Proxy War-2

Hegemoni Cina di Asia

0
384
Ilustrasi: Peluncuran perdana Kota Baru Meikarta, di kawasan Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Nusantara.news – Revaluasi aset Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tahun 2007, dari 87 Kementerian dan Lembaga Negara diperoleh angka Rp 229 triliun. Pada tahun 2016 setelah kembali dihitung, tumbuh 10 kali lipat menjadi Rp 2.188 triliun, sementara utang mencapai Rp 3.780 triliun, dan pemerintahan Joko Widodo membukukan utang senilai Rp 1.100 triliun dalam waktu 2 tahun 10 bulan.

Hanya saja, apakah pemerintah sanggup membayar utang di APBN Tahun 2018 yang mencapai Rp 646 triliun, dengan rincian Rp 399 triliun untuk membayar pokok serta cicilan, dan Rp 248 triliun untuk membayar bunga utang. Hal negatifnya, kita berutang untuk membayar bunga utang yang jelas tidak produktif. Sementara secara geo-politik kita sedang terganggu dengan konflik Semenanjung Korea. Dari sisi geo-ekonomi, Cina yang berinvestasi mendominasi wilayah Asia dengan segala ekses politiknya. Paman Sam dan Cina berebut pengaruh, khususnya di Laut Cina Selatan.

Hegemoni Cina

Ekspansi Cina adalah strategi neo-merkantilisme untuk membuka pasar bagi kelebihan kapasitas industri Cina yang lebih produktif. Berikutnya Cina ingin menjadikan Yuan (RMB/Renminbi) sebagai mata uang dunia, khususnya di kawasan Asia. Wujud nyata kelebihan semen, baja, dan bahan bangunan lainnya terlihat melalui proyek infrastruktur di Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Tidak heran pemerintahan Joko Widodo menetapkan Rp 409 triliun untuk anggaran infrastruktur atau 19% dari APBN Tahun 2018, dengan harapan investasi Cina lebih banyak ke Indonesia.

Di Laos, investasi Cina sudah mencapai USD 31 miliar, melebihi PDB (Produk Domestik Bruto)-nya. Di Myanmar, Cina membangun pelabuhan laut standar internasional sekaligus sebagai jalur OBOR (One Belt One Road) pipa minyak dari Timur Tengah. Sementara posisi Singapura akan dijadikan pusat perbankan dan keuangan di Asia Tenggara. Konon, ribuan perusahaan Cina akan berkantor di “Negeri Singa” ini.

Indonesia dengan pembangunan kota Meikarta, dengan investasi Rp 278 triliun membangun 300 tower di lahan 500 hektare. Walau belum berizin, pembangunan dan penjualan tetap dilakukan. Konon, apartemennya sudah terjual lebih dari 100.000 unit, adalah salah satu bentuk hegemoni Cina.

Malaysia dengan proyek Kereta Api (KA) Cepat Gemas – Johor Baru senilai USD 1,71 miliar atau setara Rp 22,7 triliun, dan proyek KA Cepat Kuala Lumpur – Singapura dengan nilai USD 14,4 miliar atau setara Rp 191,5 triliun. Berikutnya pelabuhan laut dan wisata bahari dengan pembangunan jembatan Penang kedua (terpanjang di Asia Tenggara).

Malaysia juga akan mengungguli kota Meikarta, bersama Cina membangun dengan investasi sebesar USD 38,36 miliar atau setara Rp 510 triliun, mereka sebut proyek Bandar Malaysia. Kota bawah tanah terbesar di Asia, pusat perbelanjaan, taman hiburan, dan pusat keuangan di Malaysia. Konon, sekaligus menjadi Kantor Pusat China Railway, karena akan dibangun jalur KA Cepat Beijing-Singapura.

Masyarakat Malaysia, khususnya Mahathir Mohamad (mantan Perdana Menteri Malaysia) yang menganggap Bandar Malaysia menjadi ibu kota Cina yang baru di negara-negara satelit ASEAN.

Kita ingat, bagaimana perjuangan Mahathir dengan NEP (New Economic Policy/Kebijakan Ekonomi Baru) yang menempatkan etnis Melayu sebagai tuan rumah ekonomi di negara sendiri diperjuangkan dengan darah dan segala risiko, ketika tahun 1969 terjadi peristiwa berdarah antara etnis Melayu dengan Cina di Malaysia.

