Hentikan Jual Beli Jabatan Rektor

0
97
Maraknya aksi jual beli jabatan rektor dapat membuat kualitas pendidikan menjadi rusak, kampus menjadi komersil, dan mahasiswa akan menjadi korban paling akhir.

Nusantara.news, Jakarta – Ibu Pertiwi patut berduka, bersusah hati dan nelangsa. Sebab korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sudah merasuk ke ranah pendidikan. KKN sudah menempatkan rektor-rektor perguruan tinggi orang-orang yang bisa membeli jabatan itu.

Bisa dibayangkan bagaimana kualitas perguruan tinggi di masa depan kalau hari ini rektornya adalah orang yang rakus jabatan, dengan uang dan pengaruhnya mampu membeli jabatan itu? Tentu ketika menjabat orientasinya adalah bagaimana mengembalikan modal untuk membeli jabatan rektor itu.

Pada tahapan selanjutnya boleh jadi program-program kerja rektorat dari rektor yang membeli jabatan adalah bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya guna menangguk untung dari uang yang telah digelontorkan untuk menguasai jabatan itu.

Keprihatinan itu patut diratapi mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan jual beli jabatan di 11 rektorat perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Lembaga antirasuah itu saat ini sedang berusaha menemukan dua alat bukti permulaan atas laporan tersebut.

“Laporan itu ada, tapi dua alat bukti itu banyak. Kan, misalnya kita dengar ada jual beli, tapi kalau misalnya secara hukum dalam penyidikan dua alat bukti tidak ditemukan, tidak akan diproses. Karena itu kita selidiki,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan beberapa waktu lalu.

KPK sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Beberapa saksi yang dipanggil merupakan pejabat internal Kemenag.

Setiap laporan yang diterima KPK perlu dicermati. Yang terpenting, disertai fakta dan data pendukung yang dapat meningkatkan laporan tersebut ke tahap penyidikan. Fakta yang dimaksud adalah jadi tidak hanya omongan saja untuk bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan, tapi semua ditampung dan didalami oleh KPK.

Sebagaimana diketahui, praktik jual beli jabatan rektor perguruan tinggi di bawah Kemenag mencuat seusai KPK membongkar suap jual beli jabatan. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dibongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT) itu. Ketiga tersangka itu ialah Ketua Umum nonaktif PPP Romahurmuziy (Romi), Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Romi diduga menerima suap dari Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md sebelumnya sempat membahas soal pemilihan Rektor UIN Syarif Hidayatullah dalam program ILC TV One bertajuk 'OTT Romy, Ketua Umum PPP: Pukulan bagi Kubu 01?' pada Selasa (19/3). Mahfud menyebut Andi Faisal Bakti yang dua kali menang dalam pemilihan rektor di 2 UIN berbeda tapi tidak dilantik. UIN dimaksud adalah UIN Alaudin Makassar dan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat.

Andi Faisal Bakti yang menang di pemilihan rektor UIN Makasar 2014, tapi tidak dilantik. Andi Faisal juga menang di pemilihan rektor UIN Jakarta tahun 2018. Tapi, lagi-lagi dia tidak dilantik.

"Saya ingin lengkapi kasus-kasus agar selesai ini masalah. Masalah jual-beli jabatan melalui jabatan-jabatan yang tidak wajar, saya akan sebut satu per satu. Untuk UIN, itu ada satu kasus yang sangat luar biasa, itu Profesor Andi Faisal Bakti dua kali menang pemilihan rektor di UIN tidak diangkat," kata Mahfud.

Andi Faisal Bakti, bahkan sumber yang saya cocokkan dengan M. Jasin (eks Irjen Kemenag dan eks Wakil Ketua KPK) memberikan testimoni soal itu. Andi Faisal Bakti didatangi oleh orang, orang itu meminta uang sebesar Rp5 miliar kalau ingin jadi rektor.

Kemudian Mahmfud mengaku mencocokkan data jual beli jabatan yang dimilikinya itu kepada KPK, ternyata informasi tersebut sama. Bahkan data KPK lebih banyak lagi rektorat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terindikasi melakukan jual beli jabatan.

"KPK ini ternyata lebih banyak punya informasi dibandingkan saya. Hanya cocok-cocokkan saja. Cocok semua," kata Mahfud di KPK beberapa waktu lalu.

Mahfud menyampaikan hal itu ketika disinggung tentang informasi jual-beli jabatan rektor yang pernah disinggungnya. Namun Mahfud mengatakan agar KPK saja yang memprosesnya.

"Isu-isu jabatan itu diperjualbelikan itu namanya informasi. Informasi itu tentu pasti selalu dibantah oleh institusi atau orang yang namanya terseret itu biasa, nggak apa-apa, dan kita nggak pernah nyebut nama orang, nggak pernah nyebut institusinya," kata Mahfud.

