Hentikan Drama Pembodohan Publik Soal Impor Beras

2
294
Wapres Jusuf Kalla mengakui adanya perbedaan data di internal kementerian dan lembaga, itu sebabnya dia terus memperbaiki.

Nusantara.news, Jakarta – Bak ayam mati di lumbung padi, itulah derita rakyat Indonesia. Berpuluh-puluh tahun Indonesia sangat kaya akan beras, tapi begitu panen tiba, petani susah karena harga ditekan, rakyat susah karena harga dikatrol. Siapa pelakunya?

Di tengah hiruk pikuk kenaikan harga beras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru mengatakan pemerintah tidak melakukan impor beras jenis medium selama 2016-2017. Karena sejak Oktober 2017 sudah turun hujan, sehingga Januari 2018 sudah mulai panen. Puncak panen akan terjadi pada Februari 2018.

Tapi pada waktu yang tak terlalu lama, teman satu kabinetnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan akhir Januari 2018 pemerintah akan mengimpor beras 500.000 ton.

Menurut Mentan, lebih baik banyak hal yang bisa disoroti masyarakat dari kinerja Kementerian Pertanian selain impor beras premium tahun ini. Ia menyebutkan salah satunya Indonesia sudah tidak lagi mengimpor jagung dan bawang merah.

“Sekarang bawang merah sudah tidak impor, malah kita ekspor. Jagung dulu nilainya (impor) Rp 12 triliun, sekarang tidak impor,” ujarnya.

Namun Amran tetap terus ditekan oleh media tentang impor beras. Akhirnya Amran menyerah. Dia menyatakan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah kebaikan masyarakat Indonesia.

“Intinya pemerintah melakukan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih,” pungkasnya tanpa menjelaskan detil langkah terbaik yang dimaksud.

Gestur komprador

Pernyataan kedua menteri itu benar-benar membingungkan rakyat. Kenapa mereka tidak bicara lugas saja, bahwa ada panen tapi permintaan lebih tinggi sehingga harga naik. Atau terjadi panen seperti biasa dengan jumlah konstan, tapi permintaan menurun, sehingga ada rasionalitas yang bisa dikuti rakyat soal kenaikan harga beras.

Ketimbang bicara muter-muter, ujung-ujungnya ada sesuatu yang dirahasiakan dibalik impor beras yang sesungguhnya tidak diperlukan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperlihatkan oleh Kementan, luas tanam padi selama 2017 sebesar 16,4 juta hektare. Sementara, produksi padi pada Januari 2018, diprediksi mencapai 4,5 juta ton gabah kering giling (GKG). Sedangkan, ketersediaan beras mencapai 2,8 juta ton dengan konsumsi beras 2,5 ton, sehingga ketersediaan beras surplus sebesar 329, 3 ribu ton.

Ketika ditanya mengenai kondisi di lapangan bahwa saat ini harga beras naik, Amran hanya berkomentar mengenai produksi beras yang surplus. Produksi beras pada Januari 2018 diproyeksikan surplus sebesar 329,3 ribu ton.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga beras medium pada Juli 2017 berada di level Rp 10.574 per kilogram dan meningkat menjadi Rp 10.794 per kilogram pada November di tahun yang sama. Pada Januari 2018, angka ini merangkak naik menjadi Rp 11.041 per kilogram.

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan opsi impor harus diambil jika harga beras tidak juga turun dalam waktu dekat. Namun begitu, hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan apakah akan mengambil langkah impor atau tidak.

Menanggapi hal tersebut, Amran enggan menanggapi. “Jangan ditanya itu, biarlah saya memberi informasi tentang domain saya,” ujarnya.

Memang agak aneh, disatu sisi dikatakan surplus beras, di lain sisi harus mengimpor beras. Sulit bagi rakyat memahaminya.

Data hoax

Wapres menyatakan data produksi beras Indonesia selama ini keliru, alias hoax. Kesalahan ini telah dikoreksi JK sekitar dua tahun lalu saat menjadi Wakil Presiden pada 2014.

“Itu kesalahan beruntun sejak lama, sejak saya jadi Wapres 2004 sudah bikin kesalahan juga. Kami sudah koreksi,” kata JK di Kantor Wapres di kantornya kemarin. 

Seperti diketahui, data produksi dan konsumsi beras saling berbeda antara yang disajikan sejumlah lembaga/kementerian. Data dari Kementan menunjukan tingkat konsumsi mencapai 124 kilogram per kapita per tahun, sementara data BPS adalah 139 kilogram per kapita per tahun, dan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 87,63 kilogram per kapita per tahun. Pada 2015, JK menghitung kebutuhan konsumsi beras dalam negeri melalui eksperimen yang dilakukannya dengan cara memasak.