Setelah menjadi Wakil Perdana Menteri (1971) dan Perdana Menteri di tahun 1981 Mahathir membangun hegemoni Melayu dengan segala risiko, dan berhasil, walaupun kebijakannya dikecam diskriminatif terhadap etnis Cina di Malaysia.

Saat ini, Perdana Menteri Najib bertekuk lutut terhadap invasi Cina. Akankah kemerdekaan ala Singapura dari teritori Malaysia terjadi? Hanya waktu yang bisa menjawab semua itu.

Tujuh tahun terakhir, Cina mendominasi perdagangan dengan negara-negara ASEAN, tumbuh rata-rata 18,5%. Pada tahun 2016 perdagangan Cina-ASEAN senilai USD 472 miliar. Diproyeksikan pada tahun 2020 mencapai USD 1 triliun.

Tercatat, hanya Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang agak menjauh dari Cina karena marak narkoba asal Cina yang merusak masa depan anak muda di negerinya, walaupun beberapa bulan terakhir, sikap Duterte melunak dan mau berdialog dengan pemimpin Cina.

ASEAN sebagai persekutuan, jelas tidak efektif lagi, karena komunikasi dan investasi dengan Cina dilakukan secara bilateral.

Turis asing dari Cina melonjak pesat di Indonesia

Secara kumulatif sejak Januari – Juli 2017 jumlah turis mencapai 7,8 juta orang, naik 24% dari Januari – Juli 2016. Dari kunjungan tersebut, 16% berasal dari Cina, menyusul Australia 8,7%; Singapura 8%; Malaysia 7%; dan Jepang 3,6%. Pada tahun sebelumnya periode yang sama Januari – Juli 2016 jumlah turis hanya 6,3 juta orang.

Mengenai lalulintas turis yang tidak terkontrol, dalam hal profil manusia yang datang, setelah kebijakan bebas visa, pemerintahan Joko Widodo agak mengerikan dari segi intelijen, karena tidak diketahui seberapa banyak turis yang pulang, siapa saja yang masih menetap di Indonesia dengan visa turis. Tidak heran, ditemukan sindikat penipuan Cina yang berkantor di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Belum lagi soal petani yang menanam bibit tumbuhan berbahaya sebagai bio-war, dan narkoba dari Cina yang mencapai 245 ton di tahun 2016.

Melihat ekspansi Cina melalui skema infrastruktur, yang patut dikhawatirkan dalam konteks proxy war adalah buruh kasar Cina yang jumlahnya saat ini tidak terindikasi secara jelas. Proxy war Cina memang akan berhasil di saat pemerintah lemah, seperti yang terjadi di Laos, Srilanka, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia. Hal ini terjadi karena aktor tidak saja dari negara, tapi juga non state actor, kita menyebutnya dengan ‘komprador’.

Selagi ada oknum yang dapat dibayar, saat itulah komprador datang sebagai jalan memuluskan penguasaan berkedok investasi. Seperti proyek Meikarta yang tanpa izin, negara melakukan pembiaran. Di saat gubernur dan wakil gubernur terpilih menolak proyek reklamasi, lalu Pulau C – D dimenangkan oleh Mahkamah agung (MA), dan sertifikat tanah jutaan hektare terang-terangan diberikan. Kita menjadi miris jika investasi menjadi jurus handal dengan proxy (boneka) adalah oknum negara berkolaborasi dengan para taipan sebagai China’s Overseas (Cina perantauan).

Proxy War menjadi rumit karena bersifat asimetris, dan secara politik disebar isu seolah siapa yang menentang investasi adalah kelompok intoleran. Namun yang lebih berbahaya lagi dari investasi Cina adalah situasi yang tidak pasti pada perekonomian dunia. Pengamat menyebutnya VUCA (Volability/Kesementaraan, Uncertainty/Ketidakpastian, Complexity/Kompleksitas, Ambiguity/Ambiguitas), artinya stabilitas politik dan ekonomi kawasan ASEAN sangat tergantung dengan Cina dan perekonomian global.

Ekonomi Amerika Serikat (AS) tidak stabil di era kepemimpinan Donald Trump, Eropa juga belum pasti pasca Brexit, dan situasi politik memanas dengan ketegangan di Semenanjung Korea. Maka itu, terjadi perlambatan ekonomi, karena konsumen menahan diri untuk belanja, dan produsen wait and see (menunggu dan melihat) dalam berinvestasi.

