Hentikan Narkoba dari China untuk Selamatkan Indonesia

0
191

Nusantara.news, Jakarta –  Arus masif penyeludupan narkoba dari China menjadi ancaman serius bagi Indonesia.  faktanya penangkapan penyeludupan narkoba dalam jumlah satu ton sekali kirim, belum seberapa dibanding narkoba yang berhasil lolos. “Walau gede-gedean, ini nggak sampai 10 persen (dari kasus yang ditangani BNN). Setiap hari dan minggu kami dapat info dari berbagai negara. Rekan-rekan harus paham, yang kami tangani nggak sampai 10 persen dengan seluruh kasus di Indonesia,” kata Kepala BNN Budi Waseso, sebelum digantikan oleh Heru Winarko.

Satu Ton per Hari

Sudah tiga kali aparat melakukan penangkapan barang haram berupa sabu dalam jumlah besar kelas satu ton sekali kirim. Yang pertama adalah penangkapan di Anyer Banten, pada 13 Juli 2017.  Ketika itu polisi mengamankan 27 kotak dan 24 kotak sabu masing-masing dalam dua mobil Kijang Inova. Totalnya berjumlah 51 kotak. Estimasi satu karung brutto masing masing 20 kilogram sehingga total barang bukti yang ditangkap sekitar 1.000 kilogram atau 1 ton. Sabu itu dibawa dengan sebuah sampan yang sandar di Dermaga eks Hotel Mandalika, Anyer, Serang, Banten.

Tangkapan kedua di Perairan Selat Philips, perbatasan Indonesia dengan Singapura atau di sekitar perairan Batam, Kepulauan Riau, pada 7 Februari 2018. Sabu seberat lebih 1 ton yang diangkut Kapal MV Sunrise Glory yang ditangkap TNI AL, disimpan dalam 41 karung beras dan disembunyikan di antara tumpukan palka kapal.

Tangkapan yang ketiga adalah penangkapan sebesar 1,6 ton yang diangkut Kapal MV Min Yan Yuyung yang ditangkap di perairan Anambas, Kepulauan Riau (Kepri), pada 20 Februari 2018.

Terutama dua penangkapan yang terkahir kini masih ramai jadi pemberitaan pers. Tidak heran karena nilai uangnya besar. Di Jakarta misalnya, harga eceran sabu mencapai Rp2 juga per gram. Total sabu dalam dua kali tangkapan mencapai 2,6 ton atau 2,6 juta gram. Nilai rupiahnya dengan demikian mencapai Rp5,2 triuliun.

Kalau dijual di Kalimantan Timur yang harga eceran sabu mencapai Rp2,5 juta per gram, maka nilai rupiah 2,6 ton itu mencapai Rp6,5 tiliun. Sebuah angka yang besar. Bandingkan dengan harga pesawat kepresiden jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) seharga Rp840 miliar.

Selintas tampak besar. Tetapi Budi Waseso yang sehari-hari bergelut dalam pemberantasan narkoba punya takaran sendiri. “Walau gede-gedean, ini nggak sampai 10 persen (dari kasus yang ditangani BNN). Setiap hari dan minggu kami dapat info dari berbagai negara. Rekan-rekan harus paham, yang kami tangani nggak sampai 10 persen dengan seluruh kasus di Indonesia,” kata Kepala BNN Budi Waseso, sebelum digantikan oleh Heru Winarko.

Kalau tangkapan dalam jumlah tion begitu masih kecil, maka bisa dbayangkan betapa besarnya peneludupan narkoba ke indonesia.

Hitung punya hitung ternyata memang sangat tinggi. Tahun 2016 jumlah pengguna narkoba di Indonesia sudah mencapai angka 5,9 juta orang, atau katakanlah 6 juta orang. Berdasarkan jumlah pengguna itu, mudah menghitung berapa kebutuhan sabu di Indonesia. Kalau satu pengguna menghabiskan satu gram sabu per minggu,  maka kebutuhan sabu mencapai 6 juta gram per minggu. Satu ton sama dengan satu juta gram. Ini berarti seluruh pengguna sabu di Indonesia membutuhkan 6 ton sabu per minggu.

Berapa besar nilai uang yang dihabiskan oleh 6 juta pengguna sabu itu? Adalah, 6 juta dikali Rp2 juta per geram sama dengan, Rp12 triulin per minggu, atau Rp48 triliun per bulan, atau Rp576 triliun per tahun.

Angksa ini bukan main besarnya. Jumlahnya sekitar 35 persen APBN Indonesia tahun 2017 yang mencapai Rp 2.133,2 triliun.

Harga membangun jalan tol tahun 2018 Rp800 juta per kilometer. Angka Rp576 triliun per tahun untuk narkoba itu dengan demikian bisa membangun sekitar 576.000 kilometer jalan tol per tahun.

Harga jalan layang mencapai Rp300 miliar per kilometer. Angka Rp576 triliun per tahun untuk narkoba itu bisa membangun 1.922 kilometer jalan layang per tahun.

Jasa Marga memperoleh pendapatan jalan tol pada semester I 2016 sebesar Rp3,87 triliun, atau Rp7,5 triliun per tahun. Angka Rp576 triliun per tahun untuk narkoba itu bisa menggratiskan seluruh pengguna jalan tol selama 8 tahun.

Alokasi dana BOS tahun 2017 sebesar Rp 46,695 triliun per tahun untuk 47 juta lebih siswa di seluruh Indonesia. Angka Rp576 triliun per tahun untuk narkoba itu bisa untuk cadangan dana BOS selama sekitar 12 tahun.

