Hebat, Orang Papua Bisa Menjadi Kapolres di Tegal

1
1003
AKBP Semmy Ronny Thabaa saat dilantik sebagai Kapolres Tegal Kota, Polda Jawa Tengah, yang sebelumnya menjabat Kapolres Nabire./ Foto BBC Indonesia

Nusantara.news, Semarang – Siapa bilang orang Papua tidak bisa menduduki jabatan di luar Pulau Papua? Buktinya seorang perwira polisi pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) bisa menjadi orang nomer satu di kepolisian Kota Tegal, Jawa Tengah.

Buktinya adalah AKBP Semmy Ronny Thabaa yang baru saja ditunjuk menjadi Kapolres Tegal. Penunjukan itu dipresiasi oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Mepago, John Gobai. Dalam pandangannya, pengangkatan Semmy adalah cara kepolisian memberikan ruang kepada warga asli Papua untuk memimpin di daerah-daerah luar Papua.

Sebagaimana diberitakan, AKBP Semmy Ronny Thabaa dilantik menjadi Kapolres Tegal Kota Polda Jawa Tengah pekan lalu, menggantikan AKBP Firman Darmansyah. Semmy R Thabaa sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nabire, Polda Papua.

Pernyataan Kapolres Tegal Kota AKBP Semmy R Thabaa, seperti dikutip Humas Polres Tegal Kota, mengatakan, “Ini suatu kebanggaan bagi saya dan keluarga. Karena di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, apa yang dikhawatirkan beberapa pihak berkaitan dengan kebhinekaan, saya sebagai putra daerah asli Papua mendapat kesempatan menjabat di sini,” ujar Semmy haru.

Setelah dikukuhkan jabatannya sebagai Kapolres Kota Tegal, sebagai orang Papua yang diberikan kesempatan menjabat Kapolres Tegal Kota, Semmy berjanji akan secara maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian negara yang menjadi tanggung jawab Kapolres Kota Tegal.

“Kita akan belajar dan berupaya menyesuaikan diri dengan wilayah baru serta karakteristik masyarakat dan budayanya yang berbeda dengan di Papua,” imbuh Semmy.

“Ini bisa dilihat sebagai cara untuk menunjukkan kepada orang-orang di Jawa atau Indonesia lainnya, bahwa orang Papua sudah maju, sudah terpelajar. Ini menunjukkan kepada orang-orang di Jawa, bahwa kita tidak identik dengan kekerasan atau sifat-sifat negatif.”

Dengan diangkatnya Semmy memimpin kepolisian di luar daerah Papua, Gobai berharap nantinya semakin ada ruang yang lebih besar bagi pejabat polisi asal Papua untuk mendapatkan posisi-posisi penting. “Bukan hanya staf di Mabes Polri. Tapi Kabareskrim atau apalah, perwira yang punya jabatan,” harap Gobai.

Toh demikian Gobai juga berharap pemindahan ini lebih menunjukkan soal prestasi Thabaa sebagai individu, dan tidak terkait persoalan tambang di Kampung Nifasi, Kabupaten Nabire, Papua.

“Saya harap dia dipindahkan bukan hanya untuk memuluskan bisnis tambang, karena akhir-akhir ini dia cukup tegas untuk mediasi soal tambang,” kata Gobai.

Dewan Adat Papua wilayah Meepago sudah mengadukan persoalan terkait tambang itu ke lembaga swadaya masyarakat Imparsial atas dugaan penyerobotan lahan adat di sekitar Kali Musairo, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua oleh dua perusahaan tambang yang mereka sebut ilegal.

Namun Amiruddin Al-Rahab, seorang peneliti dari Papua Resources Center mengemukakan pandangan yang berbeda. Dia menilai tidak ada yang istimewa terkait pengangkatan Semmy di luar bumi Papua.

“Sebagai prestasi pribadi ini bagus, dia bisa menjadi pejabat yang lebih tinggi, tapi itu adalah prestasi pribadi dia sebagai perwira polisi, tidak ada kaitannya dengan suku dan daerah asalnya. Semua perwira lulusan Akademi Kepolisian bisa ditempatkan di mana saja,” tutur Amiruddin.

Jika pelantikan ini dinilai sebagai suatu langkah afirmasi, maka Amiruddin menilainya, posisi polres terlalu kecil sebagai simbol, karena dia juga menyebut contoh Irjen Paulus Waterpauw yang kini menjabat sebagai Kapolda Papua, dan pernah bertugas di Jakarta sebagai Kapolsek Menteng dan Wakapolres Tangerang.

“Kalau mau jadi simbol, taruh di tempat yang semua orang bisa lihat. Kapolda DKI, Jawa Timur, atau Aceh. Kalau Kapolres, ada berapa Kapolres di negara ini, kan banyak,” imbuh Amiruddin.

Namun setidaknya, pengangkatan AKBP Semmy Ronny Thabaa dapat dijadikan pedoman dalam pembejalaran kita sebagai sebuah negara-bangsa, bahwa siapapun, tidak peduli asal suku dan agamanya, sepanjang memiliki kompetensi, bisa memegang jabatan apapun di Republik ini. Bukan begitu? []

1 KOMENTAR

  1. Yap … Kebhinekaan telah membuktikan kapabilitasnya, semoga gejala ini membuka ruang kesadaran yang lebih luas lagi. Kepemimpinan adalah kelindan dari kepercayaan, kompetensi, dan pengayoman. Jadi, mari kita melihat momen ini sbg gerakan kebhinekaan murni … Siapa pun demi Indonesia, bisa!

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here