Heboh, Apartemen Puncak Larang Karyawan Salat Jumat

0
199
Selebaran yang ditempel melarang salat Jumat di mushola Apartemen Puncak Kertajaya. Selebaran ini menjadi viral setelah diunggah ke Medsos.

Nusantara.news, Surabaya – Puluhan penghuni Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya didampingi Ormas Islam dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Front Pembela Islam (FPI) Surabaya, dan Muspika Sukolilo mendatangi kantor Mapolsek Sukolilo, Senin (22/1/2018). Mereka memprotes manajemen apartemen yang melarang karyawannya untuk beribadah salat Jumat di Mushola An-Nur yang berlokasi di dalam apartemen.

Protes itu berawal dari munculnya selebaran larangan yang ditempel oleh pihak manajemen. Dalam larangan itu berbunyi: management, engenering, dan vendor tidak boleh melaksanakan sholat jumat di mushollah apartement puncak kertajaya. Bahkan di bawah tulisan dalam selebaran itu tertera stempel dari pihak Managemen Apartemen Puncak Kertajaya.

 Selebaran itu kemudian menjadi viral setelah ada seseorang yang memotret dan mengunggahnya ke media sosial (medsos). Pihak takmir dari Mushola An-Nur Apartemen Puncak Kertajaya, Taufiq, saat dikonfirmasi membenarkan adanya larangan dari pihak manajemen terhadap karyawannya. Taufiq mengklaim manajemen tak hanya melarang kegiatan salat Jumat untuk para karyawan, namun juga salat lima waktu berjamaah.

“Ada lebih dari 40 orang karyawan apartemen maupun karyawan dari vendor seperti OB, cleaning service dan security yang tidak bisa menunaikan salat Jumat di mushola apartemen dan terpaksa harus shalat Jumat di luar area apartemen,” kata Taufiq.

Taufiq sendiri tidak mengetahui alasan larangan dari pihak manajemen dan pihak takmir belum mendapat keterangan dari manajemen atas larangan tersebut. Pihak takmir juga telah mengirimkan surat tuntutan kepada PT Selaras Inti Kelola selaku pengelola dari apartemen Puncak Kertajaya dan menuntut manajemen mencabut larangan tersebut dan memperbolehkan karyawan maupun tenaga outsourcing untuk beribadah dan beraktivitas di Mushola An-Nur. Selain itu pihak takmir meminta manajemen pengelola untuk menyampaikan permohonan maaf atas larangan tersebut. Namun hingga kini belum ada permintaan maaf dari pihak manajemen.

Pasca keluarnya pelarangan salat Jumat, diakui Taufiq banyak karyawan yang memilih salat di luar. Mereka yang tetap menjalankan ibadah, sanksinya dipecat. “Larangan ada di foto tulisannya larangan salat lima waktu. Cuma faktanya penghuni dan karyawan mau melaksanakan salat lima waktu ketakutan. Vendor (terancam) dipecat dan diganti baru, dan mau salat di mushala dia balik karena takut,” imbuh Taufiq.

Kapolsek Sukolilo Kompol Ibrahim Gani yang menjadi penengah saat kantornya didatangi puluhan penghuni apartemen mengatakan, pihaknya menghadirkan pria bernama Rudi yang disebut sebagai mantan karyawan yang diduga diperintah memasang larangan itu.

Dikatakan Rudi, larangan yang belum dibuat itu sudah bocor dan viral. Rudi secara terang-terangan mengakui bahwa dialah yang membuat tulisan pengumuman tersebut. Dia menyebut menjalankan tugas dari Anne, Koordinator Office apartemen melalui asisten Anne. “Saya disuruh atasan koordinator office saya. Untuk membuatkan pengumuman itu, biar Jumatannya di luar sambil makan siang dan memfasilitasi bapak-bapak penghuni. Tapi itu hanya wacana saja. Pertamanya perintah tapi itu sudah beredar dulu sebelum ditempelkan. Saya juga tidak tahu, kok bisa wacana pengumuman itu, sampai tersebar ke penghuni,” ujar Rudi Mantan Koordinator Lapangan Apartemen Puncak Kertajaya.

Ia juga menjelaskan larangan tersebut bertujuan untuk mengurangi kapasitas karyawan dalam memakai musala tersebut saat salat. “Untuk mengurangi mebeludaknya daya tampung musala, jadi untuk pengurangan karyawan memakai musala,” tambahnya.

Namun hal ini langsung dibantah Taufiq. Katanya, selama ini Mushola An-Nur Puncak Kertajaya telah digunakan untuk aktivitas salat Jumat sejak 2 tahun lalu, dan memiliki kapasitas lebih dari 120 jamaah.

Dalam pertemuan itu, para penghuni menuntut pihak manajemen untuk transparan. Tidak hanya melarang salat namun soal klarifikasi pemecatan karyawan lantaran salat di apartemen. “Intoleransi agama. Supaya clear hari ini, siapa pengelolanya dan apa tanggung jawabnya,” ujar Oce, salah satu penghuni apartemen.

Dalam mediasi tersebut tidak ditemukan kesepakatan alias deadlock. Situasi semakin memanas lantaran pihak manajemen yang diharapkan datang malah mengirim perwakilan.

Para penghuni Apartemen Puncak Kertajaya melakukan mediasi di Mapolsek Sukolilo, Senin (22/1/2018).