Dari hasil perhitungannya, dia menemukan bahwa kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia mencapai 114 kilogram per kapita per tahun. Dengan jumlah penduduk mencapai 260 juta, maka kebutuhan konsumsi mencapai 28 juta ton.

Di sisi lain, jumlah produksi beras dalam negeri paling tinggi 30 juta ton. “Tidak pernah ada kita ekspor beras. Produksi kita paling tinggi 30 juta ton beras. Paling tinggi,” ujar Kalla. Jumlah produksi beras itu akan turun jika cuaca jelek.

Sejak saat itulah, kata JK, BPS tidak berani lagi membuat publikasi soal produksi beras. “Karena dia tidak bisa jawab pertanyaan saya,” kata Kalla. Untuk memperbaiki data, Kalla mengatakan, BPS sudah membuat penelitian ulang soal berapa jumlah sebenarnya jumlah produksi beras dalam negeri.

Temuan Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia menemukan bahwa pasokan beras nasional pas-pasan dan tidak merata. Hal ini yang memicu kenaikan harga beras, terutama jenis medium. Ombudsman meminta pemerintah mengakui hal ini dan tidak terus menerus membuat opini bahwa pasokan beras tengah surplus.

“Kami menyarankan pemerintah hentikan kegiatan membuat opini soal beras surplus dan kegiatan perayaan panen yang berlebihan,” kata Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih kemarin.

Testimoni para pedagang beras terkait kenaikan harga beras nasional.

Alamsyah mengatakan, selama ini ada penyampaian informasi stok beras yang tak akurat kepada publik.

Kementerian Pertanian selalu menyatakan bahwa produksi beras surplus dan stok cukup, hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil.

Pada kenyataannya, harga beras mengalami kenaikan sejak Desember 2017 lalu. Kementerian Perdagangan pun sudah memutuskan akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam untuk mengatasi kenaikan harga dan menghindari kelangkaan beras.

Akibat pernyataan surplus yang tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, Ombudsman khawatir pengambilan keputusan berpotensi keliru.

“Ini akan jadi distrust di kemudian hari. Bayangkan masa harga naik, tapi pemerintah bilang surplus,” kata Alamsyah.

Temuan Ombudsman bahwa stok beras pas-pasan dan tidak merata berdasarkan pantauan langsung di 31 provinsi pada 10-12 Januari 2018.

Ombudsman menemukan ada 6 provinsi yang pasokan berasnya menurun dan mengalami kenaikan harga diatas harga eceran tetap (HET), yakni Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua.

Lalu, ada tujuh provinsi yang pasokan berasnya menurun, namun kenaikan harga masih dibawah HET. Ketujuh provinsi ini yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Di 9 Provinsi lainnya, pasokan beras lancar namun harga sudah merangkak naik, yakni Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Sementara di 8 provinsi, pasokan beras lancar dan harganya juga relatif stabil, yakni Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Temuan Ombudsman RI soal produksi harga beras nasional, terutama daerah yang surplus dan yang minus.

Pemburu rente

Mantan Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, dan Kepala Bulog, Rizal Ramli mengecam keras kebijakan pemerintah yang berencana untuk melakukan impor beras. Padahal kondisi saat ini sebentar lagi akan ada panen raya sekitar Februari atau Maret.

Kebijakan ini disinyalir hanya membuktikan bahwa pemerintah saat ini masih diwarnai tangan-tangan yang berharap pada komisi dan rente dengan adanya impor beras ini.

Apalagi Bulog juga berbeda dengan di eranya. Saat ini mereka dikenai bunga dalam mencari dana pembiayaan untuk membeli komoditas dari petani. Seharusnya sebagai komoditas strategis tak perlu yang namanya sistem bunga.

“Bulog sekarang memang beda dengan Bulog yang dulu. Dulu ga ada bunga kreditnya. Langsung dari kredit likuiditas Bank Indonesia (BI). Kalau sekarang di-charge biaya pengadaan Bulog itu pakai bunga.  Ini menurut saya engga bener. Ga usah pakai bunga lah ini kan komoditi yang strategis,” kecam Rizal beberapa hari lalu.

Kondisi tersebut membuat harga betas sendiri lebih mahal. Apalagi kemudian, Bulog sendiri membelinya tidak langsung dari petani melainkan dari tengkulak. Makanya tak aneh jika harga beras di Indoensia dengan di Thailand sangat jauh harganya. Di sana sangat-sangat lebih murah.

“Tinggi sekali harga beras di domestik ini. Sementara harga beras di Bangkok jauh di bawah kita. Dan ini (harga beras) spreadnya makin lama makin besar, berarti memang ada yang tak beres di sistem perberasan kita,” cetus dia.