Proxy War di semenanjung Korea

Ditengarai ada pergeseran geo-politik dan konflik global ke arah Asia Pasifik, menyusul ketegangan antara Korea Utara dengan negara-negara Jepang, Korea Selatan, Cina, dan AS. Percobaan-percobaan senjata nuklir dari Korea Utara membuat “gerah” negara-negara tetangganya, yang sudah melakukan latihan perang seperti Korea Selatan dan Jepang.

Agresifitas Cina di laut Cina Selatan dengan klaim ADIZ (Air Defense Identification Zone/Zona Identifikasi Pertahanan Udara) telah mengganggu stabilitas politik dengan beberapa negara Asia, sehingga terjadi sengketa perbatasan antar-negara.

Di sisi lain, Paman Sam berkepentingan menahan laju Cina secara ekonomi di kawasan Asia. Maka itu, AS mendesak Cina untuk menahan laju agresivitas Korea Utara, karena secara ekonomi tergantung dengan Cina dan juga satu ideologi.

Agresi AS di Mali dan beberapa negara kecil di Afrika adalah untuk mengatasi hegemoni Cina secara geo-politik di Afrika. Begitu juga dengan Kepulauan Spratly yang paling menarik, karena merupakan jalur perairan internasional, Laut Hindia, dan Lautan Pasifik yang mengandung migas 10 miliar ton, bahkan Cina memperkirakan depositnya 17,7 miliar ton.

Tidak heran Cina bersengketa dengan Jepang, Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Brunei Darussalam mengenai Kepulauan Spratly. Jika data Cina benar, menempatkan kepulauan ini sebagai No.4 cadangan minyak dunia. Bagi Cina bagian dari energy security (ketahanan energi), karena Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika sangat jauh dari segi keekonomian jalur minyaknya (biaya logistik).

Adapun faktor utama klaim masing-masing negara adalah faktor sejarah, jarak, dan motif ekonomi dari skema energy security. Dengan luas 7 kilometer persegi, posisi di sebelah timur Cina, selatan Jepang, dengan jarak dari Cina 330 kilometer, dan dari Jepang 420 kilometer, serta Taiwan lebih dekat, hanya 170 kilometer.

Dalam skema energy security, tentu konflik Kepulauan Spratly menjadi serius karena melibatkan negara besar di Asia, dan ada AS di sana.

Selain faktor minyak, juga faktor geo-strategis Kepulauan Spratly yang sangat strategis. Jangan heran jika Paman Sam akan terus berupaya terlibat, termasuk soal Korea Utara. Symmetric Warfare (perang simetris) Paman Sam dengan menegur, menggertak, dan menakut-nakuti, baik fisik maupun non fisik, seperti yang terjadi dengan Korea Utara. Celakanya, Korea Utara melawan bahkan mengancam kembali bahwa nuklirnya mampu mencapai Guam dan AS.

Biasanya lawan dengan gertak sudah takut, lalu dilanjut dengan beberapa sanksi, dan diminta PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang memberi sanksi agar sah.

Kredo dari Alfred Mahan, pakar kelautan AS yang disakralkan Angkatan Laut AS, yakni: “Siapa yang menguasai lautan Hindia, maka akan menjadi kunci dalam percaturan dunia”. Artinya, Laut Cina Timur dan Selatan adalah pintu kelautan Hindia dan Laut Pasifik. Oleh karena itu, jangan heran di setiap titik strategis akan ada pangkalan AS.

Pada geo-politik global Laut Cina Selatan adalah masa depan yang harus direbut, jika dimungkinkan bagi Paman Sam adalah mengadu domba Cina vs Jepang di Laut Cina Selatan dengan Korea Utara sebagai pemicu? Sekali tepuk dua nyawa, dan memang dunia tidak akan pernah damai yang abadi.

Bagi Indonesia tentu sebagai pelajaran agar lebih berhati-hati dengan investasi dari Cina. Karena pasti bukan sekadar investasi, melainkan harus dilihat skema OBOR. Investasi USD 1 triliun untuk OBOR tentu dalam rangka hasrat Cina menjadi penguasa Asia.

Proxy War AS versus Cina paling heboh di Asia, dimulai dengan Semenanjung Korea. Korea Utara adalah proxy antara AS dan Cina. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here