Sementara Polrestabes Surabaya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait mencuatnya selebaran bertuliskan larangan salat Jumat di mushala Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya. Polisi dikabarkan masih mengejar siapa penyebar selebaran tersebut.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Wakil Kepala Polrestabes (Wakapolrestabes) Surabaya AKBP Benny Ramono, Selasa (23/1/2018). “Selama penyelidikan berlangsung, kami persilakan umat Islam menunaikan salat Jumat di musala yang berlokasi di Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya itu,” kata Benny.

Benny menjelaskan, sampai sekarang polisi tidak menemukan pengumuman larangan salat Jumat, sebagaimana yang tertera dalam selebaran tersebut. Apalagi selebaran tersebut terang-terangan ditempel di lingkungan Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya.

“Kami masih mencari orang yang mengunggahnya ke media sosial untuk dimintai keterangan. Berkaitan dengan yang menempel dan menyebarluaskan akan diproses dan diselidiki. Nanti akan kami sampaikan. Kami inginkan Surabaya aman, tertib, guyup rukun. Pada proses penyelidikan kita cari yang jelas seperti apa,” tegasnya.

Polisi sendiri, sambung Benny, belum mengantongi barang bukti fisik selebaran larangan salat Jumat sebagaimana yang telah beredar di media sosial tersebut. Pihaknya berharap, setelah menemukan orang yang mengunggah selebaran itu ke media sosial, selanjutnya bisa ditemukan orang membuat tulisan larangan salat Jumat.

Pihaknya juga mengimbau kepada warga untuk menanyakan terlebih dahulu jika ada tindakan atau sesuatu yang kurang pas. “Imbauannya apabila ada sesuatu yang tidak pas tanyakan dulu ke pihak-pihak terkait. Karna apa kalau dimediasi sendiri katakanlah ada yang provokatif. Intinya niatan ikhlas jaga Surabaya aman tentram,” ujarnya.

Terancam Dipidana dan Izin Dicabut

Netty Liana dan suaminya, Nanang Lesmana, pemilik PT Surya Bumimegah Sejahtera sekaligus manajemen Apartemen Puncak Kertajaya. Bukan sekali ini Pasutri tersebut menghadapi masalah. Sebelumnya mereka juga pernah dilaporkan ke Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya terkait unit Apartemen Puncak Group yang dijualnya ke publik.

Namun persoalan yang dihadapi Netty kali ini sangat serius sebab menyangkut keyakinan dan agama. Pengusaha asal Medan, Sumatera Utara ini, bila terbukti memerintahkan pelarangan salat Jumat, bisa dipidana. Secara konstitusi, negara menjamin kebebasan beragama sebagaimana Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Kasus ini juga mendapat sorotan dari DPRD Kota Surabaya. Mazlan Mansyur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD, menyayangkan pelarangan salat Jumat yang dibuat manajemen Apartemen Puncak Kertajaya.

“Larangan beribadah ini jangan disepelekan. Saya sebagai Ketua Komisi B maupun dari Kader PKB meminta kepada pihak yang berwajib (polisi) mengusut tuntas kasus ini,” tandas Mazlan, Selasa (23/1/2018).

Menurut Mazlan, dalam beribadah setiap orang telah diatur dalam konstitusi. Sehingga tidak boleh seseorang melarang orang lain untuk beribadah. Apabila itu dilanggar, maka yang bersangkutan telah melanggar Undang-Undang dan konstitusi.

“Ini sangat jelas, larangan beribadah itu melanggar undang-undang. Ini ranahnya sudah pidana, segera diusut. Jangankan larangan beribadah oleh pihak manajemen, memaksa karyawan untuk memakai kostum di luar keyakinannya itu saja sudah melanggar Undang-Undang. Apalagi dengan jelas melarang orang beribadah, jelas itu melanggar undang-undang dan hak asasi manusia (HAM),” tegas Mazlan.

Penampakan Apartemen Puncak Kertajaya Surabaya.

Ditambahkan Mazlan, pihaknya mendorong Pemkot Surabaya dan Polrestabes Surabaya untuk mengusut permasalahan ini. “Sanksinya sudah jelas, pidana. Jika itu memang larangan dari manajemen apartemen tersebut, Pemkot harus ikut bersama pihak kepolisian untuk ikut mengusut tuntas kasus ini. Jika itu terbukti, Pemkot bisa mengevaluasi izin-izinnya,” tutur Mazlan.

Senada, Buchori Imron dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta agar kasus pelarangan salat Jumat diusut tuntas. Menurutnya, melarang orang beribadah adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Ini sudah melanggar HAM dan melanggar UUD 1945. Sudah jelas diatur dalam undang-undang kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Jika manajemen Apartemen Puncak Kertajaya melarang orang beribadah, maka mereka telah melanggar undang-undang,” tandasnya.

Buchori meminta agar polisi tidak lamban menyelesaikan kasus yang membuat resah warga Surabaya. Bicara soal agama, kata Buchori, sangat sensitif apalagi bila seseorang telah dilanggar hak-haknya.

“Saya meminta Polsek, Polrestabes maupun Polda Jatim untuk segera mengusut kasus ini. Jangan sampai masyarakat mengadili dengan caranya sendiri. Maka dari itu polisi segera mengusut permasalahan di Apartemen Puncak Kertajaya,” lanjutnya.

Dikatakan Buchori, saat ini Pemkot Surabaya bisa saja mengevaluasi izin Apartemen Puncak Kertajaya. Sebab berdasarkan peraturan, perizinan Apartemen Puncak Kertajaya bisa dicabut bila terbukti membuat resah masyarakat. “Pelarangan beribadah jelas sudah meresahkan masyarakat. Pemkot Surabaya bisa mengevaluasi izin apartemennya, jika perlu mencabut izin tersebut untuk pembelajaran,” pungkasnya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here