintah Australia  lakukan.

Budi daya rumput laut sudah menggeliat sejak tahun 2000, ndonesia kini penghasil rumput laut terbesar di dunia

Padahal sebelumnya, papar Ferdi, pihaknya telah menyampaikan permintaan kajian ilmiah tentang dampak tumpahan minyak Montara, dan bahkan sudah dirundingkan beberapa kali dengan pemerintah Australia. “Namun hingga kini belum ada realisasinya,” terang Ferdi.

“Saya hargai komitmen Australia, tapi marilah kita mulai menyeluruh, diawali dengan kerja sama antara pemerintah Australia, Indonesia, dan warga setempat untuk mengetahui secara ilmiah dampak kerusakan dan kerugian (akibat tumpahan minyak),” papar Ferdi.

“Kajian ilmiah ini sangat penting sebagai pijakan untuk menentukan skala kerugian, siapa yang menjadi korban, dan siapa yang harus bertanggung jawab, apakah perusahaan minyak atau pemerintah Australia,” lanjutnya.

Kasus gugatan terhadap PTTEP yang melibatkan 13 ribu penggugat ini sedang dalam proses persidangan di Sydney dan diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Padahal, tandas Ferdi,  jumlah warga yang merugi akibat tumpahan minyak di Laut Timor mencapai puluhan ribu.

Tuntut Rp1,96 Triliun

Gairah bisnis rumput laut yang terus menggeliat memaksa Daniel Sanda beralih dari industri perikanan ke industri rumpur laut. Ternyata bisnis baru yang ditekuninya berbuah sukses. Daniel meraih penghasilan jauh dari yang dia impikan.

Selama masa jayanya antara 2001 dan 2008, dia mampu memanen 14 ton rumput laut per tahun dan mendulang sekitar A$20.000 atau sekitar Rp198,9 juta setiap tahun, jumlah yang sangat besar untuk ukuran ekonomi Pulau Rote.

Rumput laut menjadi sumber penghdupan rbuan keluarga di Pulau Rote, NTT

Berkat panen rumput laut itu Daniel mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke universitas. Hal itu tidak pernah bisa dibayangkan keluarga besar Daniel satu generasi sebelumnya. Namun, suatu kejadian pada September 2009 mengubah segalanya.

“Pemandangannya sangat aneh, saya belum pernah melihat yang seperti itu. Warna air seperti pelangi. Saat itu saya tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu ketika saya pergi ke lahan rumput laut, rumput lautnya telah berubah warna. Saya juga melihat banyak bangkai ikan, terlalu banyak untuk dihitung,” kata Daniel.

Selama empat tahun sejak peristiwa itu, ungkap Daniel, semua rumput laut yang dia tanam telah mati.“Kami merasa dicurangi dan kejadian itu merampas kemampuan kami untuk terus membayar pendidikan anak-anak kami,” ujarnya.

Untuk itu Daniel dan ribuan nelayan budidaya rumput laut lainnya, lewat Tm Pengacara, berjuang mendapatkan kompensasi atas hilangnya pendapatan para petani dengan klaim ganti rugi 200 juta dolar Australia, atau senilai RP1,96 triliun.

“Uang (yang dituntut sebagai kompensasi) memang banyak, tapi ada begitu banyak petani rumput laut dan mereka untuk pertama kali punya usaha dengan penghasilan US$30.000 per tahun untuk petani rumput laut yang besar,” kata Greg Phelps, pengacara para petani rumput laut.

Phelps memutuskan untuk membela para petani rumput laut setelah bertolak ke Pulau Rote dan mendengarkan kisah mereka.

“Kesaksian para petani rumput laut sangat luat. Semakin dalam kami meninjaunya, semakin kuat kasus ini. Menjadi jelas bahwa kawasan yang sangat luas terdampak oleh polusi dengan tingkat luar biasa,” ujarnya.

Para pengacara menuntut PTTEP Australasia, anak perusahaan PTTEP. Gugatan sipil para petani rumput laut di pengadilan federal Australia didanai salah satu pendana litigasi terbesar di dunia, Harbour Litigation Funding Limited.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here