Dia membeberkan pengalaman di era pemerintahan Gus Dur, di mana sekitar dua tahun harga beras stabil dan nyaris tak naik sama sekali. “Juga Tanpa impor. Karen kalau menurunkan harga beras pakai impor itu pekerjaan yang gampang. Semua orang juga bisa,” kritik RR, panggilan akrabnya itu.

Saat itu, cerita dia, pemerintah Gus Dur melakukan cara yang sederhana yakni pihaknya mendapat laporan setiap hari terkait laju harga beras di seluruh pasar induk di Indonesia. Dan laju harga beras dipantau di monitor.

Cerita dia, kalau kenaikannya 50 perak, maka di monitor itu akan keluar warna kuning, tapi jika naik 100 perak itu akan muncul warna merah.

“Itu saya langsung telepon ke sana, kenapa naik? Ya sudah banjiri saja selama dua minggu dengan beras kita. Masa pemerintah kalah. Jadi mengelola beras itu seperti valas (valuta asing). Bagaimana dengan stok dua juta ton bisa menstabilkan stok nasional sebanyak 25-30 juta ton,” jelas Rizal.

Untuk itu, kata dia, sangat tidak fair ketika petani mau panen malah pemerintah melakukan impor. Maka harga pasti akan jatuh. Jadi kasian petani. Kalau mau melakukan impor itu biasanya saat musim panas elnino, tapi kalau musim dingin dampaknya tak terlalu tinggi.

“Masih bisa impor asal setelah panen. Jangan malah mau panen kok impor. Kalau motif dulu sebelum kami itu, itu mereka rent seeker. Bisa jadu saat ini masih ada,” terang dia.

Dia pun menengarai kebijakan impor beras ini jangan-jangan untuk merusak pemerintahan Jokowi dan mengadu domba petani.

“Saya sendiri bingung dengan Mendag ini yang selalu solusianya impor ketika harga naik. Sebenarnya ada cara win-win. Dalam jangak menengah hujan dan matahari luar baisa. Untuk ke depan, harus bisa dicetak satu juta hektar sawah. Banyak daerah yang bisa dijadikan lumbung padi. Kalau itu terjadi, kita bisa jadi gudang beras Indonesia,” papar dia.

Batalkan impor

Komisi IV DPR RI menginginkan pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan No 1/2018 tentang Impor dan Ekspor yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Presiden No 48/2016 tentang penugasan Perum Bulog.

“Kami meminta agar pemerintah membatalkan permendag tersebut,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo kemarin.

Edhy menegaskan bahwa Permendag 1/2018 yang meminta perusahaan BUMN lain untuk melakukan impor beras, sangat tidak sesuai dengan Perpres 48/2016.

Ia mengingatkan bahwa perpres tersebut telah mengamanahkan impor beras dilakukan oleh Perum Bulog untuk keperluan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Seharusnya Menteri Perdagangan tidak terburu-buru melakukan langkah impor tetapi harus terlebih dahulu melihat data.

Apalagi pemerintah selama ini dinilai telah mengalokasikan hanya anggaran untuk mendorong produksi sektor pertanian.

“Karena memang mandat untuk stabilisasi harga dan memperkuat cadangan beras pemerintah, dalam Peraturan Presiden 48/2016 adalah Bulog. Jelas tidak ada ditambahkan yang lain-lain,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional menyatakan bahwa Bulog dapat melaksanakan impor untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras.

Menko Perekonomian juga mengungkapkan, impor 500 ribu ton beras bisa dilakukan dengan mencapai hingga sekitar 20 kapal sehingga tidak mungkin sekaligus.

Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, mengatakan pihaknya akan melaksanakan proses impor secara baik dan benar, yaitu mulai dari proses administrasi awal hingga barang sampai.

“Kesempatan saya untuk mempercepat barang datang adalah di proses administrasi sekaligus negosiasi. Saya belum mempunyai hubungan dengan mereka secara khusus, namun Bulog berupaya mencapai target jumlah, waktu, dan kualitas harga seusai standar ukuran,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengemukakan bahwa penugasan impor beras langsung kepada Perum Bulog akan dipakai untuk keperluan cadangan.

Dari berbagai bahasa tubuh, kebijakan, pendapat dan hasil investigasi soal beras tersebut di atas, nampaknya yang terjadi hanyalah dagelan yang membodohi publik. Para penyelenggara negara mungkin lupa bahwa publik sudah sangat cerdas dan mengerti ada apa dibalik semua ini. Karena itu hentikan drama pembodohan publik ini.[]

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here