Dana penanggulangan kemiskinan di Indonesia sebesar Rp292,8 triliun. Dengan angka Rp576 triliun per tahun untuk narkoba itu, maka kemiskinan di Indonesia punah dalam  tempo hanya setengah tahun saja.

Itu perhitungan berdasarkan angka pengguna narkoba tahun 2016 yang mencapai 6 juta orang. Sepanjang tahun 2017 dan dua bulan pertama tahun 2018, angka pengguna tentunya meningkat. Maka jumlah narkoba yang dibutuhkan oleh pengguna yang terus bertambah itu, mungkin sudah mencapai 1 ton sabu per hari.

Wajar kalau Budi Waseso tidak terlalu gembira dengan dua kali tangkapan sabu dengan jumlah ton ton-an itu, karena tidak lebih 10 persen dari seluruh sabu yang diseludupkan ke Indonesia.

Sesuai dengan perhitungan di atas, maka tidak tertutup kemungkinan setiap hari ada satu ton sabu seludupan yang berhasil lolos masuk ke Indonesia.

BNN Kewalahan

Sedemikain besarnya uang yang beredar untuk barang haram bernama narkoba, sehingga adalah pada tempatnya jika persoalan narkoba tidak lagi dipandang sebagai persoalan sekadar menyelamatkan para penggunanya yang berjumlah sekitar 6 juta orang tadi, tetapi saatnya diletakkan dalam perspektif yang lebih luas. Yakni, menyelamatkan uang negara untuk pembangunan, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membangun infrastruktur jalan tol, untuk menggratiskan  biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain sebagainya.

Narkoba itu sendiri adalah barang impor. Ini berarti devisa Indonesia akan terus tergerus oleh pengguna narkoba.

Oleh sebab itu, dalam hal narkoba, sudah saatnya digunakan istilah yang lebih keras, tidak lagi pemberantasan, tetapi dikembangkan menjadi penumpasan. Sebab, pemberantasan cederung mengarah kepada penggunanya, sementara  penumpasan mengandung arti penumpasan terhadap sumber-sumber sampai keakar-akarnya, seperti istilah penumpasan yang digunakan terhadap PKI di masa Orde Baru.

Presiden Jokowi dalam hal ini tidak cukup sekadar mengeluarkan pernyataan tembak mati para bandar, yang terbukti tidak efektif. Perlu diambil langkah atau kebijakan yang menyeluruh dan bergerak secara simultan seperti Orde Baru menumpas PKI. Pemerintah Orde Baru ketika itu mengerahkan hampir seluruh instansi negara yang terkait untuk menumpas PKI. Ada kesatuan langkah yang bergerak secara simultan, termasuk kelurahan yang ditugaskan memberikan label khusus pada KTP orang-orang yang terlibat PKI.

Badan Narkotika Nasional  (BNN) terlalu kecil untum tugas penumpasan narkoba yang dampak negatifnya begitu besar terhadap negara.

BNN sudah terbukti kewalahan. Sebab selain harus menangangi penggunanya yang berjumlah 6 juta, arus masuknya juga sangat masif.

Terlebih, penyeludupan narkoba juga sudah tidak lagi dilakukan melalui jalur udara. Selain karena akan mengalami kesulitan dalam membuat kemasan karena besarnya penyeludupan sekali kirim, juga karena pengawasan di seluruh bandara sangat ketat.

Ruang gerak di bandara dan di pesawat juga sempit untuk ukuran penyeludupan dalam jumlah besar. Belum lagi situasi di bandara di mana setiap orang harus melewati beberapa pintu pemeriksaan sebelum masuk ke pesawat.

Faktanya penyeludup narkoba mulai mengalihkan jalur dari jalur udara ke jalur laut. Jalur laut memang jauh lebih leluasa. Karena garis pantai Indonesia terpanjang di dunia. Belum lagi pulau-pulau Indonesia yang masih banyak yang belum berpenghuni, atau jumlah penghuninya masih sangat kecil.

Dengan garis pantai yang begitu panjang, penyeludup bisa leluasa mempersiapkan pengamanan diri. Kapal pembawa narkoba bisa lepas jangkar di tengah laut, dan menggunakan kapal lebih kecil menuju satu pulau, untuk selanjutnya berganti-ganti kapal sebelum bersandar di darmaga yang aman.

Apakah BNN memiliki SDM yang memiliki keahlian dan insting menangani kejahatan di laut? Apakah BNN memiliki peralatan yang memadai untuk mendeteksi, mengintai dan menangkap penyeludup narkoba yang bergerak di jalur laut?

Jika tidak ada penanganan lebih serius dari penanganan yang ada selama ini, maka pengguna narkoba di Indonesia akan terus bertambah, dan dengan sendirinya arus masuk atau penyeludupan narkoba akan semakin masif. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi perlu memberikan perhatian lebih serius.

Salah satu yang tidak bisa tidak harus diperhatikan adalah keberadaan negara China sebagai pemasok 80 persen narkoba ke Indonesia. Indonesia memang tidak bisa mencampuri kebijakan pemerintah China yang tidak melarang masyarakatnya memproduksi narkoba. Namun dalam rangka menyelamatkan bangsa, maka harus dipikirkan solusi bagaimana caranya menghentikan penyeludupan narkoba dari China yang mencapai 80 persen dari seluruh narkoba yang beredar di Indonesia itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here