"KPK sudah tahu semua tinggal merajut fakta-fakta itu menjadi sebuah bukti hukum. Faktanya ini, itu nantikan dirajut itu. KPK lebih banyak punya fakta. Kalau saya punya 7 fakta, di sini ada 11 atau berapa gitu. Mereka punya fakta sendiri karena masyarakat sudah lapor lebih dulu," imbuh Mahfud.

Terkait dugaan jual beli jabatan di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Amany Lubis menepis anggapan proses tak wajar itu. Amany menegaskan dirinya terpilih sebagai Rektor UIN periode 2019-2023 secara objektif.

Amany Lubis memberi pernyataan resmi terkait rumor dirinya yang baru saja terpilih menjadi rektor periode 2019-2023 dilakukan secara tidak wajar. Bahkan, dia membantah langsung tudingan adanya politik uang untuk jabatan tersebut.

"UIN Jakarta memiliki marwah dan reputasi yang harus dijaga oleh semua pihak. Rektor UIN Jakarta periode 2019-2023 dipilih secara objektif oleh Menteri Agama dan Komite Seleksi dengan mempertimbangkan kapasitas dan integritas," jelas Amany beberapa waktu lalu.

Amany menyampaikan beberapa poin, di antaranya adalah Rektor UIN Jakarta terpilih sesuai prosedur, legal, dan konstitusional. Dikatakannya, dalam Pemilihan calon rektor (Pilrek) tidak dikenal istilah "menang-kalah", tapi dipilih Menteri Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015.

"Tak ada politik uang dalam proses Pilrek UIN Jakarta," sambungnya.

Dia menyampaikan, agar pihak luar tak memperkeruh suasana dengan membangun opini negatif terhadap institusi UIN Jakarta. Bila memiliki bukti dugaan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, Amany pun mempersilahkan untuk segera melaporkan kepada institusi penegak hukum.

"UIN Jakarta ke depan ingin lebih maju dengan reputasi internasional. UIN Jakarta memiliki peran sebagai mercusuar Islam moderat dan melaksanakan moderasi beragama," ujar Amany.

Lebih lanjut, Amany pun akan segera mengambil upaya hukum kepada pihak yang sengaja membangun opini bahwa terjadi praktik jual-beli jabatan untuk posisi Rektor UIN Jakarta.

Lain halnya dengan Romhahurmuziy yang diduga terlibat jual beli jabatan, agaknya tidak menampik terjadi dugaan suap pengisian jabatan untuk rektor di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Namun, Romi mengaku bukan pada kapasitas dan memiliki peran jika dikait-kaitkan dengan jual beli jabatan rektor perguruan tinggi yang berada di bawah Kemenag.

"Saya punya kewenangan enggak? Itu saja pertanyaannya," kata Romi kepada wartawan di Gedung KPK.

Romi melanjutkan bantahannya bahwa dirinya tidak dalam kapasitas tersebut untuk melakukan jual beli jabatan rektor yang disebut-sebut dengan mahar miliaran rupiah. Dia mengaku bahwa dirinya hanya anggota Komisi IX DPR.

Lebih lanjut, dia seolah memberi sinyal bahwa suap jual beli rektor mungkin saja ada. Hal itu diisyaratkan Romi saat ditanya dugaan keterlibatan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah sebelumnya mengatakan, KPK selalu terbuka untuk siapapun yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk indikasi jual beli rektor. Jika informasi yang diberikan valid, maka KPK akan menelusuri kasus tersebut.

Lepas dari polemik jual beli jabatan rektorat tersebut, faktanya memang ada, dua alat bukti sedang diinvestigasi KPK. Tinggal kita merenung, apa dampak lanjutan jual beli jabatan rektor di PTN itu?

Pertama, kredibilitas pimpinan rektorat menjadi rusak, jatuh dan mengalami pembusukan. Pada gilirannya membuat kredibilitas kampus menjadi ikut tercemar.

Kedua, rektor yang menempati posisinya dengan membayar, maka setelah memperoleh kursi, otaknya berpikir bagaimana agar uang yang dibayarnya kembali.

Ketiga, tidak sekadar berpikir uangnya kembali, sang rektor pun berusaha agar mendapat marjin dari setiap rupiah yang ia korbankan untuk mendapatkan jabatan.

Keempat, setelah sukses satu putaran menguasai kursi rektorat, maka sang rektor harus mempersiapkan dana untuk periode selanjutnya.

Kelima, program rektorat tentu akan coba disesuaikan dengan upaya pengembalian modal yang ia tanamkan untuk menjadi rektor.

Keenam, biasanya mahasiswa akan menjadi obyek pemerasan sang rektor lewat berbagai pungutan kemahasiswaan yang tidak logis.

Ketujuh, membuat semua civitas akademika di kampus bersangkutan menjadi berpikir dan berorientasi untuk mendapatkan uang, uang dan uang.

Itu sebabnya, hentikanlah jual beli jabatan rektor karena daya rusaknya sangat dahsyat. KPK dapat menjadi pihak yang bisa menghentikan jual beli jabatan rektor tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here